Suara.com - Belakangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati cukup menjadi sorotan, karena beberapa pernyataannya yang dianggap blunder dan memantik beragam reaksi publik.
Pernyataan Sri Mulyani yang dianggap blunder dalam sepekan ini pun menyentuh isu-isu krusial yang dekat dengan kehidupan masyarakat luas, seperti kesejahteraan tenaga pendidik, kewajiban membayar pajak, dan masa depan generasi penerus bangsa.
Pernyataan Sri Mulyan ini lantas menjadi bola liar yang membuat publik bertanya-tanya apa maksud di balik semuanya.
Berikut ini 3 poin pernyataan Sri Mulyani yang belakangan menjadi perbincangan publik.
1. Gaji Guru dan Dosen Jadi Beban Negara dan Butuh Partisipasi Masyarakat
Di tengah ramainya keluhan mengenai rendahnya gaji para pendidik, Sri Mulyani sempat mengatakan isu kesejahteraan guru dan dosen menjadi tantangan serius bagi keuangan negara.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas perbincangan hangat di media sosial yang menyebut profesi pendidik kerap tidak dihargai karena pendapatannya yang minim.
"Banyak di media sosial, saya selalu mengatakan menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar, ini salah satu tantangan bagi keuangan negara," ujar Sri Mulyani dalam sebuah acara Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia.
Namun, yang menjadi sorotan utama adalah pertanyaannya yang seolah meminta masyarakat ikut menanggung biaya peningkatan kesejahteraan para pahlawan tanpa tanda jasa ini.
Baca Juga: Royalti Lagu Ruwet! Peran LMKN Disorot: Semua Orang Nyanyi Lagu Harus Bayar?
"Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat," katanya.
Sontak, pernyataan ini memicu kritik keras, salah satunya dari pegiat pendidikan Jerome Polin, yang khawatir cita-cita Indonesia Emas 2045 akan pupus jika kesejahteraan pendidik tidak menjadi prioritas utama negara.
2. Bayar Pajak: Sama Mulianya Seperti Zakat dan Wakaf
Sri Mulyani juga memberikan perspektif baru dalam memandang kewajiban membayar pajak.
Menurutnya, esensi dari membayar pajak tidak berbeda jauh dengan kewajiban agama seperti zakat dan wakaf.
Ia menegaskan bahwa dalam setiap harta yang dimiliki seseorang, terdapat hak orang lain yang harus disalurkan.
"Caranya hak orang lain itu diberikan ada yang melalui zakat, wakaf, ada yang melalui pajak, dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan," kata Sri Mulyani.
Untuk memperkuat argumennya, ia merinci bagaimana uang pajak didistribusikan kembali kepada masyarakat.
Dana tersebut dialirkan untuk membiayai Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga, bantuan sembako, akses permodalan UMKM, layanan kesehatan gratis, pembangunan infrastruktur kesehatan, hingga subsidi di sektor pertanian.
Dengan penjelasan ini, Sri Mulyani ingin menunjukkan bahwa pajak adalah instrumen keadilan sosial yang fungsinya selaras dengan prinsip ekonomi syariah.
3. Pesan untuk Siswa Sekolah Rakyat: "Negara yang Memelihara Kalian"
Saat mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) di Jakarta Selatan, Sri Mulyani mengingatkan bahwa negara hadir secara nyata untuk merawat dan membesarkan mereka melalui pendidikan gratis dan fasilitas lengkap.
Perlu diketahui, SRMA ini sebuah program gagasan Presiden Prabowo Subianto, Sri Mulyani menyampaikan pesan mendalam kepada para siswa yang berasal dari keluarga prasejahtera.
"So think positive dan selalu care sama Republik Indonesia, negara kalian yang memelihara kalian," kata Menkeu Sri Mulyani kepada para siswa.
Pesan ini menggarisbawahi peran negara sebagai "pemelihara" generasi penerus bangsa.
Ia menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat, yang dianggarkan sebesar Rp2,14 triliun untuk tahun 2025, adalah bukti konkret penggunaan uang pajak untuk memutus rantai kemiskinan dan mencetak generasi unggul.
Para siswa dididik tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter kuat, jiwa bela negara, dan nilai-nilai Pancasila untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
Adapun akun X @ardisatriawan yang menyoroti pernyataan Sri Mulyani dalam sepekan yang dianggap blunder hinga membuat warganet juga ikut bertanya-tanya maksud di baliknya.
"Dalam seminggu Menteri Keuangan bikin beberapa pernyataan, semuanya blunder. Sengaja kah," kata akun X tersebut yang cuitannya membuka diskusi publik.
"Aku yakin 100 persen sengaja, minta resign gak dibolehin si Gemoy. Jadinya bikin keributan biar dipecat. Cuman orang gila yang mau jadi Menkeu di kabinet ini," timpal @lizar***.
"Iya gue sering dengar juga gitu, makanya kadang kalau doski bicara asbun kadang mikir kayak reverse psychology biar bisa cepat dipecat be done with it aja,"" imbuh @alleyeson***.
Berita Terkait
-
Bertrand Antolin Ikut Ngakak Dengar Pernyataan Pajak dan Zakat dari Sri Mulyani
-
Dear Sri Mulyani: Jangan Salah Paham, Ini Lho Beda Pajak dan Zakat
-
Berkaca dari Pernyataan Sri Mulyani, Apakah Pajak Sama dengan Zakat dan Wakaf?
-
Benarkah Bayar Pajak dan Zakat Sama-sama Mulia? Ini Bedanya Menurut Islam dan Hukum Negara
-
Anggaran MBG Tahun Depan Diperkirakan Tembus Rp300 Triliun
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Aktifitas Sentul City Disetop Pascabanjir, Pemkab Bogor Selidiki Izin dan Drainase
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi