Tawuran Manggarai: DPRD DKI Desak Pos Pantau 24 Jam dan Solusi Akar Masalah, Bukan Seremonial

Suara.com - Tawuran yang kembali pecah di Manggarai, Jakarta Selatan, memicu reaksi keras dari parlemen Kebon Sirih.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, mendesak agar pos pantau di kawasan rawan konflik tersebut dioperasikan selama 24 jam penuh untuk mengantisipasi bentrokan yang kerap terjadi. 

Ia menekankan bahwa potensi konflik bisa meletus kapan saja, terutama pada jam-jam rawan seperti larut malam dan menjelang subuh.

"Potensi tawuran dapat timbul kapan saja, khususnya pada jam rawan seperti larut malam atau menjelang subuh. Pemprov perlu memberikan dukungan anggaran yang memadai guna memastikan kegiatan piket berjalan optimal," ujarnya.

Menurut Mujiyono, kehadiran petugas yang siaga penuh di pos pantau terbukti efektif dalam mempercepat respons dan meminimalkan dampak tawuran.

Keberadaan mereka di lokasi menjadi krusial untuk melerai massa yang bertikai.

"Selama ini, pos pantau telah efektif melerai tawuran karena petugas di lokasi kerap menjadi pihak pertama yang memisahkan massa," jelasnya.

Akar Masalah Jadi Sorotan

Lebih jauh, Mujiyono menegaskan bahwa penanganan tawuran tidak cukup hanya dengan patroli rutin atau program bersifat seremonial. 

Baca Juga: Terowongan Manggarai Membara! Tawuran Warga Pecah Akibat Serangan Petasan, Senjata Tajam Beredar

Menurutnya, masalah ini merupakan puncak dari persoalan sosial dan ekonomi yang lebih mendalam.

Ia menyoroti beberapa akar masalah yang harus segera ditangani secara komprehensif.

"Mulai dari minimnya lapangan kerja, tingginya angka putus sekolah, terbatasnya ruang ekspresi positif bagi remaja, hingga lemahnya pengawasan lingkungan. Penanganan tawuran harus menyentuh akar masalah ini, bukan sekadar meredam gejalanya," ucapnya.

Untuk itu, Mujiyono mendorong adanya kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Menurutnya, sinergi antar lembaga menjadi kunci untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.

"Dinas Pendidikan, BUMN/BUMD, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, kepolisian, tokoh agama, organisasi kepemudaan, sekolah, dan keluarga harus bersatu dalam satu barisan dengan tujuan yang sama menciptakan lingkungan yang aman, kondusif, dan bebas dari tawuran," katanya.

Evaluasi Program

Menanggapi program 'Manggarai Bersholawat' yang digagas Pemprov DKI, Mujiyono mengapresiasinya sebagai inisiatif positif untuk pembinaan moral.

Namun, ia mengingatkan bahwa program semacam itu tidak bisa berdiri sendiri untuk menyelesaikan masalah tawuran yang sudah mengakar.

"Saya menilai Program Manggarai Bersholawat merupakan inisiatif positif yang dapat menjadi sarana pembinaan moral bagi generasi muda. Namun, perlu disadari bahwa tidak ada satu program pun yang mampu berdiri sendiri untuk menghentikan tawuran," ujarnya.

Sebagai langkah konkret, DPRD akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap semua program pencegahan tawuran yang telah berjalan di Jakarta.

Hasil dari evaluasi ini diharapkan menjadi landasan untuk memperkuat kebijakan daerah, termasuk alokasi anggaran khusus yang lebih terarah.

"Hasil evaluasi ini harus menjadi dasar penguatan kebijakan daerah, termasuk penetapan alokasi anggaran khusus untuk pencegahan tawuran, demi terciptanya Jakarta yang lebih aman, damai, dan ramah bagi generasi muda," katanya.