Tawuran Manggarai Tak Terbendung, DPRD DKI: Kirim Saja ke Barak Militer!

Suara.com - Tawuran di Manggarai yang tak kunjung usai mendapat tanggapan dari parlemen Kebon Sirih. Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, mengusulkan agar para pelaku tawuran dikirim ke barak militer untuk dididik disiplin dan mental baja.

Menurutnya, langkah-langkah lunak seperti acara keagamaan saja tidak cukup untuk memutus mata rantai kekerasan di kawasan tersebut.

Mujiyono menilai, sudah saatnya ada tindakan tegas yang memberikan efek jera sekaligus pembinaan jangka panjang. Ia mencontohkan praktik yang sudah dilakukan di daerah lain.

"Bahkan, jika diperlukan, mencontoh praktik di Jawa Barat, pelaku tawuran dapat diberikan pembinaan disiplin di barak militer untuk membentuk mental yang tangguh, terarah, dan bertanggung jawab," ujar Mujiyono kepada Suara.com, Jumat (15/8/2025).

Menurutnya, bibit-bibit tawuran antarwarga ini sering kali berasal dari perkelahian antar sekolah, sehingga pembinaan keras sejak dini menjadi kunci.

Baru-baru ini, Pemprov DKI memang menggelar program "Manggarai Bersholawat" sebagai upaya pembinaan moral. Mujiyono mengapresiasi inisiatif tersebut, tapi ia realistis bahwa itu saja tidak akan cukup untuk menghentikan bentrokan.

"Saya menilai Program Manggarai Bersholawat merupakan inisiatif positif... Namun, perlu disadari bahwa tidak ada satu program pun yang mampu berdiri sendiri untuk menghentikan tawuran," ujarnya.

Desak Pos Pantau 24 Jam dan Anggaran Khusus

Selain usulan sekolah militer, Mujiyono juga mendorong solusi konkret di lapangan. Ia mendesak agar pos pantau di titik-titik rawan tawuran dioperasikan selama 24 jam penuh, tidak hanya pada jam-jam tertentu.

Baca Juga: Pecah Lagi, DPRD DKI Sebut Pencegahan Tawuran Tak Cukup Lewat Manggarai Bersholawat

"Potensi tawuran dapat timbul kapan saja, khususnya pada jam rawan seperti larut malam atau menjelang subuh. Pemprov perlu memberikan dukungan anggaran yang memadai guna memastikan kegiatan piket berjalan optimal," jelasnya.

Menurutnya, keberadaan petugas yang siaga penuh terbukti efektif untuk melerai massa sebelum tawuran pecah lebih besar.

Sebagai tindak lanjut, Mujiyono memastikan DPRD akan mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap semua program pencegahan tawuran yang pernah dijalankan di Jakarta.

"Hasil evaluasi ini harus menjadi dasar penguatan kebijakan daerah, termasuk penetapan alokasi anggaran khusus untuk pencegahan tawuran," pungkasnya.