Suciwati Ungkap Pemerintah Tak Pernah Ajak Aktivis HAM dalam Susun Ulang Sejarah

Suara.com - Aktivis HAM sekaligus istri mendiang Munir Said Thalib, Suciwati, mengungkap soal penulisan ulang sejarah yang tengah digodok pemerintah, dengan nada tajam penuh kecemasan.

Dia mengungkapkan kalau pemerintah tidak pernah mengajak diskusi para aktivis dalam upaya penulisan sejarah itu.

Sikap pemerintah itu sebenarnya sudah bisa diprediksi oleh Suci dan para aktivis lainnya.

"Mana mungkin (aktivis diajak diskusi), mereka (pemerintah) kan justru pengen menikam dari belakang," kata Suci ditemui di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Aktivis HAM selama ini dikenal keras terhadap pemerintah untuk bertanggungjawab atas berbagai kasus pelanggaran HAM yangbterjadi sejak masa lalu.

Para aktivis juga yang selalu mendampingi para korban.

Oleh sebab itu, kata Suci, tak mengherankan kalau pemerintah justru menjauhi para aktivis.

"Ngapain menghubungi aktivis? Ya pasti babak belur lah mereka. Makanya juga mereka membayar profesor atau apa yang bisa dibeli, yang bisa dibayar dan mereka siap untuk berbohong," kritik Suci.

Karenanya, Suci juga pesimis dengan sejarah versi pemerintah itu. Sebab bisa dipastikan akan banyak fakta sejarah yang menjadi kabur.

Baca Juga: Istri Munir Tuding Proyek Sejarah Prabowo 'Cuci Dosa' dan Gelar Pahlawan untuk Soeharto

Suci juga menganggap kalau penulisan ulang sejarah itu bahkan sengaja dibuat oleh Presiden Prabowo untuk 'membersihkan' nama mantan mertuanya yang juga Presiden RI ke-2 Soeharto.

"Ini adalah salah satu parade kebohongan lagi yang dimunculkan oleh rezim ini," ucapnya.

Seperti diketahui, enam dekade berlalu sejak peristiwa 1965, namun bagi Uchikowatie Fauzia, luka dan stigma yang menempel tak pernah benar-benar pudar.

Selama puluhan tahun, ia dan banyak penyintas tragedi '65 lainnya harus diam, membungkam cerita, bahkan menyembunyikan identitas diri dari orang-orang terdekat.

Hal itu terpaksa dilakukan demi keselamatan diri serta keluarganya akibat stigma yang masih menempel pada orang-orang yang dituduh terlibat dalam Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Bahaya laten” yang saban September dihidupkan kembali menjadi momok menakutkan.