Suara.com - Penyelidikan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji berpotensi melebar ke lembaga legislative, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan membuka peluang untuk mendalami dugaan adanya 'jatah' kuota haji bagi anggota DPR, khususnya Komisi VIII.
Informasi mengenai kemungkinan adanya alokasi khusus kuota haji untuk anggota parlemen kini menjadi materi baru bagi tim penyidik.
"Ini menjadi pengayaan bagi tim untuk mendalami informasi tersebut (ada tidaknya jatah kuota haji untuk anggota DPR RI, khususnya Komisi VIII)," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (19/8/2025).
Meski demikian, Budi menjelaskan bahwa pendalaman ke arah tersebut akan dilakukan secara bertahap.
Saat ini, fokus utama penyidik masih pada pokok perkara, yaitu dugaan penyelewengan kuota tambahan haji yang menyebabkan kerugian negara.
“Sejauh ini kami masih mendalami fokus perkaranya yakni penggeseran kuota haji yang kemudian mengakibatkan kerugian negara,” ujar Budi.
Pelanggaran Aturan dan Kerugian Rp 1 Triliun
Pintu masuk penyelidikan KPK adalah adanya dugaan perbuatan melawan hukum dalam distribusi kuota tambahan haji sebanyak 20.000 jemaah untuk tahun 2024.
Baca Juga: Update Kasus Korupsi Kuota Haji: KPK Kejar Anggota DPR RI
Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2019, alokasi seharusnya adalah 92 persen untuk haji reguler (18.400 jemaah) dan 8 persen untuk haji khusus (1.600 jemaah).
Namun, kebijakan yang diambil saat itu mengubah rasio tersebut menjadi 50:50, yakni 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk khusus.
Pergeseran inilah yang dinilai menyalahi aturan dan berpotensi merugikan keuangan negara secara masif.
“Dalam perkara ini, hitungan awal, dugaan kerugian negaranya lebih dari Rp 1 triliun," kata Budi Prasetyo pada kesempatan sebelumnya.
Status Gus Yaqut
Kasus ini telah naik ke tahap penyidikan setelah KPK melakukan serangkaian penyelidikan, termasuk memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) selama lima jam pada 7 Agustus 2025.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
Pilihan
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
Terkini
-
Prabowo Blusukan ke Monas, Cek Persiapan HUT ke-80 TNI
-
Gedung Ponpes Al-Khoziny Ambruk Tewaskan 13 Orang, FKBI Desak Investigasi dan Soroti Kelalaian Fatal
-
Prakiraan Cuaca 4 Oktober 2025 di Berbagai Kota Wisata dari Bogor, Bali hingga Yogyakarta
-
Dolar Diramal Tembus Rp20.000, Ekonom Blak-blakan Kritik Kebijakan 'Bakar Uang' Menkeu
-
'Spill' Sikap NasDem: Swasembada Pangan Harga Mati, Siap Kawal dari Parlemen
-
Rocky Gerung 'Spill' Agenda Tersembunyi di Balik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir
-
Kriminalisasi Masyarakat Adat Penentang Tambang Ilegal PT Position, Jatam Ajukan Amicus Curiae
-
Drama PPP Belum Usai: Jateng Tolak SK Mardiono, 'Spill' Fakta Sebenarnya di Muktamar X
-
Horor MBG Terulang Lagi! Dinas KPKP Bongkar 'Dosa' Dapur Umum: SOP Diabaikan!
-
Jalani Kebijakan 'Koplaknomics', Ekonom Prediksi Indonesia Hadapi Ancaman Resesi dan Gejolak Sosial