Suara.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menjatuhkan sanksi tegas dengan menunda pencairan dana desa untuk Desa Cianaga di Kabupaten Sukabumi.
Keputusan drastis ini diambil sebagai buntut dari meninggalnya Raya, seorang balita berusia tiga tahun, yang wafat dengan tubuh dipenuhi cacing gelang (Ascaris lumbricoides).
KDM menuding perangkat Desa Cianaga telah lalai dan gagal melindungi warganya yang paling rentan.
"Saya memutuskan terhadap desa itu memberikan hukuman. Saya tunda bantuan desanya karena desanya tidak mampu urus warganya," tegas Dedi Mulyadi dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, Selasa (19/8/2025).
Menurut KDM, tragedi yang menimpa Raya adalah cerminan dari kegagalan birokrasi di tingkat paling bawah yang tidak memiliki empati.
"Betapa kita gagap dan betapa kita lalai. Perangkat birokrasi yang tersusun sampai tingkat RT ternyata tidak bisa membangun empati," tambahnya.
Raya meninggal dunia pada 22 Juli 2025 setelah dirawat selama sembilan hari di RSUD R Syamsudin SH, Kota Sukabumi.
Tim dokter mengungkapkan bahwa saat tiba di rumah sakit, kondisi Raya sudah sangat kritis dan tidak sadarkan diri.
Dugaan awal meningitis TB berubah setelah cacing gelang dewasa mulai keluar dari hidung dan mulutnya.
Baca Juga: Balita di Sukabumi Tewas Digerogoti Cacing, Pakar FKUI Peringatkan 'Bom Waktu' di Depan Mata!
"Untuk kondisi Raya itu cacingnya sudah besar-besar, ini mestinya ketahuan sebelumnya," jelas dr. Irfan Nugraha, Ketua Tim Penanganan RSUD R Syamsudin SH.
Ia menjelaskan bahwa infeksi cacing gelang terjadi akibat lingkungan yang tidak sehat, di mana telur cacing yang berada di tanah tertelan dan berkembang biak di dalam tubuh hingga bisa menyebar ke organ vital seperti otak.
Kondisi kehidupan Raya memang sangat memprihatinkan. Dengan ibu yang merupakan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan ayah penderita TBC, ia sehari-hari bermain di kolong rumah panggung bersama ayam.
"Anak itu sering main di kolong sama ayam karena rumahnya panggung," kata Kepala Desa Cianaga, Wardi Sutandi.
Wardi mengakui bahwa pengobatan Raya terkendala karena keluarga tidak memiliki dokumen kependudukan maupun BPJS Kesehatan.
Ia juga baru mengetahui kondisi parah warganya setelah kasus tersebut viral di media sosial.
Berita Terkait
-
Diprotes soal Lapangan Kerja, Dedi Mulyadi Malah Klaim Matematika Warga Jabar Lemah
-
CEK Fakta: Dedi Mulyadi Ikut Lomba Panjat Pinang Pakai Pakaian Dalam Wanita dan Dandan Menor
-
Pendidikan dan Agama Dedi Mulyadi, Aksi Hormat ke 'Nyi Roro Kidul' Jadi Sorotan
-
7 Fakta Viral Balita di Sukabumi Meninggal Dipenuhi Cacing, KDM Murka hingga Sanksi Desa!
-
Hyang Sukma Ayu Anak Dedi Mulyadi Umur Berapa? Adabnya saat Upacara HUT RI Banjir Pujian
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional
-
Pemprov DKI Jakarta Pertahankan Angka UMP 2026 di Rp5,7 Juta Meski Buruh Menolak