Anggota DPR Minta KAI Sediakan Gerbong Khusus Merokok: Di Bus Saja Ada Tempatnya

Suara.com - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan minta kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyediakan gerbong khusus untuk merokok (smoking room), terutama pada layanan kereta api jarak jauh.

Menurutnya, fasilitas ini berpotensi menjadi ceruk bisnis yang menguntungkan.

Usulan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, di Gedung DPR RI, Senayan, pada Rabu (20/8/2025).

Nasim menegaskan bahwa usulan ini merupakan aspirasi yang ia serap dari masyarakat.

"Ini bisa menjadi solusi bagi penumpang yang bosan, karena jarak tempuh perjalanan yang bisa sampai berjam-jam. Di bus saja ada tempat merokoknya. Di kereta seharusnya juga bisa," terang politisi asal Dapil Jawa Timur III itu.

Beralih ke persoalan finansial, Nasim memberikan sorotan tajam terhadap kinerja PT KAI pada semester I 2025.

Meskipun perseroan berhasil mencatatkan laba sebesar Rp1,18 triliun, ia mempertanyakan beban dari proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang di sisi lain masih membukukan kerugian hampir Rp1 triliun.

“PT KAI perlu menjelaskan strategi menyeimbangkan pencapaian laba dengan beban finansial dari proyek strategis yang masih merugi. Jangan sampai keuntungan dari bisnis inti tergerus untuk menutup kerugian proyek yang belum efisien,” tegasnya.

Di luar catatan finansial, isu keselamatan dan kenyamanan publik tak luput dari kritiknya.

Baca Juga: Punya Delapan Komisaris, PT KAI Jadi Sorotan Danantara

Beberapa insiden anjloknya kereta serta gangguan operasional KRL di Jabodetabek menjadi perhatian serius.

Ia mendesak PT KAI untuk melakukan perbaikan sistemik pada aspek keselamatan, perawatan jalur, dan armada.

Terkait agenda korporasi ke depan, Nasim Khan mengapresiasi langkah PT KAI yang memperkenalkan konsep kereta khusus untuk petani dan pedagang.

Namun, ia meminta agar roadmap proyek tersebut dirancang dengan jelas dan tidak hanya terbatas di Jawa Timur.

Menurutnya, harus ada rencana ekspansi nasional agar manfaatnya bisa dirasakan secara lebih luas.

Ia juga menyinggung rencana modernisasi armada dengan kehadiran KRL baru seri SFC120-V dan IE305.

"Kami ingin mendapat penjelasan detail terkait roadmap pengadaan KRL baru 2025–2026, termasuk target penggantian armada tua di Jabodetabek," tambahnya.

Lebih lanjut, Nasim Khan menekankan urgensi integrasi transportasi publik nasional.

Ia meminta PT KAI memastikan roadmap yang solid untuk mendukung integrasi dengan moda transportasi lain seperti MRT, LRT, BRT, hingga Damri, sejalan dengan visi besar pemerintah.

Dari sisi tata kelola, ia menaruh harapan besar pada kepemimpinan direksi baru PT KAI untuk membawa perubahan signifikan.

Prioritas transformasi, menurutnya, harus berfokus pada digitalisasi layanan, efisiensi operasional, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Selain itu, mekanisme pengawasan internal harus diperkuat agar bebas dari praktik korupsi, kebocoran tiket, dan pungutan liar,” katanya.