Suara.com - Kenaikan gaji anggota DPR RI menuai kritik masyarakat dari berbagai kalangan di media sosial.
Salah satu yang disorot adalah tunjangan rumah sebagai pengganti rumah dinas untuk anggota DPR sebesar Rp50 juta.
Di tengah ramainya gelombang protes tersebut, video Habiburokhman yang merupakan Ketua Komisi III DPR sedang makan mi instan jadi viral.
"Awalnya terlihat biasa saja ketika Ketua Komisi III DPR Habiburokhman makan mi instan," ujar pengisi suara dalam video yang dibagikan akun X @MurtadhaOne1.
Habiburokhman juga membagikan proses memasak mi instan yang kemungkinan untuk menunjukkan kesederhanaannya.
Namun warganet yang jeli salah fokus dengan tabung LPG di dapur Habiburokhman.
"Tapi seketika jadi sorotan warganet saat mengetahui gas yang dipakai adalah gas LPG 3 kilogram," lanjut narasi dalam video.
Sebagaimana diketahui, gas LPG 3 kilogram yang berwarna hijau jelas-jelas menuliskan 'Hanya untuk masyarakat miskin' di tabungnya.
Baca Juga: Komentari Gaji DPR Naik, Jerome Polin Soroti Tunjangan Pajak dan Rumah
"Pantas saja gas LPG 3 kilogram sering langka, komentar warganet," ujar narasi tersebut.
Video Habiburokhman memasak mi instan menggunakan LPG 3 kilogram ternyata dibagikan melalui Instagram pribadinya pada 17 Agustus 2025 lalu.
Kemarahan warganet semakin tak terbendung mengetahui anggota DPR yang digaji sekitar Rp100 juta per bulan mengambil hak orang miskin.
"Woi @habiburokhman ada tanggapannya kah? Gaji dan tunjangannya aja Rp100 juta lebih, masa iya pakai gas melon. Malu dong, itu juga kalo masih ada urat malunya," komentar akun @IIwant***.
"Coba cc ke @prabowo @Gerindra @habiburokhman.Mungkin memang termasuk kalangan miskin, soalnya di tabung gas kan tertulis hanya untuk rakyat miskin," sentil akun @narto301***.
"Coba spill hartanya, rumah, mobil, peliharaannya. Kok gak yakin dengan konsepnya anggota dewan satu ini, pura-pura miskin atau cuma mau ngejek penghidupan rakyat jelata," sahut akun @MbahSi***.
Berita Terkait
-
Komentari Gaji DPR Naik, Jerome Polin Soroti Tunjangan Pajak dan Rumah
-
Habiburokhman Masak Mie Instan Pakai Gas 3kg Tuai Cibiran: Ikut Menikmati Subsidi untuk Rakyat
-
Heboh Gaji Anggota DPR Naik, Kekayaan Kris Dayanti Melonjak Sejak Duduk di Senayan
-
5 Anggota DPR 2024-2029 Terkaya: Ada yang Hartanya Rp2,6 Triliun, Lebih Tajir dari Prabowo
-
Pasha Ungu dari Partai Apa? Tak Ikut Joget bareng Anggota DPR di Tengah Isu Naik Gaji
Terpopuler
- 6 Motor Listrik Paling Kuat di Tanjakan 2026, Anti Ngeden dan Tetap Bertenaga
- Therese Halasa, Perempuan Palestina yang Tembak Benjamin Netanyahu
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
-
Regime Change! Kongres AS Usul Donald Trump dan Menteri Perang Dicopot Pekan Depan
-
Kebakaran di Gedung Satreskrim Polres Jakarta Barat, 13 Mobil Damkar Dikerahkan
-
90 Menit yang Menentukan! Trump Tak Jadi Pakai Senjata Nuklir ke Iran karena Ditekan?
-
Donald Trump Umumkan Gencatan Senjata Perang Iran Selama Dua Pekan
Terkini
-
Komnas HAM: Ada Potensi Pelaku Lain dalam Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
-
Prabowo: Meski Krisis Timur Tengah Picu Lonjakan Harga Energi, Kondisi Indonesia Masih Aman
-
Kekerasan Seksual di Transportasi Online Berulang, Sistem Keamanannya Bermasalah?
-
Ungkit Omongan Prabowo, KontraS Polisikan 4 Anggota BAIS Pakai Pasal Percobaan Pembunuhan-Terorisme!
-
Prabowo: Jika Pemerintah Dinilai Tak Baik, Ganti Lewat Pemilu atau Impeachment
-
Siapa Shehbaz Sharif? Tokoh Kunci di Balik Gencatan Senjata AS-Iran
-
Minta Evaluasi Mingguan, Ketua DPRD DKI Kawal Kebijakan WFH ASN Jakarta Agar Tak Rugikan Warga
-
Diduga Salah Injak Gas, HR-V Tabrak Motor di Joglo: Massa Kesal dan Pukul Kaca Mobil
-
Hizbullah Ancam Israel: Jika Langgar Gencatan Senjata, Iran Siap Turun Tangan
-
Polisi Intip Polisi! Briptu BTS Nekat Rekam Polwan di Kamar Mandi Asrama, Terancam Sanksi Etik