Imbas Tragedi Balita Sukabumi Meninggal Akibat Cacing, Pemda Diminta Lebih Aktif Urus Warga Miskin

Suara.com - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan pemerintah daerah harus lebih aktif dalam mendata kondisi warganya.

Hal ini disampaikan menyusul tragedi Raya (4), balita asal Sukabumi yang meninggal dunia akibat infeksi cacingan akut dan tidak bisa berobat menggunakan BPJS karena belum terdaftar Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Tragedi tersebut sampai membuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merasa kesal dan menyebut kejadian itu sebagai tamparan bagi pelayanan dasar di desa.

"Kepala daerah melalui dinas sosialnya itu harus aktif, bisa memetakan, bisa melihat kondisi masyarakatnya seperti apa. Nanti bekerja sama dengan Kemensos, kita akan punya pendamping, PKH (pendamping keluarga harapan)," kata Agus ditemui di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Agus menekankan, pemerintah daerah wajib memastikan keluarga miskin ekstrem masuk ke dalam data resmi pemerintah.

Dengan begitu, mereka dapat segera diintervensi lewat bantuan sosial maupun layanan kesehatan.

"Kalau kemudian memang ada keluarga-keluarga yang masuk ke Desil 1 harus segera didaftarkan supaya mendapatkan bantuan sosial maupun bantuan intervensi dari pemerintah. Bisa melalui Kemensos, bisa melalui kementerian atau lembaga yang lain, yang penting masuk ke data dulu," ujarnya.

Menurut Agus, pendataan yang baik akan mencegah kasus serupa terulang. Sebab, setiap keluarga yang rentan bisa segera mendapat akses layanan dasar.

“Saya minta memang kita harus aktif, pemerintah daerah harus aktif melihat, memantau rakyatnya, apa yang mereka alami harus aktif. Dan semua harus masuk ke DTSEN,” tegasnya.

Baca Juga: Merintih saat Diinjek Rakyatnya, Dedi Mulyadi: Ampun, Ternyata di Bawah Itu Tidak Enak Keinjek

Sebelumnya, kasus kematian Raya menjadi sorotan nasional. Balita berusia 4 tahun itu meninggal dunia dengan kondisi tubuh dipenuhi cacing setelah mengalami infeksi parah.

Selain faktor kesehatan keluarga yang rentan, Raya juga kesulitan mendapatkan layanan medis karena belum memiliki NIK sehingga tidak terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Tragedi ini pun dinilai sebagai tamparan bagi pemerintah daerah dalam memastikan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan benar-benar terpenuhi.