Suara.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni tampaknya tak bisa lagi menahan amarahnya terhadap kritik publik yang semakin tajam.
Di tengah sorotan miring soal usulan kenaikan tunjangan bagi para wakil rakyat, politisi NasDem tersebut melontarkan pernyataan keras yang menyasar langsung para pengkritik.
Dalam video yang kini viral, Sahroni dengan tegas menyebut masyarakat yang menyerukan pembubaran DPR sebagai "orang tolol sedunia."
"Orang bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia," ucap Sahroni dalam potongan video yang dibagikan akun Instagram @fakta.indo pada Jumat, 22 Agustus 2025.
Pernyataan pedas ini merupakan respons atas gelombang kemarahan publik.
Bagaimana tidak, di saat banyak masyarakat masih berjuang dengan kondisi ekonomi, DPR justru menjadi sorotan karena isu kenaikan sejumlah tunjangan, mulai dari tunjangan perumahan, paket data komunikasi, hingga uang beras.
Isu ini memicu kembali seruan agar lembaga legislatif tersebut dievaluasi total, bahkan dibubarkan.
Menurut Sahroni, meskipun kritik dan caci maki diperbolehkan, ada batas yang tidak boleh dilanggar.
Dia menganggap seruan pembubaran DPR sudah melewati batas kepantasan dan merusak mental.
Baca Juga: Nafa Urbach Dihujat Lagi, Gara-Gara Ucapan HUT RI Pakai Ilustrasi AI: Gaji DPR Kemana?
"Bubarin DPR, ini kadang-kadang ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, enggak apa-apa, kita terima. Tapi ada adab istiadat yang mesti disampaikan," kata Sahroni.
"Apakah dengan bubarkan DPR, memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu," ucapnya lagi beragumen.
Pria yang dikenal sebagai "Crazy Rich Tanjung Priok" ini menambahkan, mereka yang vokal menyuarakan pembubaran DPR adalah orang-orang yang tidak pernah merasakan duduk di kursi parlemen.
"Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang enggak pernah jadi, duduk di DPR," imbuhnya.
Sikap defensif dan serangan balik dari Sahroni ini justru dinilai banyak pihak semakin menunjukkan jarak antara wakil rakyat dengan masyarakat yang diwakilinya.
Alih-alih merespons substansi kritik, dia justru memilih melabeli pengkritiknya dengan sebutan kasar.
Berita Terkait
-
Nafa Urbach Dihujat Lagi, Gara-Gara Ucapan HUT RI Pakai Ilustrasi AI: Gaji DPR Kemana?
-
DPR Jelaskan Alasan Gaji PNS Batal Naik Tahun Depan: Sedang Tak Baik-baik Saja
-
Bukannya Introspeksi Diri Dihujat Joget di DPR, Eko Patrio Nantang Bikin Konten Sound Horeg
-
Jadi Bulan-bulanan Netizen karena Maklumi Kenaikan Gaji DPR, Nafa Urbach Minta Maaf
-
Luna Maya Ikut Sentil Anggota DPR, Tunjangan Komunikasi Besar Tapi Susah Dengar Rakyat
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional