Suara.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni tampaknya tak bisa lagi menahan amarahnya terhadap kritik publik yang semakin tajam.
Di tengah sorotan miring soal usulan kenaikan tunjangan bagi para wakil rakyat, politisi NasDem tersebut melontarkan pernyataan keras yang menyasar langsung para pengkritik.
Dalam video yang kini viral, Sahroni dengan tegas menyebut masyarakat yang menyerukan pembubaran DPR sebagai "orang tolol sedunia."
"Orang bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia," ucap Sahroni dalam potongan video yang dibagikan akun Instagram @fakta.indo pada Jumat, 22 Agustus 2025.
Pernyataan pedas ini merupakan respons atas gelombang kemarahan publik.
Bagaimana tidak, di saat banyak masyarakat masih berjuang dengan kondisi ekonomi, DPR justru menjadi sorotan karena isu kenaikan sejumlah tunjangan, mulai dari tunjangan perumahan, paket data komunikasi, hingga uang beras.
Isu ini memicu kembali seruan agar lembaga legislatif tersebut dievaluasi total, bahkan dibubarkan.
Menurut Sahroni, meskipun kritik dan caci maki diperbolehkan, ada batas yang tidak boleh dilanggar.
Dia menganggap seruan pembubaran DPR sudah melewati batas kepantasan dan merusak mental.
Baca Juga: Nafa Urbach Dihujat Lagi, Gara-Gara Ucapan HUT RI Pakai Ilustrasi AI: Gaji DPR Kemana?
"Bubarin DPR, ini kadang-kadang ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, enggak apa-apa, kita terima. Tapi ada adab istiadat yang mesti disampaikan," kata Sahroni.
"Apakah dengan bubarkan DPR, memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu," ucapnya lagi beragumen.
Pria yang dikenal sebagai "Crazy Rich Tanjung Priok" ini menambahkan, mereka yang vokal menyuarakan pembubaran DPR adalah orang-orang yang tidak pernah merasakan duduk di kursi parlemen.
"Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang enggak pernah jadi, duduk di DPR," imbuhnya.
Sikap defensif dan serangan balik dari Sahroni ini justru dinilai banyak pihak semakin menunjukkan jarak antara wakil rakyat dengan masyarakat yang diwakilinya.
Alih-alih merespons substansi kritik, dia justru memilih melabeli pengkritiknya dengan sebutan kasar.
Berita Terkait
-
Nafa Urbach Dihujat Lagi, Gara-Gara Ucapan HUT RI Pakai Ilustrasi AI: Gaji DPR Kemana?
-
DPR Jelaskan Alasan Gaji PNS Batal Naik Tahun Depan: Sedang Tak Baik-baik Saja
-
Bukannya Introspeksi Diri Dihujat Joget di DPR, Eko Patrio Nantang Bikin Konten Sound Horeg
-
Jadi Bulan-bulanan Netizen karena Maklumi Kenaikan Gaji DPR, Nafa Urbach Minta Maaf
-
Luna Maya Ikut Sentil Anggota DPR, Tunjangan Komunikasi Besar Tapi Susah Dengar Rakyat
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
8 Orang Termasuk Pegawai Pajak Diamankan saat KPK Gelar OTT di Jakarta
-
Skandal Pajak Jakut Terbongkar: OTT KPK Sita Gepokan Uang dan Valas, Oknum Pegawai Pajak Diringkus
-
Gelar Rapat Lagi di Aceh, Satgas Pemulihan Pascabencana DPR Serahkan Laporan Kordinasi ke Pemerintah
-
Main Mata Nilai Pajak, Oknum Pegawai DJP Tak Berkutik Terjaring OTT KPK
-
LBHM Beri 4 Catatan 'Pedas' untuk Indonesia yang Baru Saja Jadi Presiden Dewan HAM PBB
-
Nasib Pandji Pragiwaksono di Tangan Polisi, Penyelidik Mulai Analisis Barang Bukti Materi Mens Rea
-
Aksi Ekstrem Pasutri Pakistan di Soetta: Sembunyikan 1,6 Kg Sabu di Lambung dan Usus
-
Kasus Isu Ijazah Palsu Jokowi, PSI Desak Polisi Segera Tahan Roy Suryo Cs
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba