Ahmad Sahroni Minta KPK Komunikasi dengan Ketua Partai saat Mau Tangkap Koruptor

Suara.com - Sebuah permintaan mengejutkan datang dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni yang memantik kontroversi di ruang publik.

Ahmad Sahroni menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan informasi terlebih dahulu kepada ketua umum partai politik sebelum melakukan penangkapan terhadap kadernya yang terjerat kasus korupsi.

"Kalaupun mau tangkap misalnya Bapak berkomunikasi dengan pimpinan partai," ujar Ahmad Sahroni membuka usulannya.

Lebih lanjut, legislator berusia 46 tahun ini bahkan memberikan jaminan bahwa pihak partai akan bersikap kooperatif.

Politisi dari Parati NasDem ini sesumbar partainya sendiri yang akan mengantarkan langsung kader yang tersangkut masalah hukum itu ke hadapan penyidik KPK.

"Kita anterin itu orang, Pak. Ke Bapak," ucap Sahroni dengan penuh keyakinan.

Bagi Sahroni, cara ini dianggap lebih "enak" dan elegan karena dapat menjaga hubungan baik antar lembaga negara, tanpa harus mengesampingkan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

"Jadi lebih enak. Hubungan kelembagaannya ada," imbuh Crazy Rich Tanjung Priok ini.

Usulan tersebut menjadi bumerang dan menuai kritik tajam dari masyarakat luas, terutama para pengguna media sosial yang menganggap ide itu tidak masuk akal.

Baca Juga: Panas Dengar Seruan Bubarkan DPR, Ahmad Sahroni Meledak: Itu Orang Tolol Sedunia!

Salah satu komentar pedas datang dari seorang warganet yang meragukan pemahaman sang legislator mengenai esensi Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan tindak pidana korupsi.

"Maaf bang Sahroni paham enggak ya arti OTT dan Korupsi? Kalau belum paham mending belajar lagi deh. Jadinya diketawain netizen. Logisnya bila mau OTT atau nangkep koruptor tapi sebelumnya konsul dengan pimpinan partainya, bisa disuruh kabur duluan dan main bawah tangan dong. Anak TK aja tau," tulis akun @peng***.

Kritik lain menyamakan mekanisme yang diusulkan Sahroni seperti melapor kepada pemimpin sebuah komplotan sebelum menangkap anggotanya, yang secara inheren akan memicu konflik kepentingan.

"Hah.. Lapor pada ketua komplotan? Ya jelas saling melindungi..,"  komentar pengguna akun @k4*****.

Sentimen ketidakpercayaan juga diekspresikan warganet lain, yang menganggap usulan itu sebagai lelucon yang mustahil diwujudkan.

"'Biar kita anterin ke bapak' Lebih percaya bumi itu datar," sahut warganet lainnya.