Kekuasaan Erick Thohir di BUMN Luntur? Ekonom Ungkap Peran 'Super Holding' Danantara

Suara.com - Posisi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjadi sorotan tajam di tengah evaluasi kinerja kabinet.

Otoritasnya sebagai pengendali utama perusahaan pelat merah dinilai semakin tergerus dengan munculnya entitas baru yang memegang kendali strategis.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, secara blak-blakan menyebut peran Erick Thohir kini ibarat "ada dan tiada".

Penyebabnya, fungsi kontrol BUMN yang vital kini tidak lagi terpusat di Kementerian BUMN, melainkan telah beralih ke sebuah entitas bernama Danantara.

Analisis ini diungkapkan Bhima dalam sebuah diskusi di Podcast Forum Keadilan TV, yang menyoroti pergeseran peta kekuasaan dalam pengelolaan aset negara.

Menurutnya, perubahan struktur ini secara signifikan mengurangi bobot strategis jabatan yang dipegang Erick Thohir.

"Fungsi kontrol BUMN kini berada di tangan Danantara, sehingga keberadaannya [Erick Thohir] jadi 'ada dan tiada'," kata Bhima dikutip pada Sabtu (23/8/2025).

Pergeseran Otoritas ke Danantara

Kehadiran Danantara sebagai super holding atau induk strategis bagi BUMN mengubah lanskap manajemen perusahaan negara secara fundamental.

Baca Juga: Nyesek! Bayi Baru Lahir di Indonesia Langsung Punya Utang Rp32 Juta, Belanja Popok Kena Pajak

Jika sebelumnya Kementerian BUMN menjadi pusat komando, kini Danantara mengambil alih fungsi krusial tersebut.

Hal ini membuat posisi Menteri BUMN yang dipimpin Erick Thohir lebih bersifat administratif ketimbang pengambil keputusan akhir.

Bhima menjelaskan bahwa kendali atas berbagai BUMN raksasa, mulai dari sektor energi, perbankan, hingga infrastruktur, kini tampaknya lebih banyak dipengaruhi oleh arahan dari Danantara.

Implikasinya, kewenangan Erick Thohir sebagai menteri menjadi berkurang drastis, menyisakan pertanyaan besar mengenai efektivitas dan relevansi perannya saat ini.

Struktur baru ini dirancang untuk mengkonsolidasikan dan meningkatkan nilai aset BUMN, namun di sisi lain menciptakan dualisme kepemimpinan yang berpotensi membingungkan.

Munculnya 'Kuasi Menteri BUMN'