Suara.com - Sebuah fakta miris dan mengejutkan terungkap mengenai kondisi keuangan negara yang ternyata membebani setiap warga negara Indonesia, bahkan mereka yang baru saja menghirup udara pertama di dunia.
Setiap bayi yang lahir di Indonesia saat ini disebut langsung menanggung beban utang negara sebesar Rp32 juta.
Kondisi yang membuat dada terasa sesak ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira.
Menurutnya, angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan beban nyata yang secara otomatis menempatkan anak-anak sebagai objek pajak sejak dini.
Pernyataan keras ini disampaikannya dalam sebuah diskusi di Podcast Forum Keadilan TV, di mana ia membedah karut-marutnya kondisi ekonomi nasional.
Beban utang tersebut, kata Bhima, melekat pada setiap individu begitu mereka terlahir.
"Setiap kepala bayi yang lahir saat ini menanggung utang sekitar Rp32 juta dan secara otomatis menjadi objek pajak. Walaupun belum memiliki NPWP, pembelian popok dan susu formula sudah dikenakan PPN," ujar Bhima dalam podcast tersebut dikutip pada Sabtu (23/8/2025).
Dari Popok hingga Susu, Semua Kena Pajak
Penjelasan Bhima menggarisbawahi bahwa status "objek pajak" tidak memerlukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Baca Juga: Viral Sri Mulyani Pamer 3,5 Juta Loker, Netizen Balas Nyelekit: Ada di Mana Bu?
Setiap kali orang tua membelikan kebutuhan esensial seperti popok atau susu formula untuk bayinya, mereka secara tidak langsung sudah membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada negara.
Dengan kata lain, sejak hari pertama kehidupannya, seorang bayi sudah berkontribusi pada penerimaan negara, sementara di pundaknya sudah tergantung beban utang puluhan juta rupiah.
Kondisi ini menjadi semakin ironis di tengah melambungnya harga berbagai kebutuhan pokok dan kondisi anggaran negara yang dinilai sedang jeblok.
Bhima bahkan menilai, Indonesia saat ini bisa bertahan bukan karena kekuatan fundamental ekonominya, melainkan karena tingginya solidaritas sosial di tengah masyarakat.
"Satu-satunya faktor yang membuat Indonesia bisa bertahan adalah solidaritas sosial yang tinggi di mana masyarakat saling tolong-menolong," tambahnya.
Pemerintah Dikritik Salah Sasaran
Berita Terkait
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
Regulasi Terus Berubah, Penasihat Hukum Internal Dituntut Adaptif dan Inovatif
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre