Rapor Merah Tim Ekonomi Prabowo: 6 Menteri Ini Dinilai Layak Di-reshuffle, Siapa Saja?

Suara.com - Kabinet pemerintahan Prabowo Subianto terus menjadi sorotan, terutama di sektor ekonomi yang dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan.

Desakan untuk melakukan perombakan atau reshuffle kini datang dari Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira.

Dalam sebuah diskusi tajam di Podcast Forum Keadilan TV, Bhima memberikan rapor merah kepada sejumlah menteri ekonomi.

Mereka dianggap tidak memiliki "sense of crisis" di tengah himpitan utang negara yang menumpuk dan daya beli masyarakat yang kian merosot.

Bhima bahkan menuding para pembantu presiden ini lebih sibuk menyenangkan Prabowo dan membangun basis politik untuk Pemilu 2029 ketimbang fokus menyejahterakan rakyat.

Menurutnya, ada beberapa nama yang performanya jauh dari harapan dan layak untuk segera diganti.

Berikut adalah daftar menteri ekonomi yang mendapat sorotan tajam dan dinilai layak di-reshuffle menurut Bhima Yudhistira:

1. Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi)

Nama Budi Arie secara eksplisit disebut sebagai menteri yang paling layak untuk diganti dalam evaluasi 100 hari kerja pemerintahan.

Baca Juga: OTT Wamenaker Jadi Alasan Prabowo 'Sapu Bersih' Kabinet Pertamanya?

Menurut Bhima, program Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi andalannya terkesan dipaksakan.

Program tersebut dinilai belum matang dan tidak siap secara teknis, sehingga berpotensi besar menimbulkan masalah sistemik di kemudian hari, alih-alih memberikan solusi bagi perekonomian desa.

2. Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian)

Sebagai koordinator, Airlangga Hartarto dinilai gagal menyinkronkan kebijakan antar kementerian teknis. Bhima mengibaratkan kebijakan yang dihasilkan seperti "hamster" yang hanya berputar-putar di roda tanpa menghasilkan kemajuan yang berarti.

Menurutnya, Airlangga belum mampu menyentuh dan menyelesaikan masalah-masalah fundamental ekonomi seperti korupsi yang merajalela dan birokrasi yang berbelit, yang menjadi penghambat utama kemajuan ekonomi nasional.

3. Sri Mulyani (Menteri Keuangan)