Suara.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, membela habis-habisan pernyataannya yang melabeli narasi "bubarkan DPR" sebagai gagasan dari "mental orang tolol sedunia".
Menanggapi kritik balik yang menyebutnya tidak bermoral, Sahroni menegaskan bahwa anggota dewan juga manusia biasa yang bisa habis kesabaran jika terus-menerus dicaci maki oleh publik.
Sahroni menggambarkan adanya standar ganda dalam kebebasan berpendapat antara publik dan pejabat.
Menurutnya, publik bisa seenaknya memarahi anggota DPR, namun ketika ia merespons dengan kata-kata kasar, dirinya langsung dicap tidak beretika.
"Ketika mereka memarahi kita-kita di DPR, mereka seenak-enaknya. Sekarang, saya bilang tolol, katanya enggak bermoral. Bagaimana? Kalau kita dimaki-maki terus-menerus, sedangkan kita manusia juga," kata Sahroni saat dihubungi Suara.com, Sabtu (23/8/2025).
Politisi yang akrab disapa 'Sultan Priok' ini merasa kinerja anggota dewan seringkali dipandang sebelah mata.
Ia mengklaim banyak pekerjaan nyata untuk rakyat yang dilakukan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing, namun luput dari sorotan media.
Hal inilah yang menurutnya membangun citra seolah-olah anggota DPR tidak memiliki empati.
"Bayangin, kita melakukan kerja-kerja yang kepentingannya untuk rakyat, kayak gua di dapil gitu. Kan enggak perlu kita ekspos berlebihan. Yang penting dinikmati rakyat yang langsung di dapilnya. Kok seolah-olah kita enggak punya empati dan lain-lain," keluhnya.
Baca Juga: Pria Ini Bikin Video Joget di Tengah Hujan, Diduga Sindir Anggota DPR, Netizen : Lebih Bahagia!
Sahroni menegaskan bahwa dirinya tidak anti-kritik. Namun, ia menyayangkan cara-cara yang digunakan sebagian masyarakat yang dinilainya tidak pantas dan cenderung merasa "sok benar".
"Itu haknya dia, mau kritik boleh, tapi dengan cara-cara yang pas. Jangan merasa juga sok bener," tegasnya.
Kendati begitu, ia menutup pernyataannya dengan nada pasrah.
Sahroni menyatakan bahwa ia dan 579 anggota DPR lainnya telah berlapang dada menerima segala caci maki dari masyarakat.
"Kita ini pekerja yang mewakili semua pihak di dapil masing-masing. 580 anggota DPR loh. Tapi enggak apa-apa, silakan maki-maki kami. Kami sudah menerima dengan lapang dada," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Korupsi yang Menjerat Suami Sadarestuwati, DPR Fraksi PDIP Viral Joget Saat Sidang
-
DPR Jelaskan Alasan Gaji PNS Batal Naik Tahun Depan: Sedang Tak Baik-baik Saja
-
Yenny Wahid soal Tunjangan Rumah DPR Rp50 Juta: Rakyat Sedang Sulit, Jangan Menghamburkan Uang
-
Yenny Wahid Tergiur Jadi Pengusaha Kos-kosan jika Disewa Anggota DPR Rp3 Juta Per hari
-
Bocah Ini Viral Gara-Gara Ogah Jadi DPR, Alasannya Haram Makan Duit Rakyat
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
Dermaga Halte Buaran Diseruduk Kendaraan Pribadi, TransJakarta Koridor 11 Terpaksa Alihkan Rute
-
Cuaca Senin Pagi: Jakarta Dikepung Hujan Lebat dan Angin Kencang, Cek Daftar Wilayah Terdampak!
-
Laporan PRISM 2025 Sebut Jakarta Jadi Kota Paling Diminati Sepanjang 2025
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu