Yenny Wahid soal Tunjangan Rumah DPR Rp50 Juta: Rakyat Sedang Sulit, Jangan Menghamburkan Uang

Suara.com - Putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, menyoroti tunjangan rumah untuk anggota DPR yang nilainya mencapai Rp50 juta per bulan.

Ia menilai angka tersebut terlalu besar dan tidak tepat, apalagi di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sedang sulit.

“Saya rasa gini ya, saya mengimbau semua pejabat untuk lebih menahan diri di tengah ekonomi yang sedang sangat sulit ini, rakyat sedang menjerit,” kata Yenny di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (22/8/2025).

"Kita harus lebih menahan diri untuk tidak menghamburkan uang untuk kebutuhan-kebutuhan yang bukan kebutuhan primer," katanya menambahkan.

Menurutnya, fasilitas untuk pejabat sebaiknya dikurangi agar uang pajak rakyat benar-benar digunakan untuk kebutuhan masyarakat luas.

Ia mencontohkan, subsidi UMKM jauh lebih bermanfaat ketimbang menggelontorkan anggaran untuk fasilitas rumah anggota DPR.

“Jadi fasilitas-fasilitas pejabat yuk kita kurangi, tapi betul-betul uang pajak rakyat itu dipakai untuk kebutuhan rakyat misalnya subsidi UMKM jauh lebih penting dilakukan,” ujarnya.

Yenny menilai hampir semua legislator sudah memiliki rumah pribadi, sehingga tidak semestinya negara masih menanggung biaya sewa begitu besar.

“Dihitung saja dulu menurut saya hampir semua rata-rata anggota DPR itu sudah punya rumah ya, kalaupun di Jakarta belum punya rumah saya rasa apakah harus Rp50 juta harga sewanya?” kata Yenny.

Baca Juga: Rakyat 'Tercekik' Pajak, Yenny Wahid Ungkap Rahasia Negara Makmur Sesungguhnya

Ia mengusulkan agar pemerintah dan DPR lebih memaksimalkan aset negara berupa kompleks perumahan DPR yang sudah tersedia.

Jika memang ada yang rusak, menurutnya, cukup dilakukan renovasi.

“Jadi mungkin ada juga kompleks DPR yang ada kenapa tidak dimaksimalkan saja. Ya kan sudah ada kalau memang rusak ya direnovasi,” ucapnya.

Lebih jauh, Yenny mengungkap bahwa rumah dinas yang ada sering kali tidak ditempati langsung oleh anggota DPR, melainkan digunakan staf mereka. Hal itu membuatnya semakin heran dengan rencana tambahan tunjangan rumah yang besar.

“Karena yang saya tahu rata-rata rumah dinas anggota DPR itu dipakai untuk staffnya, gak ditempati sendiri oleh anggota DPR. Padahal sudah disediakan kompleks perumahan DPR, seharusnya bisa dimaksimalkan,” pungkas Yenny.