Suara.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menanggapi gelombang kritik dan narasi "bubarkan DPR", dengan menyoroti kerja-kerja senyap anggota dewan yang menurutnya tidak pernah terekspos oleh publik.
Ia merasa citra buruk yang melekat pada DPR seringkali tidak adil karena mengabaikan pengabdian yang dilakukan langsung di tengah masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Menurut Sahroni, banyak anggota dewan yang fokus bekerja untuk kepentingan rakyat di dapilnya tanpa perlu publikasi berlebihan.
Namun, hal ini justru sering diterjemahkan sebagai ketiadaan empati oleh masyarakat luas.
"Bayangin, kita melakukan kerja-kerja yang kepentingannya untuk rakyat, kayak gua di dapil gitu. Kan enggak perlu kita ekspos berlebihan. Yang penting dinikmati rakyat yang langsung di dapilnya. Kok seolah-olah kita enggak punya empati dan lain-lain," ujar Sahroni saat dihubungi Suara.com, Sabtu (23/8/2025).
Politisi Partai NasDem ini menegaskan bahwa ia tidak anti terhadap kritik.
Ia mempersilakan masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya, namun ia berharap kritik tersebut disampaikan dengan cara yang pantas dan tidak dilandasi perasaan "sok benar".
"Itu haknya dia, mau kritik boleh, tapi dengan cara-cara yang pas. Jangan merasa juga sok bener," tegasnya.
Pernyataan ini merupakan bagian dari responsnya yang lebih luas terhadap seruan pembubaran DPR, yang sebelumnya ia labeli sebagai gagasan dari "mental orang tolol sedunia".
Baca Juga: Sahroni Bela Pernyataannya 'Mental Orang Tolol Sedunia' : Kami Juga Manusia!
Pada akhirnya, legislator yang dijuluki 'Sultan Priok' ini seolah menunjukkan sikap pasrah terhadap sentimen negatif publik.
Ia menyatakan bahwa 580 anggota DPR RI telah siap menerima segala caci maki dengan lapang dada.
"Kita ini pekerja yang mewakili semua pihak di dapil masing-masing. 580 anggota DPR loh. Tapi enggak apa-apa, silakan maki-maki kami. Kami sudah menerima dengan lapang dada," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, membela habis-habisan pernyataannya yang melabeli narasi "bubarkan DPR" sebagai gagasan dari "mental orang tolol sedunia".
Menanggapi kritik balik yang menyebutnya tidak bermoral, Sahroni menegaskan bahwa anggota dewan juga manusia biasa yang bisa habis kesabaran jika terus-menerus dicaci maki oleh publik.
Sahroni menggambarkan adanya standar ganda dalam kebebasan berpendapat antara publik dan pejabat.
Berita Terkait
-
Ada Beasiswa Ratu Elizabeth, Hasto Ungkap Alasan PDIP Tetapkan Harun Kader Terbaik di Dapil Sumsel
-
Ahmad Sahroni Singgung Orang Kuat di Balik Tambang Raja Ampat, Sarankan Pindah Lokasi
-
Sahroni Desak Tambang Raja Ampat Disetop Permanen: Carilah Makan di Tempat Lain, Jangan Merusak
-
Minta Polisi Turun Tangan, Sahroni Geram Ada Grup Facebook Inses 'Fantasi Sedarah'
-
Sahroni Geram Ada Grup Facebook Inses 'Fantasi Sedarah': Ini Menjijikkan, Polisi Harus Telusuri
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar