Suara.com - Dokter spesialis anak yang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Piprim Basarah Yanuarso, baru-baru ini menyampaikan kabar mengejutkan melalui akun Instagram pribadinya.
Ia mengumumkan bahwa dirinya tak lagi dapat melayani pasien BPJS di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta.
Dalam unggahannya, dr. Piprim menyampaikan bahwa layanan jantung anak yang biasa ia tangani kini tidak lagi tersedia di RSCM untuk peserta BPJS.
Ia menyebut bahwa akunnya untuk melayani pasien BPJS telah ditutup. Kabar tersebut disampaikan melalui akun Instagram pribadinya @dr.piprim.
“Assalamualaikum wr wb, untuk ayah bunda orang tua pasien-pasien saya di RSCM, dengan berat hati saya mengumumkan bahwa mulai hari ini, saya tidak lagi bisa melayani putra-putri bapak ibu sekalian yang sakit jantung di RSCM baik di PJT maupun di Kiara,” demikian kalimat pembuka yang disampaikan dokter anak tersebut dikutip pada Minggu, 24 Agustus 2025.
“Jadi pasien-pasien BPJS itu sudah ditutup akun saya, saya tidak bisa lagi melayani pasien BJPS,” imbuhnya.
Meski begitu, ia menyebut masih diminta pihak direksi untuk tetap melayani pasien di RSCM Kencana," katanya.
Namun, layanan tersebut bersifat pribadi dan hanya bisa diakses dengan biaya mandiri sekitar Rp4 juta, termasuk pemeriksaan echo.
“Namun demikian, atas arahan direksi saya diharapkan bisa melayani pasien di RSCM Kencana, artinya bapak ibu yang putra putrinya ingin dilayani oleh saya harus membayar sekitar Rp4 juta dengan echo dan pemeriksaan di RSCM Kencana,” ujarnya.
Baca Juga: Kemenkes Turun Tangan! SMS BSU untuk Ernest Prakasa Ternyata Jebakan Penipu
Dengan kata lain, hanya pasien yang mampu secara finansial yang bisa tetap mendapatkan pelayanan dari dr. Piprim.
Ia menyadari betul bahwa perubahan ini sangat berat bagi pasien dan keluarganya.
“Saya paham bahwa ini tentu saja berat bagi ibu bapak sekalian, tapi apa boleh buat ini yang terjadi,” ujarnya.
Selama 28 tahun, dr. Piprim telah mendedikasikan dirinya untuk melayani pasien, terutama yang berasal dari kalangan BPJS.
Namun semuanya berubah karena adanya konflik dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait kebijakan mutasi yang dianggapnya tidak prosedural.
“Sudah 28 tahun saya melayani pasien-pasien saya di RSCM, sebagian besarnya pasien BPJS, namun karena kemelut dengan Kementerian Kesehatan saya menolak mutasi yang tidak prosedural,” ujarnya.
Berita Terkait
-
Profil Piprim Basarah, Ketua IDAI yang Dilarang Layani Pasien BPJS di RSCM
-
Kata Kemenkes RI soal Ketua IDAI Tidak Bisa Layani Pasien BPJS Anak: Mutasi ke RSUP Fatmawati
-
Imbas Kritis ke Kemenkes, Praktik Ketua IDAI Untuk Pasien BPJS di RSCM Dicabut
-
Kemenkes Akui Pasang Infus Belum Punya Standar Nasional, Pasien Bisa Berisiko!
-
Tujuh Dokter Penugasan Khusus di Kabupaten Biak Numfor
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
- 5 HP Infinix Termurah dengan Fitur NFC yang Canggih, Mulai Rp1 Jutaan
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion
-
Terungkap! OTT KPK di Tulungagung Diduga Terkait Skema Pemerasan
-
OTT KPK Tulungagung: 13 Orang Dibawa ke Jakarta, Bupati Ikut Diperiksa
-
Bupati Tulungagung Kena OTT KPK, Uang Ratusan Juta Ikut Disita
-
Kasus Pegawai KPK Gadungan Peras Sahroni, Ketua KPK Minta Tunggu Hasil Pemeriksaan Polisi
-
Jakarta Jadi Kota Paling Aman ke-2 di ASEAN, Tapi Pramono Akui Masih Ada Premanisme
-
Pramono Anung Larang Ondel-Ondel Ngamen di Jalan Jakarta, Ini Alasannya
-
DPRD DKI Bentuk Pansus, Target Jakarta Bebas Sampah 2030
-
Sampah Setinggi 6 Meter di Pasar Induk Kramat Jati Berhasil Dibersihkan