Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya menegaskan bahwa pintu DPR akan selalu terbuka lebar bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, termasuk lewat aksi demonstrasi pada Senin, 25 Agustus 2025.
"Silakan datang... Teman-teman yang menyampaikan aspirasi akan diterima oleh DPR," kata Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen belum lama ini.
Namun, kondisi di lapangan memperlihatkan hal yang berbeda. Seorang pengguna TikTok dengan akun @inibukanniko membagikan video suasana di depan Gedung DPR pada Minggu, 24 Agustus 2025.
Dalam rekaman tersebut, terlihat belasan beton penghalang berjejer rapat menutupi gerbang utama gedung DPR-MPR.
"Kondisi terkini di depan gedung DPR jelang demo Senin, GERBANG TERTUTUP OLEH BELASAN BETON yang dipasang,” tulis keterangan video tersebut.
Langkah pengamanan tersebut diyakini dilakukan sebagai persiapan menghadapi demonstrasi besar yang digadang-gadang terjadi Senin.
Ironisnya, publik menilai tindakan itu bertolak belakang dengan pernyataan Puan yang menjanjikan pintu DPR terbuka.
Netizen pun ramai-ramai melayangkan kritik di kolom komentar unggahan tersebut.
"Se-prepare ini ngadepin rakyat? Padahal kita cuma pengin didengar huft," tulis akun @jet***.
Baca Juga: Wapres Gibran Bungkam soal Tunjangan DPR, Pilih Lempar Bola Panas
"'Silakan datang, pintu DPR terbuka lebar' KATANYA! But what this is?" komentar akun @jhy***.
"Padahal kan itu gedung wakil rakyat, mereka cuma wakil, rakyatnya yang punya mau datang kepapa mesti ditutupin gitu?" imbuh akun @sia***.
Belum ada penjelasan resmi dari pihak DPR soal pemasangan beton tersebut. Namun, publik menduga langkah ini merupakan strategi aparat untuk mengantisipasi massa yang berpotensi memaksa masuk ke gedung parlemen.
Fenomena ini memperlihatkan kontras antara janji keterbukaan DPR dan praktik pengamanan di lapangan.
Alih-alih merasakan pintu yang terbuka lebar, publik justru mendapati gerbang DPR yang dipagari beton setinggi pinggang orang dewasa.
Sebagaimana diketahui, gelombang protes dipicu oleh kontroversi kenaikan berbagai tunjangan anggota DPR yang nilainya mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan.
Berita Terkait
-
Jaga Demo di Depan Gedung DPR, Polisi Turunkan 1.250 Personel Gabungan
-
Uya Kuya Klarifikasi Video Joget 'Dikira Rp3 Juta per Hari itu Gede'
-
Kos Rp 3 Juta Disebut Hotel Mewah, Fathian: Alasan DPR Tolol Banget
-
Sahroni Bela Kenaikan Tunjangan DPR: Kami Juga Sering Bantu Rakyat!
-
Pesimis Kritik DPR, Donny Alamsyah: Suara Kita Cuma Dibutuhkan Pas Pemilu Doang Kok
Terpopuler
- 6 Mobil Terbaik untuk Lansia: Fitur Canggih, Keamanan dan Kenyamanan Optimal
- 10 Mobil Mini Bekas 50 Jutaan untuk Anak Muda, Sporty dan Mudah Dikendarai
- 5 Tablet RAM 8 GB Paling Murah yang Cocok untuk Multitasking dan Berbagai Kebutuhan
- 6 Motor Paling Nyaman untuk Boncengan, Cocok buat Jalan Jauh Maupun Harian
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
Pilihan
-
OJK Lapor Bunga Kredit Perbankan Sudah Turun, Cek Rinciannya
-
Profil PT Abadi Lestari Indonesia (RLCO): Saham IPO, Keuangan, dan Prospek Bisnis
-
Profil Hans Patuwo, CEO Baru GOTO Pengganti Patrick Walujo
-
Potret Victor Hartono Bos Como 1907 Bawa 52 Orang ke Italia Nonton Juventus
-
10 City Car Bekas untuk Mengatasi Selap-Selip di Kemacetan bagi Pengguna Berbudget Rp70 Juta
Terkini
-
KPK Tunggu 3 Perkara yang Diduga Jadi Sumber TPPU SYL
-
Gus Ipul Benarkan Penasihat Khusus Ketum PBNU Dicopot Imbas Isu Zionisme
-
Tepis Narasi di Medsos, KPK Tunjukkan Perbandingan Kapal ASDP dengan Kapal Tua PT JN
-
Alibi Bangkai Anjing Terkuak, Polisi Bongkar Cara Ayah Tiri Tipu Saksi untuk Buang Jasad Alvaro
-
Hasil Riset Sebut Penerimaan Publik Terhadap Program Kemendikdasmen Sangat Tinggi, Ini Paparannya
-
Bawa Misi Pendidikan Vokasi, Gubernur Pramono Bidik Kerja Sama dengan Siemens di Jerman
-
KPK Buka Peluang Periksa Menkes Budi Gunadi Terkait Kasus RSUD Koltim, Ada Aliran Dana?
-
Pura-pura BAB, Pembunuh Bocah Alvaro Gantung Diri Pakai Celana Panjang di Ruang Konseling Polres
-
Dana Pemda Rp203 Triliun Mengendap di Bank, Begini Penjelasan Mendagri Tito ke Prabowo
-
Prabowo Perintahkan Audit Kematian Ibu Hamil di Papua, Aktivis Sebut Kasus Femisida