Suara.com - Wacana munculnya gerbong khusus perokok di kereta api sempat jadi sorotan publik.
Ide tersebut pertama kali disampaikan anggota DPR Fraksi PKB, Nasim Khan, yang menilai banyak penumpang kereta merupakan perokok aktif sehingga sebaiknya diberi ruang tersendiri.
Namun, usulan itu langsung menuai pro-kontra. Salah satu yang menolak tegas adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, gerbong merokok tidak sejalan dengan program prioritas pemerintah, terutama di bidang kesehatan.
"Ini kan program di sektor kesehatan sudah jelas program-programnya. Ada cek kesehatan gratis, ada pemberantasan stunting, di Kemenkes juga ada pembangunan rumah sakit-rumah sakit baru," kata Gibran dalam keterangannya belum lama ini.
Selain tidak sinkron dengan visi Presiden Jokowi, Gibran mengingatkan bahwa transportasi umum memang masuk kategori kawasan bebas rokok.
Aturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, hingga Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2014 tentang larangan merokok di sarana angkutan umum.
"Sekali lagi, untuk bapak, ibu anggota DPR yang terhormat, saya mohon maaf, ini masukannya kurang sinkron dengan program dari Bapak Presiden," tegas anak sulung Presiden Jokowi tersebut.
Meski begitu, Gibran menekankan semua masukan tetap akan ditampung PT KAI untuk peningkatan pelayanan ke depan. Hanya saja, dia menyebut ada skala prioritas yang lebih penting.
Baca Juga: PT KAI Tegas Tolak Usulan Nasim Khan Soal Gerbong Smoking, Kereta Tetap Bebas Asap Rokok
Alih-alih gerbong merokok, Gibran justru menyarankan adanya fasilitas tambahan untuk kelompok rentan, seperti ibu hamil, balita, lansia, hingga penyandang disabilitas.
"Jika ada ruang fiskal, ya kalau pendapat saya pribadi, lebih baik diprioritaskan untuk misalnya ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia, kaum difabel," tuturnya.
Gibran bahkan mengusulkan agar KAI mempertimbangkan ruang laktasi di dalam kereta. Menurutnya, fasilitas tersebut akan jauh lebih bermanfaat ketimbang gerbong khusus perokok.
"Jadi misalnya ada ruang laktasi di gerbongnya, mungkin toiletnya, kamar mandinya bisa dilebarkan sehingga ibu-ibu bisa mengganti popok bayi dengan lebih nyaman. Saya kira itu lebih prioritas," ucap Gibran.
"Ini nanti tergantung dengan kekuatan fiskal yang ada di internal KAI," tambahnya.
Sebagaimana diketahui, usulan dibuat satu gerbong khusus perokok di kereta api disampaikan Nasim Khan dalam rapat Komisi VI DPR bersama PT KAI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 20 Agustus 2025 lalu.
Berita Terkait
-
Wapres Gibran Komentari Usul DPR Soal Gerbong Kereta Khusus Perokok: Gak Sinkron!
-
Ditekan Tretan Muslim Soal Tunjangan DPR, Gibran: Muka Saya Memang Kayak Gitu
-
Gibran Balas DPR yang Minta Gerbong Perokok di Kereta: Tak Sinkron dengan Program Kesehatan Prabowo
-
Wapres Gibran Bungkam soal Tunjangan DPR, Pilih Lempar Bola Panas
-
Gibran Buka Suara Soal OTT Wamenaker: Pemerintah Tidak Akan Intervensi KPK!
Terpopuler
- Lipstik Warna Apa yang Cocok di Usia 50-an? Ini 5 Pilihan agar Terlihat Fresh dan Lebih Muda
- 5 Rekomendasi Sampo Kemiri Penghitam Rambut dan Penghilang Uban, Mulai Rp10 Ribuan
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
Terkini
-
PSI Incar Jawa Tengah Jadi Kandang Gajah, Hasto PDIP Kasih Respons Santai, Begini Katanya
-
Rakernas I 2026: PDIP Bakal Umumkan Sikap Resmi Terkait Wacana Pilkada di Akhir Acara
-
Megawati di HUT ke-53 PDIP: Politik Adalah Alat Pengabdian, Bukan Sekadar Kejar Jabatan
-
Megawati Dorong Politik Berbasis Kearifan Lokal: Peradaban Diukur dari Cara Menghormati Bumi
-
Instruksi Tegas Megawati di HUT ke-53 PDIP: Kader Wajib Jaga Alam, Hingga Lawan Keserakahan
-
Kritik Keras Regulasi Karpet Merah Konsesi, Megawati: Itu Pemicu Bencana Ekologis di Sumatra
-
Megawati di HUT ke-53 PDIP: Krisis Iklim Adalah Ancaman Nyata, Generasi Muda Paling Dirugikan
-
Megawati Kecam Intervensi AS di Venezuela: Ini Imperialisme Modern!
-
Rocky Gerung Ngaku Girang Hadir di HUT ke-53 PDIP, Puji Pidato Megawati: Jernih, Tulus, dan Berani
-
BGN Ancam Suspend Dapur MBG Tanpa Sertifikat Higiene, Target Nol Keracunan 2026