Suara.com - Isu lama soal ijazah palsu yang dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengemuka di ruang publik.
Namun, di tengah transisi kekuasaan, kemunculan kembali isu ini dinilai bukan sekadar gosip politik biasa. Pengamat politik Ray Rangkuti menganalisis bahwa manuver ini secara strategis justru memberikan keuntungan besar bagi Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Menurut Ray, isu ijazah palsu ini berfungsi sebagai "bom asap" atau strategi pengalihan isu yang sangat efektif.
Saat perhatian publik dan energi media tersedot untuk membahas dan memperdebatkan keabsahan ijazah Jokowi, agenda-agenda krusial yang tengah disiapkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi luput dari sorotan kritis.
"Isu ijazah palsu Jokowi secara politik menguntungkan Prabowo. Ini mengalihkan perhatian publik dari kebijakan yang sedang dijalankan oleh Prabowo," ungkap Ray Rangkuti dalam diskusinya di podcast Forum Keadilan TV pada Senin (25/82025).
Masa-masa awal pemerintahan adalah periode yang paling rentan terhadap kritik publik, terutama terkait penyusunan kabinet, alokasi anggaran, dan perumusan program kerja prioritas.
Dengan mengalihkan fokus ke polemik personal yang menyangkut Jokowi, Ray menilai pemerintahan baru mendapatkan "ruang bernapas" yang lebih leluasa untuk bergerak tanpa pengawasan ketat dari masyarakat.
Strategi ini dianggap cerdas untuk meredam potensi perdebatan dan penolakan terhadap kebijakan awal yang mungkin tidak populer.
Dinamika Bandul Politik Prabowo, Jokowi, dan Megawati
Baca Juga: Adu Tas Hermes Titiek Soeharto vs Iriana Jokowi, Punya Siapa Lebih Mahal?
Lebih jauh, Ray Rangkuti membedah konstelasi politik yang lebih luas di balik isu ini. Ia menggambarkan hubungan antara tiga figur sentral—Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri—seperti sebuah "bandul" yang terus bergerak.
Menurutnya, dinamika politik saat ini menunjukkan pergeseran signifikan.
"Jokowi saat ini tidak lagi memiliki kekuatan politik yang sama, sehingga Prabowo lebih memilih untuk mendekati Megawati," pungkasnya.
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Prabowo Subianto sedang membangun poros kekuasaannya sendiri, yang mungkin tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pengaruh atau bayang-bayang Jokowi.
Kedekatan Prabowo dengan Megawati dan PDI Perjuangan bisa mengubah peta koalisi secara drastis. Jika Prabowo merapat ke Megawati, secara otomatis posisinya akan menciptakan jarak dengan Jokowi.
Dalam konteks ini, isu ijazah palsu tidak hanya menjadi pengalih perhatian, tetapi juga bisa dilihat sebagai bagian dari permainan untuk mengurangi relevansi politik Jokowi pasca-lengser.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional