Suara.com - Sebuah curhatan pilu dari seorang dokter subspesialis jantung anak ternama sekaligus Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr. Piprim Basarah Yanuarso, Sp.A(K) mengguncang dunia maya dan memicu amarah publik.
Setelah mengabdi selama 28 tahun, dr. Piprim Basarah dengan berat hati mengumumkan bahwa ia tidak bisa lagi melayani pasien pengguna BPJS Kesehatan di RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta.
"Untuk ayah bunda, orangtua pasien-pasien saya di RSCM. Dengan berat hati, saya mengumumkan mulai hari ini saya tidak bisa lagi melayani putra-putri bapak ibu sekalian yang sakit jantung di RSCM," ujar dr. Piprim dalam sebuah video pernyataan yang viral di media sosialnya dilansir dari akun X @GoodRecom, Minggu 24 Agustus 2025.
Hal itu terjadi, karena akun BPJS miliknya dibekukan setelah menolak surat keputusan (SK) mutasi mendadak ke RS Fatmawati dari Kementerian Kesehatan RI.
"Jadi, pasien-pasien BPJS itu sudah ditutup akun saya. Saya sudah tidak bisa lagi melayani pasien BPJS," katanya.
Karena itu, dr. Piprim mengatakan pasiennya hanya bisa berkonsultasi dan diperiksa olehnya dengan biaya mandiri yang mencapai jutaan rupiah sekali periksa.
"Namun atas arahan direksi, saya diharapkan bisa melayani pasien di RSCM Kencana, di poli swastanya. Artinya, bapak ibu yang ingin putra-putrinya dilayani oleh saya harus membayar sekitar Rp 4 juta termasuk pemeriksaan echo di RSCM Kencana," jelas dr. Piprim Basarah.
Dokter subspesialis jantung anak ini pun memahami kondisi pasiennya yang mayoritas peserta BPJS, kini kehilangan akses untuk berobat kepadanya melalui skema jaminan kesehatan nasional.
"Saya memahami ini tentu berat bagi bapak ibu sekalian. Tapi, apa boleh buat ini yang terjadi," lanjutnya dengan nada prihatin.
Baca Juga: Perceraian Pratama Arhan dan Azizah Salsha Dituding Pengalihan Isu Demo DPR, Dejavu Tahun Lalu!
Konflik ini bermula ketika dr. Piprim menolak SK mutasi dari Kemenkes yang dianggapnya tidak prosedural dan melanggar asas meritokrasi bagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Sudah 28 tahun saya melayani pasien-pasien saya di RSCM, sebagian besarnya pasien BPJS. Namun karena kemelut dengan Kementerian Kesehatan, saya menolak mutasi yang tidak prosedural, mutasi dadakan tanpa adanya lolos butuh dan tanpa pemberitahuan sebelumnya," ujar dr. Piprim.
Menurutnya, mutasi tersebut dilakukan secara dadakan tanpa pemberitahuan dan proses lolos butuh yang semestinya.
"Tiba-tiba saya dipaksa dimutasi ke Fatmawati, saya menolak dengan tegas yang cara-cara yang melanggar azas meritokrasi terhadap seorang ASN. Akibatnya, akun saya dibekukan untuk melayani pasien BPJS," tegasnya.
Sontak, pengumuman ini memicu gelombang kemarahan dari netizen yang mengecam Kementerian Kesehatan dan manajemen RSCM.
Publik menyayangkan kebijakan tersebut karena yang menjadi korban utama adalah anak-anak penderita penyakit jantung yang membutuhkan penanganan subspesialis jantung anak.
Karena itu, netizen pun mendesak Prabowo Subianto sebagai Presiden RI untuk memperbaiki kabinetnya agar tak melulu membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat.
"Kemenkes sama RSCM aneh. Masa ada dokter dilarang layani pasien bpjs, kasihan pasiennya. Kalau gak sependapat sama dokternya ya jangan buat masyarakat jadi korban. Inilah kalau punya menteri kesehatan namun bukan dokter. Acakadut jadinya," tulis akun @reza_nusan***.
"Pak Prabowo, kabinetnya nih gak bisa ya gak bikin rakyat menderita sebentar aja? Gatel banget semuanya mau dikorup. Gak takut ya sama azab?" kata @rowj**.
"Kemenkes RI, gue gak nyumpahin ya tapi semoga keturunan kalian kena sakit jantung dan gak ada yang obatin kalian," timpal @kucing**.
Tag
Berita Terkait
-
Kemenkes Tuai Kritikan Keras Usai Praktik Ketua IDAI Untuk Pasien BPJS di RSCM Dicabut
-
Profil Piprim Basarah, Ketua IDAI yang Dilarang Layani Pasien BPJS di RSCM
-
Kata Kemenkes RI soal Ketua IDAI Tidak Bisa Layani Pasien BPJS Anak: Mutasi ke RSUP Fatmawati
-
Anggaran MBG vs BPJS Kesehatan: Analisis Alokasi Jumbo Pemerintah di RAPBN 2026
-
Imbas Kritis ke Kemenkes, Praktik Ketua IDAI Untuk Pasien BPJS di RSCM Dicabut
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
Said Didu Sebut Presiden Prabowo Berada di Titik "To Kill or To Be Killed"
-
Ngeri! Relawan Kemanusiaan Asal Jogja di Aceh Kena Teror, Dikirimi Bangkai Anjing Tanpa Kepala
-
Motif Terkuak, Hirarki Barak Picu Penganiayaan yang Tewaskan Bripda Dirja di Sulsel
-
Menkes Budi: Iuran BPJS Naik 2026 Tidak Lebih Mahal dari Beli Rokok, Warga Miskin Aman
-
DPRD DKI Minta Seluruh Bus Transjakarta Dipasang Kamera Pendeteksi Sopir Ngantuk
-
Modus Operandi 'Endless Art Investment Cara Nadiem Diduga Samarkan Aliran Dana Google Chromebook OS
-
Prabowo Sambangi Yordania, Pesawat Kepresidenan RI Dikawal F-16
-
DPRD DKI: Raperda Sistem Pangan Solusi Food Waste Jakarta
-
Polda DIY Bantah Gunakan Gas Air Mata Saat Bubarkan Massa, Sebut Suara Ledakan dari...
-
Lalin Jakarta Pagi Ini: Senayan Lancar, Rindam Padat, Truk Tabrak Separator di Gatot Subroto