Anggaran MBG vs BPJS Kesehatan: Analisis Alokasi Jumbo Pemerintah di RAPBN 2026

Suara.com - Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan presiden terpilih menunjukkan komitmen serius terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini tercermin dari alokasi anggaran jumbo sebesar Rp335 triliun dalam RAPBN 2026. Anggaran yang sangat besar ini tidak hanya ditempatkan dalam satu pos, melainkan tersebar ke dalam tiga kategori utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, mencerminkan pendekatan multidimensi dalam program ini.

Alokasi Anggaran MBG dan BPJS Kesehatan: Perbandingan yang Mencolok

Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR, anggaran MBG dipecah sebagai berikut: Rp223,6 triliun untuk kategori pendidikan, Rp24,7 triliun untuk kesehatan, dan Rp19,7 triliun untuk ekonomi.

Anggaran terbesar disalurkan melalui sektor pendidikan untuk 71,9 juta siswa dan santri.

Sementara itu, alokasi kesehatan ditujukan untuk ibu hamil, balita, dan anak usia dini, dan sisanya masuk dalam fungsi ekonomi.

Angka Rp335 triliun ini menjadi sangat mencolok ketika dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk program jaminan kesehatan nasional.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, melaporkan bahwa dari total anggaran program kesehatan 2026 sebesar Rp128 triliun, pos terbesar dialokasikan untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp59 triliun. Angka ini hanya sekitar 17,6% dari total anggaran MBG.

Perbandingan ini memunculkan pertanyaan mendalam tentang prioritas kebijakan. Anggaran untuk MBG jauh lebih besar daripada seluruh anggaran kesehatan yang mencakup berbagai program krusial.

Baca Juga: Skandal Anggaran Pendidikan 2026: P2G Bongkar Hampir Setengah Dana Pendidikan Dialokasikan Buat MBG

Di tengah isu bahwa kenaikan tagihan BPJS Kesehatan dibebankan ke rakyat, anggaran MBG tentu menuai sorotan.

Selain BPJS Kesehatan, anggaran kesehatan juga dialokasikan untuk program-program vital lainnya:

1. Rp9,7 triliun untuk program cepat seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), eliminasi tuberkulosis (TB), dan peningkatan kualitas rumah sakit.
2. Rp32,9 triliun untuk dukungan fasilitas kesehatan, termasuk layanan di 38 rumah sakit pemerintah pusat dan vaksinasi.
3. Rp2,5 triliun untuk penyediaan tenaga kesehatan, termasuk beasiswa dan magang dokter.
4. Rp12,7 triliun untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di 508 kabupaten dan kota.

Melihat perbandingan ini, total anggaran BPJS Kesehatan dan berbagai program kesehatan lainnya tidak sebanding dengan satu program MBG. 

Hal ini menunjukkan pergeseran prioritas yang signifikan, di mana program yang berfokus pada nutrisi dan gizi langsung menjadi fokus utama, bahkan mengalahkan program jaminan kesehatan yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan nasional.

Menteri keuangan mengklaim, arah kebijakan ini  untuk meningkatkan daya saing anak bangsa dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah memandang bahwa investasi pada gizi dan nutrisi merupakan fondasi esensial untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.

Dengan memberikan asupan gizi yang memadai sejak dini, pemerintah berharap dapat mencetak generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif.

Namun, alokasi anggaran yang jomplang ini juga menimbulkan perdebatan. Pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah anggaran sebesar Rp335 triliun untuk MBG sudah menjadi alokasi yang paling efektif?

Secara teoritis, anggaran sebesar ini bisa digunakan untuk menutup seluruh defisit dan memperluas cakupan BPJS Kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia, memastikan akses kesehatan yang merata.

Meskipun tujuan MBG sangat mulia, yaitu mengatasi masalah gizi dan stunting, alokasi dana yang tidak proporsional ini patut dicermati.

Efektivitas program MBG harus dipantau secara ketat agar tidak terjadi kebocoran atau penyalahgunaan anggaran.

Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni