Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dianugerahi tanda kehormatan tertinggi Bintang Mahaputera Adipurna oleh Presiden Prabowo Subianto. Di tengah momen ini, Gus Ipul justru mengungkap sebuah fenomena baru, yakni kesadaran masyarakat untuk menolak bantuan sosial (bansos) karena merasa sudah mampu.
Dia mengklaim, fenomena sadar diri ini adalah buah dari reformasi sistem perlindungan sosial yang selama ini digalakkan.
Usai menerima penghargaan di Istana Negara, Senin (25/8/2025), Gus Ipul mengatakan kini semakin banyak warga yang proaktif dalam urusan bansos.
"Saya melihat sudah mulai tumbuh kesadaran masyarakat. Ada warga yang secara sukarela menolak bantuan karena merasa sudah tidak layak," kata Gus Ipul.
"Bahkan ada yang aktif mengusulkan atau menyanggah data, baik untuk dirinya maupun orang lain. Ini luar biasa,” sambungnya.
Gus Ipul mendapat Penghargaan Bintang Mahaputera Adipurna karena dinilai berjasa besar dalam mereformasi sistem penyaluran bansos, terutama dalam hal pembaruan data untuk mencegah salah sasaran.
Penghargaan ini merupakan tingkatan tertinggi dari Bintang Mahaputera, yang diberikan kepada individu dengan darmabakti luar biasa kepada bangsa.
“Tentu ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan hal-hal yang baik ke depan, terutama dalam bidang tugas kami di Kementerian Sosial,” tuturnya.
Gus Ipul membeberkan kunci utama di balik keberhasilan reformasi bansos dan munculnya fenomena warga tolak bantuan. Menurutnya, semua berawal dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akar masalah, yaitu data.
Baca Juga: CEK FAKTA: Prabowo Akan Ambil Alih Seluruh Pabrik Asing di Indonesia?
“Sejak awal, Bapak Presiden menekankan pentingnya basis data yang akurat. Data ini menjadi pedoman utama... Jika datanya tepat, maka bantuan pun akan sampai ke sasaran yang benar,” jelas Gus Ipul.
Konsolidasi dan pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara berkala inilah yang menjadi fondasi utama untuk memastikan tidak ada lagi ASN, dokter, atau manajer yang "nyasar" menerima bansos untuk orang miskin.
"Konsolidasi data inilah yang menjadi fondasi utama untuk meningkatkan ketepatan program bantuan sosial,” ucapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
Terkini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi
-
Konsisten Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP: Masa Hak Rakyat Bersuara 5 Tahunan Mau Diambil?
-
Pakar Klarifikasi: Bongkar Tiang Monorel Rasuna Said Hanya Rp300 Juta, Bukan Rp100 Miliar
-
Selamat Tinggal Rompi Oranye? KPK Tak Akan Lagi Pamerkan Tersangka Korupsi di Depan Kamera
-
PDIP: Kami Penyeimbang, Bukan Mendua, Terungkap Alasan Ogah Jadi Oposisi Prabowo