Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dianugerahi tanda kehormatan tertinggi Bintang Mahaputera Adipurna oleh Presiden Prabowo Subianto. Di tengah momen ini, Gus Ipul justru mengungkap sebuah fenomena baru, yakni kesadaran masyarakat untuk menolak bantuan sosial (bansos) karena merasa sudah mampu.
Dia mengklaim, fenomena sadar diri ini adalah buah dari reformasi sistem perlindungan sosial yang selama ini digalakkan.
Usai menerima penghargaan di Istana Negara, Senin (25/8/2025), Gus Ipul mengatakan kini semakin banyak warga yang proaktif dalam urusan bansos.
"Saya melihat sudah mulai tumbuh kesadaran masyarakat. Ada warga yang secara sukarela menolak bantuan karena merasa sudah tidak layak," kata Gus Ipul.
"Bahkan ada yang aktif mengusulkan atau menyanggah data, baik untuk dirinya maupun orang lain. Ini luar biasa,” sambungnya.
Gus Ipul mendapat Penghargaan Bintang Mahaputera Adipurna karena dinilai berjasa besar dalam mereformasi sistem penyaluran bansos, terutama dalam hal pembaruan data untuk mencegah salah sasaran.
Penghargaan ini merupakan tingkatan tertinggi dari Bintang Mahaputera, yang diberikan kepada individu dengan darmabakti luar biasa kepada bangsa.
“Tentu ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan hal-hal yang baik ke depan, terutama dalam bidang tugas kami di Kementerian Sosial,” tuturnya.
Gus Ipul membeberkan kunci utama di balik keberhasilan reformasi bansos dan munculnya fenomena warga tolak bantuan. Menurutnya, semua berawal dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akar masalah, yaitu data.
Baca Juga: CEK FAKTA: Prabowo Akan Ambil Alih Seluruh Pabrik Asing di Indonesia?
“Sejak awal, Bapak Presiden menekankan pentingnya basis data yang akurat. Data ini menjadi pedoman utama... Jika datanya tepat, maka bantuan pun akan sampai ke sasaran yang benar,” jelas Gus Ipul.
Konsolidasi dan pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara berkala inilah yang menjadi fondasi utama untuk memastikan tidak ada lagi ASN, dokter, atau manajer yang "nyasar" menerima bansos untuk orang miskin.
"Konsolidasi data inilah yang menjadi fondasi utama untuk meningkatkan ketepatan program bantuan sosial,” ucapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
- 5 HP Infinix Termurah dengan Fitur NFC yang Canggih, Mulai Rp1 Jutaan
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Dasco: Bupati Tulungagung yang Kena OTT KPK Bukan Gerindra, Wakilnya Baru Kader
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta
-
Ratusan Dapur MBG Di-Suspend! BGN Temukan Masalah Serius dari Menu hingga Higiene
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion
-
Terungkap! OTT KPK di Tulungagung Diduga Terkait Skema Pemerasan
-
OTT KPK Tulungagung: 13 Orang Dibawa ke Jakarta, Bupati Ikut Diperiksa
-
Bupati Tulungagung Kena OTT KPK, Uang Ratusan Juta Ikut Disita