Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dianugerahi tanda kehormatan tertinggi Bintang Mahaputera Adipurna oleh Presiden Prabowo Subianto. Di tengah momen ini, Gus Ipul justru mengungkap sebuah fenomena baru, yakni kesadaran masyarakat untuk menolak bantuan sosial (bansos) karena merasa sudah mampu.
Dia mengklaim, fenomena sadar diri ini adalah buah dari reformasi sistem perlindungan sosial yang selama ini digalakkan.
Usai menerima penghargaan di Istana Negara, Senin (25/8/2025), Gus Ipul mengatakan kini semakin banyak warga yang proaktif dalam urusan bansos.
"Saya melihat sudah mulai tumbuh kesadaran masyarakat. Ada warga yang secara sukarela menolak bantuan karena merasa sudah tidak layak," kata Gus Ipul.
"Bahkan ada yang aktif mengusulkan atau menyanggah data, baik untuk dirinya maupun orang lain. Ini luar biasa,” sambungnya.
Gus Ipul mendapat Penghargaan Bintang Mahaputera Adipurna karena dinilai berjasa besar dalam mereformasi sistem penyaluran bansos, terutama dalam hal pembaruan data untuk mencegah salah sasaran.
Penghargaan ini merupakan tingkatan tertinggi dari Bintang Mahaputera, yang diberikan kepada individu dengan darmabakti luar biasa kepada bangsa.
“Tentu ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan hal-hal yang baik ke depan, terutama dalam bidang tugas kami di Kementerian Sosial,” tuturnya.
Gus Ipul membeberkan kunci utama di balik keberhasilan reformasi bansos dan munculnya fenomena warga tolak bantuan. Menurutnya, semua berawal dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akar masalah, yaitu data.
Baca Juga: CEK FAKTA: Prabowo Akan Ambil Alih Seluruh Pabrik Asing di Indonesia?
“Sejak awal, Bapak Presiden menekankan pentingnya basis data yang akurat. Data ini menjadi pedoman utama... Jika datanya tepat, maka bantuan pun akan sampai ke sasaran yang benar,” jelas Gus Ipul.
Konsolidasi dan pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara berkala inilah yang menjadi fondasi utama untuk memastikan tidak ada lagi ASN, dokter, atau manajer yang "nyasar" menerima bansos untuk orang miskin.
"Konsolidasi data inilah yang menjadi fondasi utama untuk meningkatkan ketepatan program bantuan sosial,” ucapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- PLTS 100 GW Diproyeksikan Serap 1,4 Juta Green Jobs, Energi Surya Jadi Mesin Ekonomi Baru
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
Pilihan
-
Wafat di Usia 74 Tahun, Ini 7 Kontroversi Alex Noerdin: Kasus Korupsi hingga Dana Bagi Hasil Migas
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
Terkini
-
Dari BoP sampai Perjanjian Dagang: Lawatan Prabowo ke AS Dianggap Tabrak Konstitusi, Ini Alasannya
-
Anggota Denintel Kodam XVII/Cendrawasih Gugur Diserang KKB di Nabire
-
Redefinisi Peran Pemuda Betawi di Tengah Transformasi Jakarta Menjadi Kota Global
-
Ketua Banggar DPR Kritisi Impor 105.000 Mobil Niaga dari India: Ancaman bagi Industri Dalam Negeri
-
PSI Gelar Mudik Gratis 2026: Siapkan 100 Bus untuk 5.000 Penumpang, Ini Cara Daftarnya!
-
Soal PT 7 Persen, Titi Anggraini: Ambang Batas Fraksi Lebih Adil Bagi Suara Rakyat
-
Menag Tegaskan Zakat Tak Boleh untuk MBG, Penyaluran Wajib Sesuai 8 Asnaf
-
KPK Kembali Panggil Eks Menhub Budi Karya Sumadi Jadi Saksi Dugaan Suap Proyek DJKA
-
Maidi Diduga Terima Upeti 10 Persen Proyek PUPR Kota Madiun, KPK Cecar 6 Anak Buah
-
KPK Periksa Enam Pejabat Dinas PUPR Kota Madiun Terkait Korupsi Wali Kota Maidi