PBB Meroket 100 Persen? Kemendagri Turun Tangan Cegah 'Api Pati' Menyebar ke Daerah Lain

Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya turun tangan menyikapi gelombang protes warga akibat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB yang gila-gilaan di sejumlah daerah. Tak main-main, Kemendagri melayangkan ultimatum kepada para kepala daerah; tinjau kembali, batalkan, atau tunda kenaikan PBB yang tidak wajar.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menegaskan bahwa surat edaran resmi berisi teguran tersebut sudah dilayangkan ke seluruh penjuru Indonesia.

Bima Arya menyatakan bahwa pemerintah pusat tidak bisa tinggal diam melihat keresahan masyarakat. Ia secara khusus menyoroti kenaikan PBB yang melampaui batas kewajaran.

"Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan surat edaran, yang intinya meminta agar seluruh kepala daerah itu betul-betul berhati-hati dalam melakukan penyesuaian PBB," kata Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2025).

Ultimatum paling keras ditujukan bagi daerah yang menaikkan pajak secara brutal.

"Kami mengimbau untuk dibatalkan atau ditunda, (terutama) yang di atas 100 persen," sambungnya.

Takut 'Api Pati' Menjalar?

Bima Arya tidak menampik bahwa kekhawatiran meluasnya aksi protes warga, seperti yang terjadi di Pati dan Bone, menjadi salah satu pertimbangan utama di balik surat edaran ini. Menurutnya, menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah adalah prioritas.

"Ya, pada intinya, semua kan harus menjadi bahan pertimbangan bagi kepala daerah. Tidak memberatkan warga, menjaga kondusivitas," katanya.

Baca Juga: Ada Demo di Luar, Irjen Kemendagri Kesulitan Tembus Gedung DPR untuk Rapat

Saat disinggung apakah kenaikan PBB ini dipicu oleh pemangkasan dana transfer dari pusat, Bima Arya dengan tegas membantahnya. Menurutnya, alasan "kantong kering" daerah tidak bisa dijadikan pembenaran untuk membebani rakyat.

Pada akhirnya, Kemendagri mengirimkan pesan menohok kepada para kepala daerah. Bima Arya mendorong para bupati dan wali kota untuk lebih inovatif dan tidak hanya mengandalkan pajak sebagai satu-satunya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kepala daerah ini didorong untuk lebih kreatif dan inovatif lagi. Ada banyak sekali sumber-sumber pendapatan yang lain," pungkasnya.