Suara.com - Unjuk rasa yang berlangsung di luar kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (25/8/2025) rupanya tidak hanya berdampak pada arus lalu lintas, tetapi juga pada agenda rapat di dalam gedung.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri Sang Made Mahendra Jaya dilaporkan kesulitan mencari pintu masuk untuk menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPR RI.
Fakta unik ini diungkapkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, saat memulai rapat.
Kehadiran Bima Arya sendiri adalah untuk mewakili Menteri Dalam Negeri yang berhalangan hadir.
Setelah menjelaskan alasan ketidakhadiran Mendagri, Bima Arya lantas menyebut salah satu pejabat eselon I yang seharusnya mendampinginya justru 'tersesat' di luar gedung.
"Sedianya Pak Irjen juga akan menuju ke sini, tapi masih kesulitan mencari pintu masuk tadi," ungkap Bima.
Mantan Wali Kota Bogor itu pun berkelakar, berharap sang Irjen pada akhirnya berhasil menemukan jalan untuk bergabung dalam rapat penting tersebut.
"Mudah-mudahan menemukan pintu masuk untuk kembali bersama-sama kita," lanjutnya dengan nada santai.
Pernyataan Bima Arya ini secara tidak langsung menggambarkan betapa situasi di luar gedung DPR cukup menyulitkan akses keluar-masuk, bahkan untuk sekelas pejabat tinggi negara.
Baca Juga: Tolak Tunjangan Rumah Dinas, Massa Aksi di DPR Bawa Simbol Bajak Laut One Piece
Sejumlah elemen masyarakat memang menggelar aksi unjuk rasa dengan penjagaan ketat dari aparat keamanan di beberapa titik akses menuju kompleks parlemen.
Meskipun tanpa kehadiran Irjen pada awal rapat, agenda tetap berjalan.
Bima Arya, yang didampingi oleh Dirjen Otonomi Daerah dan Plh. Dirjen Keuangan Daerah, melanjutkan rapat untuk menyampaikan pandangan pemerintah terkait program-program prioritas yang dikoordinasikan oleh Presiden.
"Izinkan kami mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri yang sedianya akan hadir langsung, tapi karena ada pertemuan koordinasi terkait dengan program prioritas perintah Bapak Presiden yang harus dikoordinasikan dengan beberapa menteri di saat yang bersamaan," jelas Bima Arya mengenai alasan absennya Mendagri.
Berita Terkait
-
Demo di DPR Kian Memanas, Satu Pos Penerimaan Tamu Rusak dan Satu Motor Dibakar Massa
-
Demo di Luar Memanas, Komisi I DPR Percepat Rapat karena Takut Terjebak Tak Bisa Keluar Gedung
-
Berada di Istana Bersama Puan saat DPR Digeruduk Massa, Dasco: Kita Akan Lakukan Introspeksi
-
Mendadak Mundur Teratur: Kedatangan Mobil Komando Mahasiswa Bikin Polisi Ganti Strategi di Depan DPR
-
Massa Demo 25 Agustus di Depan Gedung DPR Dipukul Mundur Aparat, Kapolres Jakpus: Pasukan Maju!
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
Tabrakan Koridor 13, DPRD DKI Tak Terima Alasan Sopir Mengantuk: Direksi Transjakarta Akan Dipanggil
-
Viral Hobi Makan Gratis hingga Tipu Ojol, Wanita di Jakbar Kini Jadi Buruan Sudinsos!
-
6 Remaja Disergap Saat Mau Tawuran, Polisi Sita Senjata Tajam!
-
Pemukim Israel Bakar dan Corat-coret Masjid di Tepi Barat Saat Ramadan
-
Pasar Parungkuda Catat Kenaikan Daging Ayam dan Cabai Jelang Puasa
-
Sudinsos Jakbar Buru Wanita Viral Hobi Makan Gratis dan Tak Bayar Ojol: Warga Resah
-
Yaqut Ungkap Alasan Pembagian Kuota Haji 2024: Satu-satunya Pertimbangan Adalah Hibtun Nafsi
-
Beda dari NasDem, Golkar Usul Parliamentary Threshold 5 Persen: Moderat dan Tetap Representatif
-
Pasukan Banser Kawal Ketat Sidang Praperadilan Eks Menag Yaqut di PN Jaksel
-
Gus Ipul Ajak Kepala Daerah Kawal Akurasi Data Penerima Bansos dari Tingkat Desa