Suara.com - Unjuk rasa yang berlangsung di luar kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (25/8/2025) rupanya tidak hanya berdampak pada arus lalu lintas, tetapi juga pada agenda rapat di dalam gedung.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri Sang Made Mahendra Jaya dilaporkan kesulitan mencari pintu masuk untuk menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPR RI.
Fakta unik ini diungkapkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, saat memulai rapat.
Kehadiran Bima Arya sendiri adalah untuk mewakili Menteri Dalam Negeri yang berhalangan hadir.
Setelah menjelaskan alasan ketidakhadiran Mendagri, Bima Arya lantas menyebut salah satu pejabat eselon I yang seharusnya mendampinginya justru 'tersesat' di luar gedung.
"Sedianya Pak Irjen juga akan menuju ke sini, tapi masih kesulitan mencari pintu masuk tadi," ungkap Bima.
Mantan Wali Kota Bogor itu pun berkelakar, berharap sang Irjen pada akhirnya berhasil menemukan jalan untuk bergabung dalam rapat penting tersebut.
"Mudah-mudahan menemukan pintu masuk untuk kembali bersama-sama kita," lanjutnya dengan nada santai.
Pernyataan Bima Arya ini secara tidak langsung menggambarkan betapa situasi di luar gedung DPR cukup menyulitkan akses keluar-masuk, bahkan untuk sekelas pejabat tinggi negara.
Baca Juga: Tolak Tunjangan Rumah Dinas, Massa Aksi di DPR Bawa Simbol Bajak Laut One Piece
Sejumlah elemen masyarakat memang menggelar aksi unjuk rasa dengan penjagaan ketat dari aparat keamanan di beberapa titik akses menuju kompleks parlemen.
Meskipun tanpa kehadiran Irjen pada awal rapat, agenda tetap berjalan.
Bima Arya, yang didampingi oleh Dirjen Otonomi Daerah dan Plh. Dirjen Keuangan Daerah, melanjutkan rapat untuk menyampaikan pandangan pemerintah terkait program-program prioritas yang dikoordinasikan oleh Presiden.
"Izinkan kami mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri yang sedianya akan hadir langsung, tapi karena ada pertemuan koordinasi terkait dengan program prioritas perintah Bapak Presiden yang harus dikoordinasikan dengan beberapa menteri di saat yang bersamaan," jelas Bima Arya mengenai alasan absennya Mendagri.
Berita Terkait
-
Demo di DPR Kian Memanas, Satu Pos Penerimaan Tamu Rusak dan Satu Motor Dibakar Massa
-
Demo di Luar Memanas, Komisi I DPR Percepat Rapat karena Takut Terjebak Tak Bisa Keluar Gedung
-
Berada di Istana Bersama Puan saat DPR Digeruduk Massa, Dasco: Kita Akan Lakukan Introspeksi
-
Mendadak Mundur Teratur: Kedatangan Mobil Komando Mahasiswa Bikin Polisi Ganti Strategi di Depan DPR
-
Massa Demo 25 Agustus di Depan Gedung DPR Dipukul Mundur Aparat, Kapolres Jakpus: Pasukan Maju!
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional
-
Pemprov DKI Jakarta Pertahankan Angka UMP 2026 di Rp5,7 Juta Meski Buruh Menolak