Suara.com - Unjuk rasa yang berlangsung di luar kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (25/8/2025) rupanya tidak hanya berdampak pada arus lalu lintas, tetapi juga pada agenda rapat di dalam gedung.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri Sang Made Mahendra Jaya dilaporkan kesulitan mencari pintu masuk untuk menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPR RI.
Fakta unik ini diungkapkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, saat memulai rapat.
Kehadiran Bima Arya sendiri adalah untuk mewakili Menteri Dalam Negeri yang berhalangan hadir.
Setelah menjelaskan alasan ketidakhadiran Mendagri, Bima Arya lantas menyebut salah satu pejabat eselon I yang seharusnya mendampinginya justru 'tersesat' di luar gedung.
"Sedianya Pak Irjen juga akan menuju ke sini, tapi masih kesulitan mencari pintu masuk tadi," ungkap Bima.
Mantan Wali Kota Bogor itu pun berkelakar, berharap sang Irjen pada akhirnya berhasil menemukan jalan untuk bergabung dalam rapat penting tersebut.
"Mudah-mudahan menemukan pintu masuk untuk kembali bersama-sama kita," lanjutnya dengan nada santai.
Pernyataan Bima Arya ini secara tidak langsung menggambarkan betapa situasi di luar gedung DPR cukup menyulitkan akses keluar-masuk, bahkan untuk sekelas pejabat tinggi negara.
Baca Juga: Tolak Tunjangan Rumah Dinas, Massa Aksi di DPR Bawa Simbol Bajak Laut One Piece
Sejumlah elemen masyarakat memang menggelar aksi unjuk rasa dengan penjagaan ketat dari aparat keamanan di beberapa titik akses menuju kompleks parlemen.
Meskipun tanpa kehadiran Irjen pada awal rapat, agenda tetap berjalan.
Bima Arya, yang didampingi oleh Dirjen Otonomi Daerah dan Plh. Dirjen Keuangan Daerah, melanjutkan rapat untuk menyampaikan pandangan pemerintah terkait program-program prioritas yang dikoordinasikan oleh Presiden.
"Izinkan kami mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri yang sedianya akan hadir langsung, tapi karena ada pertemuan koordinasi terkait dengan program prioritas perintah Bapak Presiden yang harus dikoordinasikan dengan beberapa menteri di saat yang bersamaan," jelas Bima Arya mengenai alasan absennya Mendagri.
Berita Terkait
-
Demo di DPR Kian Memanas, Satu Pos Penerimaan Tamu Rusak dan Satu Motor Dibakar Massa
-
Demo di Luar Memanas, Komisi I DPR Percepat Rapat karena Takut Terjebak Tak Bisa Keluar Gedung
-
Berada di Istana Bersama Puan saat DPR Digeruduk Massa, Dasco: Kita Akan Lakukan Introspeksi
-
Mendadak Mundur Teratur: Kedatangan Mobil Komando Mahasiswa Bikin Polisi Ganti Strategi di Depan DPR
-
Massa Demo 25 Agustus di Depan Gedung DPR Dipukul Mundur Aparat, Kapolres Jakpus: Pasukan Maju!
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 5 HP Murah 5G di Bawah Rp2 Juta, Koneksi Kencang untuk Multitasking
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
Kejagung Masih Buru Riza Chalid, Jampidsus: Jangan Dibuka Keberadaannya, Nanti Kabur Lagi
-
Prabowo Geram ke Pengusaha Tambang Bandel: Mereka Meludahi Pengorbanan Pahlawan!
-
Prabowo Saksikan Penyerahan Rp 11,4 Triliun Hasil Satgas PKH: Bisa Perbaiki 34 Ribu Sekolah
-
Menko Yusril: Kami Dengar Riza Chalid Ada di Malaysia
-
Punya 'Mata dan Telinga', Prabowo: Saya Tahu Banyak Anggota Satgas PKH Diancam dan Intimidasi Mafia
-
Gus Ipul Ingatkan ASN Kemensos Tetap Absen dan Lapor Kinerja Selama WFH: Ada Sanksi jika Melanggar!
-
Momen Prabowo Beri Hormat ke Satgas PKH, Tegaskan Tak Gentar Hadapi Pencuri Uang Negara
-
Kronologi Pemerasan Sahroni: Didatangi di DPR, Diminta Rp 300 Juta, Dijebak hingga Ditangkap!
-
KPK Bongkar Dugaan Perintah Fadia Arafiq: ASN Diminta Menangkan Perusahaan Tertentu di Proyek Pemkab
-
Serahkan Rp11,4 Triliun, Prabowo Sentil Oknum Birokrasi Nakal