Suara.com - Jakarta membara pada Senin (25/8/2025) malam. Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI yang berujung ricuh meluas hingga ke kawasan Slipi, di mana massa yang marah bertindak anarkis dengan membakar sebuah pos polisi.
Namun, di tengah suasana mencekam ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung justru memberikan klaim yang sangat kontras; Jakarta aman terkendali.
Klaim "santai" dari orang nomor satu di Jakarta ini sontak memicu tanda tanya besar, mengingat realitas di lapangan yang menunjukkan eskalasi kekerasan yang parah.
Meskipun hari sudah berganti malam, tensi antara massa aksi dan aparat sama sekali tidak mereda. Bentrokan justru semakin brutal dan menyebar ke berbagai titik, dengan puncaknya terjadi di perempatan Slipi.
Berdasarkan rekaman video yang diterima Suara.com, sebuah pos polisi di lokasi tersebut menjadi sasaran amuk massa yang sudah tidak terkendali. Tak hanya dirusak, massa yang beringas juga membakar tenda yang terpasang di pos polisi tersebut.
Upaya aparat untuk menenangkan situasi dengan tembakan gas air mata justru dibalas dengan perlawanan yang lebih nekat. Massa bahkan terekam menyerang mobil water cannon yang dikerahkan, menunjukkan perlawanan terbuka terhadap aparat keamanan.
Klaim Santai Pramono Anung: "Aman-aman Saja"
Di tengah pemandangan Jakarta yang membara, Gubernur Pramono Anung justru memberikan jawaban yang sangat mengejutkan. Saat ditanya mengenai kondisi ibu kota di Balai Kota, ia memberikan klaim yang sangat singkat dan terkesan meremehkan.
"(Kondisi Jakarta) aman-aman saja," ujar Pramono.
Baca Juga: Demo DPR Ricuh: Tembok Dihajar Tulisan 'Who Needs Gibran' hingga Sindiran Gaji Dewan 'IQ Jongkok'!
Pramono juga mengakui bahwa ia sebenarnya dijadwalkan untuk bertemu dengan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, pada sore harinya. Namun, pertemuan itu batal karena sang Kapolda harus sibuk menangani kericuhan.
"Beliau (Kapolda Asep) menangani DPR. Enggak ada alasan," ungkap Pramono.
Pengakuan batalnya pertemuan ini seolah menjadi ironi dari klaim "aman-aman saja" yang ia sampaikan. Jika situasi benar-benar aman, mengapa seorang Kapolda harus membatalkan agenda dengan Gubernur untuk turun langsung menangani demo?
Berita Terkait
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- PLTS 100 GW Diproyeksikan Serap 1,4 Juta Green Jobs, Energi Surya Jadi Mesin Ekonomi Baru
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
Pilihan
-
Wafat di Usia 74 Tahun, Ini 7 Kontroversi Alex Noerdin: Kasus Korupsi hingga Dana Bagi Hasil Migas
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
Terkini
-
Soal PT 7 Persen, Titi Anggraini: Ambang Batas Fraksi Lebih Adil Bagi Suara Rakyat
-
Menag Tegaskan Zakat Tak Boleh untuk MBG, Penyaluran Wajib Sesuai 8 Asnaf
-
KPK Kembali Panggil Eks Menhub Budi Karya Sumadi Jadi Saksi Dugaan Suap Proyek DJKA
-
Maidi Diduga Terima Upeti 10 Persen Proyek PUPR Kota Madiun, KPK Cecar 6 Anak Buah
-
KPK Periksa Enam Pejabat Dinas PUPR Kota Madiun Terkait Korupsi Wali Kota Maidi
-
Kasus Pelecehan Guru SLB di Jogja Naik Penyidikan, Polisi Segera Panggil Terlapor
-
KPK Telusuri Pola Fee Proyek PUPR Madiun, Maidi Diduga Terima Imbalan hingga 10 Persen
-
532 Ribu Tiket Kereta Lebaran Ludes Terjual, KAI Daop 1 Ingatkan Sisa Kursi Menipis
-
Bongkar Sindikat SMS Blast e-Tilang Palsu, Bareskrim: Dikendalikan WN China
-
PDIP Soroti "Rasa Keadilan" Dunia Pendidikan: Pegawai MBG Jadi PPPK, Guru-Dosen Masih Terabaikan