Suara.com - Pemerintah secara resmi mengumumkan pembentukan dua lembaga baru berskala strategis, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa dan Badan Industri Mineral.
Langkah ini dilakukan sebagai respons kebutuhan mendesak terkait penanganan masalah lingkungan di pesisir utara Jawa dan optimalisasi kekayaan sumber daya mineral nasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memastikan bahwa alokasi anggaran untuk kedua badan tersebut akan segera direalisasikan setelah keduanya resmi terbentuk secara hukum.
"Ya kalau badan baru terbentuk dipenuhi nanti," kata Sri Mulyani di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/8/2025).
"Ya kalau sudah dibentuk pasti nanti ada turunannya," sambungnya.
Urgensi Penanganan Krisis Pantai Utara Jawa
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa didasari oleh kebutuhan yang sangat nyata dan mendesak.
"Jadi begini, berkenaan dengan masalah badan karena adanya, betul-betul adanya kebutuhan terhadap beberapa hal," kata Prasetyo di Istana Negara, Senin (25/8/2025).
Menurutnya, rencana ini merupakan bagian dari wacana besar pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang telah ada sejak tahun 90-an untuk mengatasi penurunan muka tanah yang mengancam sekitar 20 juta warga di pesisir Pantura.
Baca Juga: Dua Kursi untuk Brian Yuliarto, Mampukah Jalankan Tugas Menteri dan Kepala Badan Sekaligus?
"Sebetulnya itu sudah sejak tahun 90-an, rencana itu juga sudah disusun sebetulnya, yang betul berkenaan dengan pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Pantai Utara Jawa. Sebagai mana yang kita ketahui, studi mengatakan bahwa setiap tahun terjadi penurunan, penurunan muka tanah terutama di Pantai Utara Jawa," jelasnya.
"Nah ini kan harus ada penanganan yang kemudian, karena kebutuhan itulah dibentuklah badan pengelolaan Pantai Utara Jawa," tegas Prasetyo.
Sementara itu, pembentukan Badan Industri Mineral dilatarbelakangi oleh potensi besar sumber daya alam Indonesia di tengah perkembangan teknologi global.
Prasetyo menegaskan bahwa Indonesia memiliki kekayaan mineral strategis yang luar biasa.
"Hampir seluruh mineral-mineral strategis berada di negara kita ini. Nah karena itulah untuk bisa mengoptimalkan sumber daya alam, terutama mineral strategis ini maka kita memutuskan ada satu kebutuhan untuk kita membentuk badan," kata Prasetyo.
Menariknya, badan ini akan melibatkan peran sentral dari riset dan penelitian.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Terbaik untuk Lansia: Fitur Canggih, Keamanan dan Kenyamanan Optimal
- 10 Mobil Mini Bekas 50 Jutaan untuk Anak Muda, Sporty dan Mudah Dikendarai
- 5 Tablet RAM 8 GB Paling Murah yang Cocok untuk Multitasking dan Berbagai Kebutuhan
- 6 Motor Paling Nyaman untuk Boncengan, Cocok buat Jalan Jauh Maupun Harian
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
Pilihan
-
5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
-
Hari Ini Bookbuilding, Ini Jeroan Keuangan Superbank yang Mau IPO
-
Profil Superbank (SUPA): IPO Saham, Harga, Prospek, Laporan Keuangan, dan Jadwal
-
Jelang Nataru, BPH Migas Pastikan Ketersediaan Pertalite Aman!
-
Dua Emiten Pemenang Lelang Frekuensi 1,4 GHz Komdigi: Penawaran Capai Rp 400 Miliar
Terkini
-
Geger Ngaku Anak Polisi Propam dan Pakai Mobil Sitaan, Borok Pria Ini Dibongkar Polda Metro Jaya
-
'Kami Akan Mati di Sini', Sumpah Setia Warga Pulau Pari Pertahankan Tanah Kelahiran
-
Teler Abis Nyabu, Sopir Taksi Online Todongkan Pistol hingga Perkosa Penumpang di Tol Kunciran
-
Bukan Dipecat, Dokter Tifa Bongkar Pengacaranya Mundur, Kini Jadi Garda Depan Roy Suryo
-
Masyarakat Lebih Percaya Damkar daripada Polisi, Komisi III DPR: Ada yang Perlu Dibenahi!
-
Prihatin PBNU Jadi Ajang Rebutan Kekuasaan, Idrus Marham: NU Milik Rakyat, Bukan Elite Kecil!
-
Tragedi Alvaro Kiano: Ayah Tiri Tewas di Tahanan, Menteri PPPA Serukan 'Kewaspadaan Kolektif'
-
Buronan Korupsi e-KTP Paulus Tannos Gugat Praperadilan, KPK: DPO Tak Punya Hak
-
Soal Fatwa MUI Rumah dan Sembako Tak Boleh Dipajaki, DPR Siap Tanya Menkeu: Sudah Jadi Masukan?
-
Panas! dr Tifa Cs Minta Kasus Ijazah Jokowi Dituntaskan Agar Tak Jadi Beban Prabowo