Ekonom Soroti Jeritan Rakyat Kecil: Subsidi Dicabut, PBB Mencekik, Insentif Mengalir ke Orang Kaya

Suara.com - Kebijakan pemerintah kembali menuai sorotan tajam, kali ini datang dari ekonom Anthony Budiawan yang menuding pemerintah telah mencederai rakyat kecil dengan serangkaian kebijakan fiskal yang timpang.

Dalam analisisnya, ia mengungkap adanya 'pukulan ganda' yang diterima masyarakat menengah ke bawah.

Di satu sisi, subsidi untuk kebutuhan esensial rakyat dicabut dan pajak dinaikkan secara drastis. Di sisi lain, karpet merah berupa insentif mewah justru digelar untuk para elit dan investor besar. Kondisi ini, menurut Anthony, merupakan cerminan dari kegagalan total dalam pengelolaan keuangan negara.

"Ini adalah sebuah ketidakadilan fiskal yang sangat nyata," tegas Anthony dalam podcast Forum Keadilan TV.

Ia membeberkan bagaimana rakyat kecil ditekan dari dua arah. Pertama, melalui pencabutan subsidi yang langsung menghantam daya beli.

Anthony mencontohkan langkah pemerintah menghapus subsidi untuk BBM jenis premium dan tiket kereta api kelas ekonomi.

Dua kebijakan ini secara langsung membebani ongkos transportasi harian masyarakat pekerja.

Kedua, di saat yang sama, beban rakyat diperberat dengan kenaikan berbagai jenis pajak.

Tidak hanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dinaikkan, kebijakan yang paling membuat rakyat menjerit adalah kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melonjak secara tidak wajar.

Baca Juga: Modal Asing Kabur Rp52,99 Triliun, Rupiah Anjlok Tembus Level Psikologis Rp16.300

Kenaikan PBB di beberapa daerah dilaporkan mencapai ratusan hingga ribuan persen, mengancam kepemilikan rumah yang telah dihuni turun-temurun.

Situasi menjadi semakin kontras ketika melihat perlakuan pemerintah terhadap kelompok berpenghasilan tinggi dan investor. Anthony menyoroti bagaimana pemerintah dengan mudahnya memberikan 'hadiah' bagi mereka.

"Ironisnya, saat rakyat dibebani pajak dan kehilangan subsidi, pemerintah justru obral insentif untuk orang kaya," ujar Anthony Budiawan dikutip dari YouTube pada Selasa (26/8/2025).

Ia menunjuk langsung pada kebijakan tax holiday atau libur pajak selama 30 tahun bagi industri nikel, yang notabene keuntungannya banyak dinikmati oleh investor asing.

Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan insentif besar untuk pembelian mobil listrik, sebuah produk yang jelas tidak terjangkau oleh mayoritas masyarakat yang subsidinya dicabut. Jurang ketimpangan pun kian melebar.

Lebih jauh, Anthony berpendapat bahwa akar masalah ini adalah sistem perpajakan Indonesia yang telah berubah menjadi regresif sejak 2008.