- Skandal nampan MBG telah resmi menjadi isu nasional yang serius
- Ancaman ganda halal dan kesehatan anak
- Jika tidak ditangani secara transparan dan tuntas, skandal ini berpotensi besar memicu penolakan massal
Suara.com - Suara.com - Sebuah dugaan besar muncul dan berpotensi menjegal program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG).
DPR RI tidak tinggal diam dan siap mengambil langkah, menyusul temuan investigasi bahwa nampan makanan (food tray) untuk 82,9 juta siswa diduga mengandung minyak babi dan bahan berbahaya.
Komisi IX DPR RI, yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan, memastikan akan segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta pertanggungjawaban langsung terkait kabar yang menghebohkan publik ini.
"Tentu kami dari Komisi IX akan memanggil ketua BGN dan meminta beliau untuk melakukan investigasi terkait masalah tersebut," ujar Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Chaniago, saat dihubungi Suara.com, Selasa (26/8/2025).
Politisi dari Fraksi NasDem ini menyoroti dua masalah fatal yang tidak bisa ditoleransi. Pertama, isu kehalalan yang sangat sensitif bagi mayoritas masyarakat Indonesia.
Kedua, ancaman kesehatan serius karena nampan tersebut diduga menggunakan material berkualitas rendah.
Menurut laporan, nampan itu dibuat dari stainless steel tipe 201, jenis yang sangat rentan melarutkan logam berat berbahaya jika terpapar makanan yang bersifat asam.
Irma Chaniago memperingatkan bahwa jika tidak segera ditangani, masalah ini bisa memicu gejolak sosial.
"Ini rentan untuk menjadi masalah dan akan menimbulkan penolakan nantinya dari masyarakat," tegas Irma.
Baca Juga: Nampan MBG Diduga Mengandung Minyak Babi, Menag Nasaruddin: Kami Asumsikan Semuanya Baik
Ia memastikan bahwa agenda pemanggilan Kepala BGN akan menjadi prioritas setelah masa reses DPR berakhir.
"Segera tentu, kan kami baru selesai reses," pungkasnya.
Sebelumnya, laporan investigasi dari Indonesia Business Post pada Senin (25/8/2025) mengungkap skandal ini secara mendalam.
Investigasi yang dilakukan hingga ke pusat industri Chaoshan di China itu menemukan adanya praktik impor ilegal, pemalsuan label SNI, serta penggunaan bahan non-halal dan berbahaya dalam produksi nampan yang kini telah tersebar untuk program MBG di seluruh Indonesia.
Berita Terkait
-
Nampan MBG Diduga Mengandung Minyak Babi, Menag Nasaruddin: Kami Asumsikan Semuanya Baik
-
DPR Segera Kepala BGN soal Isu Nampan MBG Mengandung Minyak Babi: Rentan jadi Masalah!
-
Komposisi Stainless Steel 201: Diduga Jadi Baki Makanan MBG, Non Food Grade, Terkandung Minyak Babi
-
Nampan Makan Bergizi Gratis Prabowo Subianto Jadi Sorotan, Ternyata Mengandung Lemak Babi?
-
Skandal Nampan MBG Prabowo Diduga Mengandung Lemak Babi, Publik Murka: Haram Dong?
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar