Azmi Fajrina yang jadi salah satu petugas VDK ditugasi untuk menekankan pentingnya ketepatan jenis bantuan.
Contohnya, penyandang disabilitas seharusnya tidak hanya diberi modal usaha tanpa keterampilan pendukung. Lansia pun tidak seharusnya diberi bantuan modal usaha, karena kondisi fisik mereka sudah tidak memungkinkan.
Sebaliknya, warga usia produktif mestinya tidak berhenti pada bantuan sembako, tetapi didorong melalui modal usaha atau keterampilan kerja agar bisa mandiri.
Program ini diharapkan mampu menjawab persoalan klasik bantuan sosial yang sering kali salah sasaran.
Dan kisah seperti Mbah Dul memperlihatkan bahwa di lapangan ada penerima yang justru lebih jujur, bahkan rela tidak mengambil bantuan ketika merasa masih cukup.
Kontras dengan Tunjangan Pejabat
Sikap sederhana Mbah Dul kontras dengan sorotan publik terhadap fasilitas pejabat negara, termasuk anggota DPR yang disebut-sebut mendapat tunjangan beras bernilai hingga Rp12 juta per bulan.
Wakil Ketua DPR Adies Kadir sempat menyebut bahwa DPR mendapat sejumlah kenaikan tunjangan.
"Tunjangan-tunjangan beras kami cuma dapat Rp 12 juta dan ada kenaikan dari 10 (juta) kalau tidak salah,
katanya pada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Baca Juga: Kabar Gembira! Wisata Borobudur Sunrise Kembali Dibuka
Meski kemudian, Adies mengklarifikaasi pernyataanya karena bikin gaduh publik. Terakhir, Adies menyebut bahwa tunjangan beras DPR hanya Rp200 ribu per bulan.
Perbandingan ini menghadirkan ironi. Rakyat kecil takut mubazir setengah karung beras, sementara pejabat bergelimang tunjangan.
Mbah Dul mungkin tidak paham hiruk-pikuk politik, tapi sikapnya lebih lantang daripada orasi di gedung parlemen: hidup secukupnya, tidak serakah, dan selalu bersyukur dengan apa yang ada.
Kisah Mbah Dul Salim dan warga lain di pelosok Magelang ini menjadi tamparan moral. Bahwa arti “cukup” bukanlah berapa banyak yang dimiliki, melainkan keberanian untuk menahan diri dari mengambil lebih.
Di tengah kondisi negara yang masih bergelut dengan ketimpangan, warga miskin seperti Mbah Dul justru menunjukkan teladan bahwa tidak semua yang miskin itu serakah, tidak semua yang lemah itu ingin lebih.
Ada yang memilih bertahan dengan apa adanya, meski serba kekurangan.
Berita Terkait
-
Warga Muntilan Ini Tolak Bantuan Beras Karena Takut Mubazir, Kondisinya Bikin Petugas VDK Trenyuh
-
5 Fakta Viral Anak SMP Bawa Pedang Samurai di Jembatan Ngembik Magelang, Polisi Turun Tangan!
-
Anak Ibnu Jamil Lolos Akmil, Berapa Biaya Kuliah di Akademi Militer Magelang?
-
7 Tempat Wisata Magelang seperti di Luar Negeri: Instagramable! Segini Harga Tiket
-
Kabar Gembira! Wisata Borobudur Sunrise Kembali Dibuka
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar