- Mahfud MD soroti demonstrasi dari mahasiswa dan masyarakat.
- Mahfud MD sindir pemerintah untuk tidak mencari-cari dalang pendemo.
- Mahfud MD minta pemerintah lebih baik mencari jalan keluar yang diprotes pendemo.
Suara.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, melontarkan kritik tajam yang menohok kebiasaan pemerintah dalam merespons gelombang protes publik.
Menurutnya, pemerintah harus berhenti menggunakan narasi klasik dengan selalu mencari-cari "dalang" atau aktor intelektual di balik setiap demonstrasi besar.
Pernyataan keras ini disampaikan Mahfud sebagai respons atas maraknya aksi massa yang dilakukan oleh elemen mahasiswa dan buruh belakangan ini.
Ia menegaskan bahwa gerakan-gerakan tersebut lahir secara alami dari perut persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Bagi Mahfud, menuding adanya pihak yang menunggangi aksi adalah cara berpikir yang keliru dan kontraproduktif.
Ia meyakini bahwa demonstrasi yang terjadi adalah murni ekspresi ketidakpuasan.
"Demonstrasi yang terjadi dianggap organik dan tidak ada dalangnya," ujar Mahfud MD dikutip dari podcast akun YouTube miliknya pada Rabu (27/8/2025).
Pernyataan ini seolah menjadi tamparan bagi aparat dan pejabat yang kerap kali sibuk melacak konspirasi ketimbang menyerap aspirasi.
Sindiran untuk Istana: Ini Momentum, Bukan Ancaman
Baca Juga: 400 Ditangkap dalam Demo di DPR: 200 Anak di Bawah Umur, LBH Jakarta Dihalangi Mendampingi!
Lebih jauh, Mahfud MD tidak hanya mengkritik, tetapi juga memberikan saran strategis bagi para pemangku kebijakan.
Alih-alih bersikap defensif dan melihat para demonstran sebagai musuh, pemerintah seharusnya memandang gelombang protes sebagai sebuah momentum berharga.
Menurutnya, inilah kesempatan emas bagi pemerintah untuk melakukan introspeksi, mengidentifikasi akar masalah, dan segera merumuskan jalan keluar yang solutif.
Sikap reaktif dengan menuding adanya "dalang" hanya akan memperkeruh suasana dan menjauhkan pemerintah dari substansi masalah yang sebenarnya.
"Pemerintah harus memanfaatkan situasi ini untuk menciptakan jalan keluar dari kemelut yang sedang terjadi," tegasnya.
Pandangan Mahfud ini menjadi pengingat penting bahwa dalam sebuah negara demokrasi, unjuk rasa adalah kanal komunikasi yang sah antara rakyat dan penguasa.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
-
Klaim Pakai Teknologi Canggih, Properti PIK2 Milik Aguan Banjir
-
6 HP Murah dengan Kamera Terbaik Januari 2026, Harga Mulai 2 Jutaan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
Terkini
-
Gus Ipul Berkelakar soal Khofifah: Tiga Kali Pilgub Lawannya Sama, Bergantian Jadi Mensos
-
Waspada Banjir di Puncak Musim Hujan, Ini 5 Hal Penting yang Wajib Disiapkan
-
Rismon Siap Buka-bukaan di Sidang KIP Besok: Sebut Ijazah Gibran Tak Penuhi Dua Syarat Krusial
-
Tepis Isu Perpecahan Kabinet, Prabowo: Jangan Percaya Analisis Orang Sok Pintar di Medsos!
-
Kisah Warga Cilandak Timur Hadapi Banjir di Balik Tanggul Anyar
-
Megawati Hadiri Penutupan Rakernas I PDIP, Sampaikan Arahan dan Rekomendasi Partai
-
BNI Dukung Danantara Serahkan 600 Hunian Layak Pascabencana di Aceh Tamiang
-
Nota Perlawanan Kasus Dugaan Korupsi Chromebook Ditolak, Nadiem Makarim: Saya Kecewa
-
Gaji ASN Pemprov Gorontalo Macet, Gubernur Gusnar Ismail Sampaikan Permohonan Maaf
-
Terjebak Tiga Hari di Tengah Ancaman OPM, 18 Karyawan Freeport Dievakuasi TNI