- Kenaikan UKT Konsekuensi Langsung dari Beban Finansial Kampus
- Pemerintah Dinilai Lepas Tangan dalam Tanggung Jawab Pendidikan
- Demonstrasi Mahasiswa Merupakan Gejala Masalah Sistemik
Suara.com - Gelombang demonstrasi mahasiswa di berbagai kampus terkait kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dinilai sebagai imbas dari kebijakan pemerintah yang dianggap lepas tangan dalam urusan pendidikan tinggi.
Koordinator Aliansi Dosen ASN Kementerian Diktisaintek (Adaksi), Imam Akhmad, menyebutkan bahwa kenaikan UKT tidak bisa dilepaskan dari praktik kapitalisasi pendidikan yang justru dilegitimasi oleh pemerintah akibat tidak merata pemberian tunjangan kerja kelada dosen ASN.
"Sekarang di kampus ramai demo UKT tinggi, inilah salah satu efeknya," kata Imam ditemui usai lakukan mediasi dengan Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Imam menjelaskan, kampus berstatus Badan Layanan Umum (BLU) maupun Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), kewajiban membayar tunjangan kinerja dosen yang disebut remunerasi menjadi beban institusi.
Untuk menutup pembiayaan itu, kampus akhirnya mencari pemasukan tambahan, salah satunya dengan menaikkan UKT mahasiswa.
"Mereka harus mempunyai penghasilan agar mampu membayarkan remunerasi, bahkan remunerasinya setara tukin. Kampus mana yang bisa berbisnis besar? Tentu tidak banyak," kata dia.
"Artinya, mereka akan membuat UKT menjadi tinggi untuk salah satunya membayar tunjangan kinerja atau di kampus tersebut namanya remunerasi," Imam menambahkan.
Menurut Imam, kondisi ini menunjukkan negara justru mendorong terjadinya kapitalisasi pendidikan.
Alih-alih memastikan pendidikan tinggi terjangkau, pemerintah malah membiarkan kampus mencari jalan sendiri, yang pada akhirnya membebani mahasiswa dan keluarganya
Baca Juga: 3 Mahasiswa Pendemo Gibran Ditangkap Paspampres, Wali Kota Blitar: Saya Malu dan Kecewa Sekali
"Kapitalisasi akan terjadi terus karena negara itu akhirnya seolah-olah ingin lepas tangan, ingin lepas tangan di dalam pengelolaan pendidikan. Makanya ketika mahasiswa sekarang banyak yang demo, UKT naik, UKT mahal," kritiknya.
Berita Terkait
-
Jakarta Membara! Pos Polisi Slipi Dibakar Massa, Gubernur Pramono Malah Santai: Aman-aman Saja
-
DPR Digeruduk Massa, Respon Anggota Dewan Bikin Geram: Salurkan Saja Lewat Prosedur!
-
Ribuan Polisi Dikerahkan ke DPR Kawal Demo GEMARAK, Kapolres: Kami Hadir Bukan untuk Hadapi Musuh!
-
Kerahkan Ribuan Personel di Aksi Demo Indonesia Cemas, Polisi: Sampaikan Pendapat dengan Santun!
-
3 Mahasiswa Pendemo Gibran Ditangkap Paspampres, Wali Kota Blitar: Saya Malu dan Kecewa Sekali
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Eksaminasi 9 Pakar Hukum UI dan UGM: Putusan Kerry Riza Hasil dari Unfair Trial
-
Boni Hargens Launching Buku Ilmu Politik, Singgung Soal Pernyataan Saiful Mujani, Termasuk Makar?
-
Dasco: Bupati Tulungagung yang Kena OTT KPK Bukan Gerindra, Wakilnya Baru Kader
-
Panas Diendus KPK, Pengamat Tantang Polri Ungkap Produksi Rokok Ilegal
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta
-
Ratusan Dapur MBG Di-Suspend! BGN Temukan Masalah Serius dari Menu hingga Higiene
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion