Suara.com - Nama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, di tengah riuh rendahnya dinamika politik nasional, mencuat sebagai sosok sentral yang dinilai mampu memadamkan gejolak dan amarah publik.
Ketua Harian Partai Gerindra ini disebut memiliki kepekaan dan kemampuan manuver di atas rata-rata, untuk menenangkan massa atas berbagai kebijakan yang menuai protes keras.
Gayanya yang tenang namun responsif, dianggap menjadi aset krusial bagi stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Penilaian ini salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah.
Menurutnya, Dasco menunjukkan kualitas sebagai elite politik yang langka.
“Tidak semua elite politik di negeri ini yang memiliki sensitivitas tinggi dalam merespons berbagai kebijakan publik yang menuai protes, kecuali Dasco,” ujar Toto, Rabu (27/8/2025).
Toto menilai, Dasco memiliki improvisasi di atas rata-rata. Ia cepat membaca situasi dan gesit memberi jawaban yang menenangkan publik.
Kemampuan ini teruji dalam serangkaian isu panas yang berpotensi memicu eskalasi kemarahan rakyat yang lebih luas.
Respons Cepat Hadapi Gelombang Protes
Baca Juga: Bikin Ngakak! Raffi Ahmad Bocorkan Deretan Singkatan Kocak Ala 'Anak Didik' Dasco, Ada APBD Segala!
Contoh paling anyar adalah ketika gelombang unjuk rasa menuntut pembubaran DPR RI memanas.
Sehari setelah aksi massa, Dasco segera tampil ke depan publik.
Ia memberikan klarifikasi taktis terkait salah satu pemicu amarah, yakni tunjangan perumahan anggota dewan sebesar Rp50 juta per bulan.
Dasco menegaskan, fasilitas tersebut bersifat sementara dan hanya berlaku sampai Oktober 2026. Langkah cepat ini terbukti efektif menurunkan tensi di masyarakat.
Sikap serupa juga ditunjukkan Dasco saat polemik royalti musik membentur para pelaku usaha dengan musisi.
Ketika pemilik restoran, kafe, dan hotel resah karena takut terkena denda jika memutar lagu, Dasco turun tangan.
Berita Terkait
-
Bikin Ngakak! Raffi Ahmad Bocorkan Deretan Singkatan Kocak Ala 'Anak Didik' Dasco, Ada APBD Segala!
-
Gejolak di Pati dan Bone Cuma Pemicu? Analis Bongkar Skenario Gulingkan Presiden Prabowo
-
Bikin Deg-degan, Momen Prabowo Tegur MC yang Salah Bicara Pakai Gerakan Tangan
-
Akui Bagian dari 'Adidas' Anak Didik Dasco, Rafi Ahmad: Saya Belajar dari Siapapun
-
Daftar Riwayat Hidupnya Viral, Nafa Urbach SD Cuma 3 Tahun? Ini Fakta Sebenarnya
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Terbaik, Ideal untuk Gaming dan Kerja Harian
-
HP Mau PHK 6.000 Karyawan, Klaim Bisa Hemat Rp16,6 Triliun
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah Tahan Seharian Tanpa Cas, Cocok untuk Gamer dan Movie Marathon
-
5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
-
Hari Ini Bookbuilding, Ini Jeroan Keuangan Superbank yang Mau IPO
Terkini
-
Detik Penentu Kasus Alvaro: Hasil DNA Kerangka Manusia di Tenjo Segera Diumumkan Polisi
-
Ira Puspadewi Direhabilitasi, KPK Tegaskan Kasus PT Jembatan Nusantara Tak Berhenti di Tengah Jalan
-
Baru 4 Bulan Menjabat, Dirdik Jampidsus 'Penjerat' Nadiem Makarim Dimutasi Jaksa Agung
-
Menteri PANRB Sampaikan Progres dan Proyeksi Program Kerja Kementerian PANRB Dalam Rapat Bersama DPR
-
Polda Metro Jaya Gelar Audiens dengan Keluarga Arya Daru Siang Ini: Ada Temuan Baru?
-
Reformasi Polri Harus Menyeluruh, Bukan Wajahnya Saja: KUHAP Baru Diminta Dibatalkan
-
Kejagung Periksa Eks Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam Kasus Dugaan Manipulasi Pajak 20162020
-
Pagi Ini, KPK Masih Tunggu Surat Keputusan Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Dkk
-
Dompet Dhuafa Menyapa Masyarakat Muslim di Pelosok Samosir, Bawa Bantuan dan Kebaikan
-
Usai Dapat Rehabilitasi Prabowo, Kuasa Hukum Ira Puspadewi Langsung Sambangi KPK