Suara.com - Di saat fasilitas dan gaji pejabat di banyak negara, termasuk Indonesia, menjadi sorotan karena kemewahannya, sebuah potret yang kontras berbanding terbalik datang dari Swedia.
Menjadi anggota parlemen di sana bukanlah tiket menuju kehidupan glamor. Sebaliknya, mereka hidup dalam kesederhanaan yang mungkin akan membuat banyak orang terkejut.
Alih-alih menikmati gaji fantastis yang berlipat-lipat dari rakyatnya, anggota parlemen Swedia menerima gaji sekitar Rp98 juta per bulan.
Angka ini mungkin terdengar besar, namun menjadi sangat membumi ketika dibandingkan dengan Upah Minimum Regional (UMR) masyarakatnya yang sudah mencapai sekitar Rp66 juta.
Artinya, gaji seorang wakil rakyat di sana hanya 1,5 kali lipat dari gaji rata-rata warga yang mereka wakili.
Prinsip kesetaraan ini bukan sekadar angka, melainkan filosofi yang dipegang teguh. Per-Arne Hakansson, seorang anggota DPR dari Partai Sosial Demokrat, menjelaskan mengapa mereka menolak untuk diistimewakan.
“Kami ini tak berbeda dengan warga kebanyakan. Tugas utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi. Yang membuat kami istimewa adalah kesempatan untuk ikut menentukan kebijakan negara,” ujar Hakansson.
Salah satu "tamparan" paling keras dari gaya hidup mereka adalah soal fasilitas transportasi. Lupakan pemandangan deretan mobil dinas mewah yang parkir di gedung parlemen.
Di Swedia, parlemen secara keseluruhan hanya memiliki tiga unit mobil dinas Volvo S80, yang nilainya pun tergolong wajar sekitar Rp150 juta per unit.
Baca Juga: Daftar Artis dan Anggota DPR yang Kerap Bagikan Momen Naik KRL
Itu pun penggunaannya sangat dibatasi. Mobil dinas tersebut hanya boleh digunakan oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Perdana Menteri untuk urusan kenegaraan yang sangat resmi.
Pejabat parlemen Rene Poedtke menegaskan aturan ketat ini. “Hanya untuk keperluan tugas negara. Kami bukan perusahaan taksi,” ujarnya.
Lantas, bagaimana anggota parlemen lainnya bepergian?
Sama seperti warga biasa: menggunakan transportasi umum seperti bus dan kereta. Pemandangan seorang anggota dewan berdesakan di dalam bus pada jam sibuk adalah hal yang lumrah di Swedia.
Level kesederhanaan ini menjadi semakin ekstrem di tingkat pemerintah daerah. Mayoritas anggota dewan kota di Swedia bahkan tidak menerima gaji sama sekali.
Posisi tersebut dianggap sebagai sebuah tugas sukarela yang dijalankan di luar pekerjaan utama mereka. Hanya mereka yang duduk di posisi pimpinan seperti komite eksekutif yang mendapatkan gaji.
Tag
Berita Terkait
-
Daftar Artis dan Anggota DPR yang Kerap Bagikan Momen Naik KRL
-
LSI Denny JA: Dasco Spesialis Pemadam Amarah Publik
-
Viral Kafe Ditagih Bayar Tagihan Royalti Lagu, Padahal DPR Sebut Sudah Bebaskan
-
Sindiran Pedas Boy Candra untuk DPR: Joget di Kamera, Lari dari Aspirasi
-
Ribuan Brimob hingga Marinir Jaga Ketat DPR, Polda Metro Jelang Demo Buruh Besok: Jangan Anarkis!
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Terbaik, Ideal untuk Gaming dan Kerja Harian
-
HP Mau PHK 6.000 Karyawan, Klaim Bisa Hemat Rp16,6 Triliun
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah Tahan Seharian Tanpa Cas, Cocok untuk Gamer dan Movie Marathon
-
5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
-
Hari Ini Bookbuilding, Ini Jeroan Keuangan Superbank yang Mau IPO
Terkini
-
Ira Puspadewi Direhabilitasi, KPK Tegaskan Kasus PT Jembatan Nusantara Tak Berhenti di Tengah Jalan
-
Baru 4 Bulan Menjabat, Dirdik Jampidsus 'Penjerat' Nadiem Makarim Dimutasi Jaksa Agung
-
Menteri PANRB Sampaikan Progres dan Proyeksi Program Kerja Kementerian PANRB Dalam Rapat Bersama DPR
-
Polda Metro Jaya Gelar Audiens dengan Keluarga Arya Daru Siang Ini: Ada Temuan Baru?
-
Reformasi Polri Harus Menyeluruh, Bukan Wajahnya Saja: KUHAP Baru Diminta Dibatalkan
-
Kejagung Periksa Eks Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam Kasus Dugaan Manipulasi Pajak 20162020
-
Pagi Ini, KPK Masih Tunggu Surat Keputusan Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Dkk
-
Dompet Dhuafa Menyapa Masyarakat Muslim di Pelosok Samosir, Bawa Bantuan dan Kebaikan
-
Usai Dapat Rehabilitasi Prabowo, Kuasa Hukum Ira Puspadewi Langsung Sambangi KPK
-
Kementerian PANRB Raih Predikat Unggul IKK Award 2025