Suara.com - Di saat fasilitas dan gaji pejabat di banyak negara, termasuk Indonesia, menjadi sorotan karena kemewahannya, sebuah potret yang kontras berbanding terbalik datang dari Swedia.
Menjadi anggota parlemen di sana bukanlah tiket menuju kehidupan glamor. Sebaliknya, mereka hidup dalam kesederhanaan yang mungkin akan membuat banyak orang terkejut.
Alih-alih menikmati gaji fantastis yang berlipat-lipat dari rakyatnya, anggota parlemen Swedia menerima gaji sekitar Rp98 juta per bulan.
Angka ini mungkin terdengar besar, namun menjadi sangat membumi ketika dibandingkan dengan Upah Minimum Regional (UMR) masyarakatnya yang sudah mencapai sekitar Rp66 juta.
Artinya, gaji seorang wakil rakyat di sana hanya 1,5 kali lipat dari gaji rata-rata warga yang mereka wakili.
Prinsip kesetaraan ini bukan sekadar angka, melainkan filosofi yang dipegang teguh. Per-Arne Hakansson, seorang anggota DPR dari Partai Sosial Demokrat, menjelaskan mengapa mereka menolak untuk diistimewakan.
“Kami ini tak berbeda dengan warga kebanyakan. Tugas utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi. Yang membuat kami istimewa adalah kesempatan untuk ikut menentukan kebijakan negara,” ujar Hakansson.
Salah satu "tamparan" paling keras dari gaya hidup mereka adalah soal fasilitas transportasi. Lupakan pemandangan deretan mobil dinas mewah yang parkir di gedung parlemen.
Di Swedia, parlemen secara keseluruhan hanya memiliki tiga unit mobil dinas Volvo S80, yang nilainya pun tergolong wajar sekitar Rp150 juta per unit.
Baca Juga: Daftar Artis dan Anggota DPR yang Kerap Bagikan Momen Naik KRL
Itu pun penggunaannya sangat dibatasi. Mobil dinas tersebut hanya boleh digunakan oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Perdana Menteri untuk urusan kenegaraan yang sangat resmi.
Pejabat parlemen Rene Poedtke menegaskan aturan ketat ini. “Hanya untuk keperluan tugas negara. Kami bukan perusahaan taksi,” ujarnya.
Lantas, bagaimana anggota parlemen lainnya bepergian?
Sama seperti warga biasa: menggunakan transportasi umum seperti bus dan kereta. Pemandangan seorang anggota dewan berdesakan di dalam bus pada jam sibuk adalah hal yang lumrah di Swedia.
Level kesederhanaan ini menjadi semakin ekstrem di tingkat pemerintah daerah. Mayoritas anggota dewan kota di Swedia bahkan tidak menerima gaji sama sekali.
Posisi tersebut dianggap sebagai sebuah tugas sukarela yang dijalankan di luar pekerjaan utama mereka. Hanya mereka yang duduk di posisi pimpinan seperti komite eksekutif yang mendapatkan gaji.
Tag
Berita Terkait
-
Daftar Artis dan Anggota DPR yang Kerap Bagikan Momen Naik KRL
-
LSI Denny JA: Dasco Spesialis Pemadam Amarah Publik
-
Viral Kafe Ditagih Bayar Tagihan Royalti Lagu, Padahal DPR Sebut Sudah Bebaskan
-
Sindiran Pedas Boy Candra untuk DPR: Joget di Kamera, Lari dari Aspirasi
-
Ribuan Brimob hingga Marinir Jaga Ketat DPR, Polda Metro Jelang Demo Buruh Besok: Jangan Anarkis!
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
Terkini
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono
-
Prabowo Duga Ada Kekuatan Asing Bayar Segelintir Orang untuk Mengejek
-
Bantah Tak Kooperatif, Legislator Bekasi Nyumarno Sambangi KPK: Undangan Tak Sampai ke Alamat KTP
-
Prabowo Janjikan Kampus Kedokteran Gratis
-
50 Medsos Lokal Ramaikan ISMN Yogyakarta Meetup 2026, Bahas Kolaborasi di Era Digital
-
Diduga Disambar Petir, Lantai 5 Tzu Chi School PIK Terbakar: Kerugian Ditaksir Rp200 Juta