Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memboyong sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat untuk bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.
Bahlil menyebutkan sejumlah pengurus inti yang turut mendampinginya, mulai dari sekretaris jenderal, ketua dewan pembina, hingga para wakil ketua umum.
Setelah pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam, Bahlil mengungkapkan isi pembicaraan tersebut.
Ia mengatakan Golkar dan Prabowo melakukan diskusi yang sangat konstruktif terkait program-program prioritas.
Program tersebut seperti penegakan Pasal 33 UUD 1945 dalam pengelolaan sumber daya alam, program makanan bergizi gratis, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
"Termasuk di dalamnya adalah kita juga mendiskusi tentang bagaimana sistem politik yang ideal ke depan," kata Bahlil di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Bahlil memandang diskusi tersebut berlangsung sangat produktif, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga untuk masa depan koalisi.
"Karena kita berbicara tidak hanya sekarang, tapi kita juga berbicara tentang bagaimana koalisi ke depan itu ke arah yang lebih baik dan produktif. Sudah barang tentu tadi kita lakukan semua dalam rangka bagaimana bisa kita mewujudkan apa yang menjadi program-program bapak presiden dalam Asta Cita," kata Bahlil.
Tepis Isu Munaslub
Baca Juga: Bahlil Pimpin Rombongan Petinggi Golkar Merapat ke Prabowo 2,5 Jam, Apa Misinya?
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak secara spesifik menyinggung isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang belakangan ramai diperbincangkan.
"Tidak ada secara spesifik disinggung soal munaslub," kata Doli di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Menurutnya, kehadiran para petinggi Golkar di Istana justru menjadi penegas bahwa hubungan partai dengan pemerintah sangat solid.
Tak hanya itu, kedatangan Pengurus Elite Golkar tersebut sekaligus membantah rumor yang mengaitkan Istana dengan gerakan Munaslub.
"Kalau selama ini dikaitkan ada gerakan munaslub, apalagi dikaitkan dengan Istana, saya kira pertemuan ini menegaskan bahwa pemerintah sangat nyaman, sangat merasa selama ini terus bisa bersama-sama dengan partai lain untuk mendukung program-program pemerintah," kata Doli.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Gus Ipul: 869 Ribu Peserta BPJS PBI Aktif Kembali
-
Riva Siahaan Dinilai Tak Nikmati Uang Korupsi: Hakim Bebaskan Uang Pengganti, Blokir Rekening Dibuka
-
Jakarta Darurat Lapangan Padel 'Bodong', 185 Bangunan Tak Berizin Terancam Ditertibkan Satpol PP
-
Vonis Korupsi Tata Kelola Minyak: Eks Dirut Pertamina International Shipping Dihukum 9 Tahun Penjara
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan