Suara.com - Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman akhirnya buka suara saat dimintai pendapat soal kasus dugaan ijazah palsu milik Presiden ke 7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Saat berbincang-bincang dengan Pakar Komunikasi, Hendri Satrio, Habiburokhman mengatakan bahwa bicara soal pemimpin seharusnya tidak hanya melihat kelemahannya saja, melainkan juga prestasinya.
“Kalau kita bicara soal pemimpin, kita lihat prestasinya apa. Selama memimpin 10 tahun kita lihat prestasinya apa saja, kemudian catatannya kekurangannya apa saja dalam konteks kebijakan dia,” ujar Habiburokhman, dikutip dari youtube Hendri Satrio, Rabu (27/8/25).
Menurut Habiburokhman sudah tidak seharusnya lagi mempermasalahkan soal ijazah, terlebih momennya bukan saat kontestasi pilihan Gubernur maupun Presiden.
Sehingga menurut Habiburokhman apabila dipermasalahkan maka tidak akan berpengaruh apa-apa.
“Jadi ini sudah out of bit bicara hal seperti ini. Kalau kontestasi persaingan dulu ya kan, menjadi waktu mau jadi Gubernur ya kan, mau jadi presiden dipersoalkan boleh.” Ucapnya.
“Tapi kan ini sudah lewat. Bahasa anak sekarang enggak akan ngaruh apapun ke kehidupan ente gitu loh,” tambahnya.
Menjawab pertanyaan dari Hendri Satrio soal ijazah, Habiburokhman kemudian mengatakan bahwa apakah produktif sebagai bangsa besar justru mempersoalkan masalah ijazah.
“Jadi apakah produktif kita sebagai bangsa besar mempersoalkan hal tersebut?,” sebutnya.
Baca Juga: Mahfud MD 'Sentil' Peragu Ijazah Jokowi: Buktikan di Pengadilan, Jangan Bikin Gaduh!
Anggota DPR Fraksi Gerindra itu mengatakan bahwa dirinya sempat diajari oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menghargai para pemimpin maupun mantan – mantan pemimpin dengan menerima baik dan buruknya.
“Saya diajari Pak Prabowo, Hargailah pemimpin anda, mantan – mantan pemimpin anda, seberapapun baik dan buruknya,” terangnya.
“Jangankan hal kecil soal ijazah, misalnya Pak Harto dengan berbagai kontroversinya, Bung Karno, ajaran Pak Prabowo itu hargailah, selalu nilai yang positif dari pemimpin – pemimpin kita,” tambahnya.
Habiburokhman menyebut bahwa kini yang dibutuhkan adalah persatuan bangsa dan tidak meributkan hal-hal yang tidak produktif, sehingga fokus untuk mendukung program populer pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis hingga Sekolah Rakyat.
“Yang kita perlukan itu persatuan. Kalau kita cari macam hal kecil begitu kita ribut terus. Ribut enggak produktif,” sebutnya.
Menurut Habiburokhman, Ketika pemerintah tengah berupaya untuk mensukseskan program-program populer justru dihantui dengan narasi soal perkelahian ijazah Jokowi yang tak kunjung usai.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Bus TransJakarta Hantam Tiang PJU di Kolong Tol Tanjung Barat, Satu Penumpang Terluka!
-
El Clasico Legenda Bakal Hadir di GBK, Pramono Anung: Persembahan Spesial 500 Tahun Jakarta
-
Jakarta Dikepung Banjir, Ini 5 Cara Pantau Kondisi Jalan dan Genangan Secara Real-Time
-
Superflu vs Flu Biasa: Perlu Panik atau Cukup Waspada?
-
BNI Pertegas Dukungan Sekolah Rakyat untuk Perluas Pemerataan Pendidikan Nasional
-
Tutup Rakernas I 2026, PDIP Umumkan 21 Rekomendasi Eksternal
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi