Suara.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri, mengingatkan jajarannya untuk tidak sembarangan menggunakan gas air mata saat mengawal aksi demonstrasi buruh di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Ia menegaskan bahwa penggunaan gas air mata hanya boleh dilakukan atas perintah langsung darinya.
“Penggunaan gas air mata pun hanya boleh dilakukan atas perintah langsung Kapolda,” tegas Asep kepada wartawan.
Selain itu, Asep juga mengatur secara ketat soal tindakan represif. Ia menekankan tindakan tersebut hanya boleh dilakukan oleh tim Reskrim, dan itu pun hanya terhadap massa yang terbukti melakukan aksi anarkis.
Sementara personel pengamanan lainnya diminta mengedepankan pendekatan humanis.
“Tindakan represif hanya dilakukan oleh tim Reskrim terhadap massa yang bertindak anarkis," ujarnya.
Mantan Wakabareskrim Polri itu juga mengingatkan anggotanya agar segera mengamankan barang-barang terlarang, seperti bom molotov dan senjata tajam, namun tetap sesuai prosedur dan tidak bertindak sendiri.
Di sisi lain, personel TNI juga dikerahkan untuk membantu pengamanan, termasuk di sekitar kompleks DPR/MPR serta di sejumlah titik perbatasan seperti stasiun, guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan.
“Tidak ada yang membawa senjata api. Tidak ada penembakan. Jangan bersikap agresif atau emosional. Keselamatan masyarakat dan anggota adalah prioritas. Kita kedepankan sikap humanis,” imbuh Asep.
Baca Juga: Ikut Demo Lagi, Bang Madun Bagi-Bagi Makanan di Depan Gedung DPR: Ini Amanah!
Enam Tuntutan Buruh
Aksi demonstrasi hari ini diperkirakan diikuti sekitar 10 ribu buruh dari wilayah Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, hingga DKI Jakarta.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyebut ada enam tuntutan utama dalam aksi tersebut.
Di antaranya menuntut sistem outsourcing dihapus dan pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa konsep Omnibus Law.
Untuk mengamankan jalannya aksi, sebanyak 4.531 personel gabungan dari Polri dan TNI telah disiagakan. Rinciannya, 2.174 personel dari Polda Metro Jaya, 1.725 personel Bawah Kendali Operasi (BKO) yang melibatkan unsur TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, Den C, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, Satpol PP, dan Dishub, serta 632 personel dari Polres jajaran.
Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung DPR RI. Penerapannya akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Berita Terkait
-
Koleksi Kendaraan Ahmad Sahroni: Mobil Mewah dan Motor Langka, Total 38 Miliar!
-
Gedung DPR Dijaga Super Ketat di Luar, Namun Sunyi Senyap di Dalam
-
Ikut Demo Lagi, Bang Madun Bagi-Bagi Makanan di Depan Gedung DPR: Ini Amanah!
-
Ratusan Pelajar Indramayu-Cianjur, 120 Kena 'Jaring' Polisi di Jalan, Gagal Ikut Demo Buruh di DPR
-
Jual Bendera One Piece di Tengah Demo Buruh di DPR, Jaka: Kalau Nggak Dagang, Saya Mau Ikut!
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Donald Trump Makin Berani! Ketua The Fed Jerome Powell Dihadapkan Kasus Kriminal
-
Gegara Bobby Nasution Tak Dipanggil, Boyamin MAKI Temui Dewas KPK Bawa Bukti Rekaman Sidang
-
PDIP Desak Reformasi Total Polri: Hapus Dwifungsi dan Perkuat Pengawasan Eksternal
-
Tutup Rakernas I, PDIP Resmi Tegaskan Posisinya Sebagai Partai Penyeimbang: Kawal Pemerintahan
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono