Suara.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri, mengingatkan jajarannya untuk tidak sembarangan menggunakan gas air mata saat mengawal aksi demonstrasi buruh di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Ia menegaskan bahwa penggunaan gas air mata hanya boleh dilakukan atas perintah langsung darinya.
“Penggunaan gas air mata pun hanya boleh dilakukan atas perintah langsung Kapolda,” tegas Asep kepada wartawan.
Selain itu, Asep juga mengatur secara ketat soal tindakan represif. Ia menekankan tindakan tersebut hanya boleh dilakukan oleh tim Reskrim, dan itu pun hanya terhadap massa yang terbukti melakukan aksi anarkis.
Sementara personel pengamanan lainnya diminta mengedepankan pendekatan humanis.
“Tindakan represif hanya dilakukan oleh tim Reskrim terhadap massa yang bertindak anarkis," ujarnya.
Mantan Wakabareskrim Polri itu juga mengingatkan anggotanya agar segera mengamankan barang-barang terlarang, seperti bom molotov dan senjata tajam, namun tetap sesuai prosedur dan tidak bertindak sendiri.
Di sisi lain, personel TNI juga dikerahkan untuk membantu pengamanan, termasuk di sekitar kompleks DPR/MPR serta di sejumlah titik perbatasan seperti stasiun, guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan.
“Tidak ada yang membawa senjata api. Tidak ada penembakan. Jangan bersikap agresif atau emosional. Keselamatan masyarakat dan anggota adalah prioritas. Kita kedepankan sikap humanis,” imbuh Asep.
Baca Juga: Ikut Demo Lagi, Bang Madun Bagi-Bagi Makanan di Depan Gedung DPR: Ini Amanah!
Enam Tuntutan Buruh
Aksi demonstrasi hari ini diperkirakan diikuti sekitar 10 ribu buruh dari wilayah Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, hingga DKI Jakarta.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyebut ada enam tuntutan utama dalam aksi tersebut.
Di antaranya menuntut sistem outsourcing dihapus dan pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa konsep Omnibus Law.
Untuk mengamankan jalannya aksi, sebanyak 4.531 personel gabungan dari Polri dan TNI telah disiagakan. Rinciannya, 2.174 personel dari Polda Metro Jaya, 1.725 personel Bawah Kendali Operasi (BKO) yang melibatkan unsur TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, Den C, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, Satpol PP, dan Dishub, serta 632 personel dari Polres jajaran.
Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung DPR RI. Penerapannya akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Berita Terkait
-
Koleksi Kendaraan Ahmad Sahroni: Mobil Mewah dan Motor Langka, Total 38 Miliar!
-
Gedung DPR Dijaga Super Ketat di Luar, Namun Sunyi Senyap di Dalam
-
Ikut Demo Lagi, Bang Madun Bagi-Bagi Makanan di Depan Gedung DPR: Ini Amanah!
-
Ratusan Pelajar Indramayu-Cianjur, 120 Kena 'Jaring' Polisi di Jalan, Gagal Ikut Demo Buruh di DPR
-
Jual Bendera One Piece di Tengah Demo Buruh di DPR, Jaka: Kalau Nggak Dagang, Saya Mau Ikut!
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Pilihan Ban Motor Bebas Licin, Solusi Aman dan Nyaman buat Musim Hujan
- 5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
- 5 Mobil Keluarga Bekas Kuat Tanjakan, Aman dan Nyaman Temani Jalan Jauh
- Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos 2025? Ini Cara Mudahnya!
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Mau Bekukan Peran Bea Cukai dan Ganti dengan Perusahaan Asal Swiss
-
4 HP dengan Kamera Selfie Beresolusi Tinggi Paling Murah, Cocok untuk Kantong Pelajar dan Mahasiswa
-
4 Rekomendasi HP Layar AMOLED Paling Murah Terbaru, Nyaman di Mata dan Cocok untuk Nonton Film
-
Hasil Liga Champions: Kalahkan Bayern Muenchen, Arsenal Kokoh di Puncak Klasemen
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
Terkini
-
Banjir Kepung Sumatera, DPR Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional
-
Rombakan Besar Prolegnas 2026: RUU Danantara dan Kejaksaan Dihapus, RUU Penyadapan Masuk Radar Utama
-
DPR Soroti Rentetan Bencana di Sumatera, Desak Pemda Tindak Tegas Alih Fungsi Lahan
-
KPK Belum Juga Terima Keppres Rehabilitasi Ira Puspadewi, Eks Dirut ASDP Gagal Bebas Hari Ini?
-
Isu Ijazah Jokowi Mengemuka, Yuddy Chrisnandi: SE 2015 Tidak Pernah Diterbitkan untuk Itu
-
Awal 2026 Diterapkan, Mengapa KUHAP Baru Jadi Ancaman?
-
Air Laut Nyaris Sejajar Tanggul Pantai Mutiara, Bisa Bikin Monas Kebanjiran?
-
Promosi Nikah Siri di TikTok Bikin Resah: Jalur Berisiko, Tapi Peminatnya Makin Menggila
-
Tak Kesal, Tapi Ancaman Purbaya Bekukan Bea Cukai Seperti Era Orba Tetap Berlaku Sampai...
-
Drama Penyekapan di Tasikmalaya: Gadis 15 Tahun Disekap 4 Pria, Dipaksa Tenggak Miras