Suara.com - Ribuan buruh yang tergabung dalam aliansi Hostum (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) kembali turun ke jalan, menggeruduk Gedung DPR/MPR RI.
Aksi massa ini tidak hanya menyuarakan isu klasik seputar upah dan sistem kerja, tetapi juga membawa sejumlah tuntutan mengejutkan yang tertuang dalam spanduk-spanduk yang membanjiri jalanan ibu kota.
Dengan langkah tegap dan semangat membara, para buruh berjalan menyusuri jalanan protokol menuju Senayan.
Spanduk-spanduk berukuran raksasa membentang, memvisualisasikan aspirasi mereka.
Salah satu yang paling menonjol berbunyi, "Buruh Indonesia Menuntut: Revisi RUU Pemilu, Mendesak Revisi Sistem Pemilu 2029 Agar Lebih Demokratis, Adil, dan Partisipatif."
Tuntutan ini menunjukkan bahwa gerakan buruh semakin melek politik, tak hanya fokus pada isu industrial, tetapi juga pada tata kelola negara. Spanduk ini lantas diikat erat pada pembatas jalan, seolah menjadi penanda keseriusan mereka.
Namun, di antara deretan spanduk tuntutan reformasi pemilu, ada satu spanduk yang berhasil mencuri perhatian dan menjadi highlight aksi kali ini
Sebuah spanduk besar berwarna hitam pekat, dihiasi ilustrasi satir yang tajam: seekor tikus berdasi!
Spanduk provokatif ini secara blak-blakan menuliskan, "Segera Sahkan RUU Perampasan Aset, Potong Anggaran DPR dan Para Pejabat 20-30%."
Baca Juga: Lautan Buruh Kepung DPR: 5000 Massa Tuntut Perubahan, Ini Tuntutan Mereka!
Disandarkan kokoh pada tembok putih di depan Gedung DPR/MPR RI, spanduk tikus berdasi ini seolah menjadi simbol kritik pedas terhadap praktik korupsi dan pemborosan anggaran negara.
Visualisasi tikus berdasi ini diperkirakan akan menjadi ikon baru dalam setiap aksi demonstrasi ke depannya.
Aksi Hostum kali ini bukan hanya sekadar unjuk rasa, melainkan juga panggung ekspresi kekecewaan buruh terhadap berbagai persoalan bangsa, mulai dari sistem politik hingga perilaku elite.
Pertanyaannya, akankah suara dan satir tikus berdasi ini didengar oleh para wakil rakyat? Kita tunggu saja respons dari Senayan.
Aksi demo ini dikomandoi Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Mereka menyuarakan berbagai tuntutan yang diyakini akan menentukan nasib ketenagakerjaan di masa depan.
Demo yang diberi nama gerakan Hostum (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) ini direncanakan sebagai wadah penyampaian aspirasi secara damai.
Berita Terkait
-
Viral Video Bongkar Rahasia Gedung DPR, Inilah Mengapa Suara Rakyat Tak Didengar Saat Demo
-
Minta Anggota Tak Sembarangan Kawal Demo Buruh, Kapolda: Penggunaan Gas Air Mata Harus Seizin Saya!
-
Ratusan Pelajar Indramayu-Cianjur, 120 Kena 'Jaring' Polisi di Jalan, Gagal Ikut Demo Buruh di DPR
-
Jual Bendera One Piece di Tengah Demo Buruh di DPR, Jaka: Kalau Nggak Dagang, Saya Mau Ikut!
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar