Sebagian Massa Buruh Gelar Aksi di Patung Kuda, Tapi Bukan Tuntut Kenaikan Upah

Suara.com - Sejumlah buruh turut serta dalam aksi demonstrasi bertajuk Temu Rakyat untuk Keadilan Iklim yang digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2025).

Aksi ini berlangsung berbarengan dengan unjuk rasa besar-besaran buruh di sekitar Kompleks DPR RI, namun dengan agenda berbeda.

Pantauan Suara.com, massa aksi membawa dua mobil komando di lokasi.

Mereka juga mengenakan berbagai atribut seperti topi caping dan seragam dari berbagai elemen masyarakat. 

Kemudian, dibentangkan juga berbagai spanduk dan poster yang berisikan kalimat tuntutan serta protes terhadap kebijakan yang dinilai belum memenuhi keadilan iklim di Indonesia.

Koordinator Aliansi Rakyat Untuk Keadilan Iklim (Aruki), Renaldo G Sembiring, mengatakan aksi ini merupakan puncak rangkaian acara Climate Justice Summit.

Kegiatan tersebut digelar sebagai ruang bersama masyarakat dari berbagai daerah untuk menyuarakan persoalan yang ditimbulkan oleh krisis iklim.

"Ya hari ini tuh kita ada di Silang Monas untuk pawai keadilan iklim. Tadi kita udah berangkat dari Thamrin. Sebenarnya ini adalah rangkaian terakhir dari satu acara kita namakan sebagai Climate Justice Summit. Temu Rakyat untuk Keadilan Iklim," kata Renaldo saat ditemui di lokasi.

Ia menyebut, masyarakat dari lebih 15 provinsi hadir dalam forum tersebut. Mereka datang dari beragam latar belakang, mulai dari petani, nelayan, masyarakat adat, hingga buruh.

Baca Juga: Gedung DPR Dijaga Super Ketat di Luar, Namun Sunyi Senyap di Dalam

Seluruhnya membahas dampak krisis iklim yang dinilai tidak hanya menyangkut soal lingkungan, tetapi juga persoalan kemanusiaan.

“Krisis iklim ini kita lihat sebenarnya bukan masalah lingkungan saja, tapi adalah krisis kemanusiaan. Karena dia adalah krisis kemanusiaan, maka 8 subjek ini kita perjuangkan hak-haknya akan dipenuhi oleh negara,” ujarnya.

Renaldo menuturkan, delapan kelompok yang menjadi fokus perjuangan meliputi perempuan, masyarakat adat, buruh dan pekerja informal, masyarakat miskin kota, nelayan, petani, orang muda, serta lansia.

Menurutnya, kelompok-kelompok ini merupakan pihak yang paling terdampak oleh perubahan iklim.

Tuntutan utama massa aksi adalah mendesak DPR RI segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Keadilan Iklim.

Renaldo menyebut, RUU tersebut diharapkan menjadi payung hukum yang mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat terkait krisis iklim, bukan hanya terbatas pada isu emisi karbon.