- Polda Metro dan Dishub siapkan rekayasa lalu lintas serta penyesuaian rute Transjakarta saat demo.
- Rekayasa arus dilakukan situasional demi seimbangkan hak demonstran dan kelancaran aktivitas publik.
- Buruh gelar aksi nasional di DPR, tuntutan utama: hapus outsourcing dan tolak upah murah.
Suara.com - Jelang aksi demonstrasi yang akan digelar buruh pada Kamis (28/8/2025) di depan Gedung DPR/MPR, skema rekayasa lalu lintas sudah ditetapkan.
Langkah tersebut disusun Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk mengantisipasi dampak kemacetan agar aktivitas warga tetap lancar.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin menyatakan bahwa skema pengalihan arus lalu lintas akan diterapkan secara situasional di beberapa titik strategis yang berpotensi menjadi pusat konsentrasi massa.
"Rekayasa lalu lintas telah kita siapkan mana kala ada aktivitas di manapun penyampaian pendapat itu apakah yang kita kenal dengan di Jalan Merdeka Selatan, kemudian juga di DPR ataupun di titik-titik lain," ujarnya di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2025).
Komarudin menegaskan bahwa tujuan utama dari rekayasa ini adalah untuk menyeimbangkan hak para demonstran dalam menyampaikan aspirasi dengan kepentingan publik yang lebih luas.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan tetap dapat beraktivitas tanpa hambatan berarti, sementara para buruh dapat menyuarakan tuntutannya.
Ia juga mengimbau agar massa aksi mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pengguna jalan lain.
"Jangan sampai mengganggu aktivitas masyarakat yang lain, kemudian juga tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, yang dapat merugikan orang lain, pengguna-pengguna jalan yang tidak tahu apa-apa menjadi korban," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menambahkan bahwa pihaknya juga telah menyiapkan skema rekayasa untuk rute transportasi umum, khususnya moda Transjakarta yang melintasi kawasan Gedung DPR.
Baca Juga: Nafa Urbach Berkoar soal Tunjangan Rumah Dinas DPR, Primus Yustisio Sang Mantan Malah Naik KRL
Penyesuaian rute ini akan bersifat dinamis, tergantung pada kondisi kepadatan lalu lintas di lapangan saat aksi berlangsung.
"Misalnya dari arah timur ke barat dan sebagainya, itu akan situasional, demikian pula dengan layanan Transjakarta. Kita akan melihat seperti apa kepadatan yang ada di depan gedung DPR," kata Syafrin di lokasi yang sama.
Berdasarkan pengalaman aksi sebelumnya, beberapa rute Transjakarta yang berpotensi mengalami pengalihan atau perpendekan antara lain Koridor 9 (Cililitan-Grogol), serta rute-rute lain yang melewati Jalan Gatot Subroto di sekitar Senayan.
Tuntutan Utama Aksi Buruh
Aksi yang akan digelar serentak di berbagai daerah di Indonesia ini membawa sejumlah tuntutan krusial.
Sementara di Jakarta, puluhan ribu buruh diperkirakan akan memusatkan aksinya di depan Gedung DPR RI.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar