Dicopot dari Pimpinan Komisi III, Kini Ahmad Sahroni Jadi Anggota Biasa Komisi I: Apa Saja Tugasnya?

Suara.com - Ahmad Sahroni kini harus menelan pil pahit akibat pernyataan 'asal bunyi' saat mengatai publik pendukung pembubaran Dewan Perwakilan Daerah (DPR) RI sebagai "orang paling tolol".

Kini, politisi asal Nasdem tersebut harus bergeser dari jabatan sebelumnya Wakil Komisi III DPR menjadi anggota Komisi I DPR RI. Perubahan posisi ini diputuskan melalui surat fraksi yang terbit hari ini, Jumat (29/8/2025).

Surat keputusan tersebut bernomor F.NasDem/768/DPR-RI/VIII/2025 dan ditandatangani oleh Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Viktor Laiskodat. Pergeseran ini juga dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal NasDem, Hermawi Taslim.

Perubahan tersebut membuat Ahmad Sahroni yang sebelumnya termasuk ke dalam jajaran pimpinan, kini menjadi anggota biasa DPR RI.

Lalu, apa tugas dari Komisi I DPR RI yang kini ditempati oleh Ahmad Sahroni?

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merupakan pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berfungsi sebagai lembaga legislatif.

Di antara komisi yang ada, Komisi I memegang peranan yang sangat strategis dan kerap menjadi sorotan publik.

Secara garis besar, komisi ini adalah garda terdepan parlemen dalam mengawal isu-isu krusial yang menyangkut kedaulatan dan citra bangsa di mata dunia. Lantas, apa saja sebenarnya tugas utama dari Komisi I DPR RI? 

Tiga Pilar Utama Ruang Lingkup Komisi I DPR RI

Baca Juga: Komisi III DPR RI Membidangi Apa? Sahroni Dicopot dari Jabatan Pemimpin

Tugas dan wewenang Komisi I DPR RI bertumpu pada tiga pilar utama yang sangat fundamental bagi sebuah negara, yakni Pertahanan, Luar Negeri, dan Komunikasi & Informatika.

Ketiga bidang itu saling berkaitan dalam menjaga stabilitas dan kemajuan Indonesia di era modern.

1. Pertahanan

Komisi I bertugas mengawasi kebijakan dan anggaran yang berkaitan dengan pertahanan negara. Mereka adalah mitra kerja utama bagi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang mencakup Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Mulai dari pembahasan anggaran pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista), evaluasi program pertahanan, hingga persetujuan pengangkatan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan menjadi bagian dari tugas krusial mereka.

2. Luar Negeri