Suara.com - Ahmad Sahroni kini harus menelan pil pahit akibat pernyataan 'asal bunyi' saat mengatai publik pendukung pembubaran Dewan Perwakilan Daerah (DPR) RI sebagai "orang paling tolol".
Kini, politisi asal Nasdem tersebut harus bergeser dari jabatan sebelumnya Wakil Komisi III DPR menjadi anggota Komisi I DPR RI. Perubahan posisi ini diputuskan melalui surat fraksi yang terbit hari ini, Jumat (29/8/2025).
Surat keputusan tersebut bernomor F.NasDem/768/DPR-RI/VIII/2025 dan ditandatangani oleh Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Viktor Laiskodat. Pergeseran ini juga dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal NasDem, Hermawi Taslim.
Perubahan tersebut membuat Ahmad Sahroni yang sebelumnya termasuk ke dalam jajaran pimpinan, kini menjadi anggota biasa DPR RI.
Lalu, apa tugas dari Komisi I DPR RI yang kini ditempati oleh Ahmad Sahroni?
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merupakan pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berfungsi sebagai lembaga legislatif.
Di antara komisi yang ada, Komisi I memegang peranan yang sangat strategis dan kerap menjadi sorotan publik.
Secara garis besar, komisi ini adalah garda terdepan parlemen dalam mengawal isu-isu krusial yang menyangkut kedaulatan dan citra bangsa di mata dunia. Lantas, apa saja sebenarnya tugas utama dari Komisi I DPR RI?
Tiga Pilar Utama Ruang Lingkup Komisi I DPR RI
Baca Juga: Komisi III DPR RI Membidangi Apa? Sahroni Dicopot dari Jabatan Pemimpin
Tugas dan wewenang Komisi I DPR RI bertumpu pada tiga pilar utama yang sangat fundamental bagi sebuah negara, yakni Pertahanan, Luar Negeri, dan Komunikasi & Informatika.
Ketiga bidang itu saling berkaitan dalam menjaga stabilitas dan kemajuan Indonesia di era modern.
1. Pertahanan
Komisi I bertugas mengawasi kebijakan dan anggaran yang berkaitan dengan pertahanan negara. Mereka adalah mitra kerja utama bagi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang mencakup Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Mulai dari pembahasan anggaran pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista), evaluasi program pertahanan, hingga persetujuan pengangkatan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan menjadi bagian dari tugas krusial mereka.
2. Luar Negeri
Komisi I juga memiliki tanggung jawab dalam mengawal arah kebijakan politik luar negeri Indonesia.
Mereka bermitra dengan Kementerian Luar Negeri untuk membahas berbagai isu, mulai dari perjanjian internasional, perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, hingga pengangkatan dan penempatan duta besar.
Setiap kebijakan diplomasi yang diambil pemerintah akan selalu berada dalam pengawasan ketat komisi ini.
3. Komunikasi dan Informatika
Di tengah era digital yang masif, peran Komisi I semakin vital. Mereka membidangi urusan komunikasi, penyiaran, dan keamanan siber.
Mitra kerja mereka di sektor ini antara lain Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Intelijen Negara (BIN), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Isu-isu seperti perlindungan data pribadi, pengawasan konten penyiaran melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), hingga regulasi pers bersama Dewan Pers juga menjadi domain kerja Komisi I.
Daftar Mitra Kerja Strategis Komisi I DPR RI
Untuk menjalankan fungsinya, Komisi I bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga negara.
Berikut adalah daftar lengkap mitra kerja mereka yang menunjukkan betapa luasnya cakupan tanggung jawab komisi ini:
- Kementerian Pertahanan
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Komunikasi dan Digital
- Panglima TNI beserta Mabes TNI AD, AL, dan AU
- Badan Intelijen Negara (BIN)
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
- Badan Keamanan Laut (Bakamla)
- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Informasi Pusat (KIP)
Dalam arti lain, Komisi I DPR RI menjadi miniatur representasi suara rakyat dalam mengawasi sektor-sektor paling vital.
Keputusan yang diambil dalam rapat-rapat komisi ini memiliki dampak langsung terhadap keamanan nasional, hubungan internasional, serta ruang digital yang kita nikmati setiap hari.
Berita Terkait
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Kecewa Tak Ditemui Kapolri, BEM UI dan Aliansi Mahasiswa Ancam Gelar Aksi Lebih Besar
-
Diskon Besar hingga Transportasi Gratis! Ini Fasilitas Mudik ke Jakarta yang Ditawarkan Pemprov DKI
-
Amnesty International Anggap Tuntutan Jaksa Terhadap Delpedro Cs Sebagai Operasi Pembungkaman Kritik
-
Anies Baswedan Soroti Keberhasilan Gerakan Rakyat di Ultah Pertama: Bukan Sekadar Papan Nama!
-
Heboh Keluhan Warga Diwajibkan Bayar Infaq Lewat BAZNAS DKI, Pramono: Tak Boleh Ada Pemaksaan!
-
Angka Perkawinan Anak Turun ke 5,9 Persen, Pemerintah Soroti 380 Ribu Nikah Tak Tercatat
-
Dituntut 2 Tahun Penjara Terkait Demo Agustus, Syahdan Husein Soroti Kasus Aparat Bunuh Anak di Tual
-
Gus Ipul Bocorkan Rencana Kemensos untuk Jangkau Ratusan Ribu Lansia dapat MBG Tahun Ini
-
KPK Ungkap Modus Budiman Bayu Sembunyikan Uang Gratifikasi Rp5,19 Miliar
-
KPK Ungkap Kasus Korupsi Bea Cukai Pengaruhi Maraknya Rokok Ilegal