Suara.com - Direktur Eksekutif De Jure, Bhatara Ibnu Reza, menilai jika ada desakan pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai tragedi meninggalnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tidak bisa dilepaskan dari aroma politik.
Menurutnya, fokus utama semestinya bukan pada kursi Kapolri, melainkan pada pengusutan kasus dan evaluasi serius atas pola penanganan demonstrasi oleh aparat.
“Karena pencopotan kapolri ini isu politik. Sebenarnya tuntutan kita tidak menyentuh ke sana. Karena kita tidak mau masuk ke dalam ranah politik yang sebenarnya itu yang ditunggu oleh orang lain untuk mencopot Sigi,” ujar Bhatara kepada Suara.com, dihubungi Jumat (29/8/2025).
"Jadi yang sebenarnya mustinya yang kita fokuskan adalah soal pengusutan kasus ini," katanya menambahkan.
Bhatara menegaskan, tragedi yang merenggut nyawa Affan menjadi bukti bahwa reformasi di tubuh kepolisian masih jauh dari harapan.
Ia menyoroti praktik kekerasan aparat dalam mengamankan aksi massa, yang kerap diperlakukan layaknya “tawuran” ketimbang pendekatan berbasis perlindungan warga.
Situasi seperti itu bahkan terjadi tidak hanya di Jakarta, tetapi di banyak daerah setiap kali ada demo.
"Kita bisa lihat bagaimana sejumlah demonstrasi di sejumlah wilayah Indonesia yang di mana tingkat kekerasan meningkat. Terus pemahaman petugas terhadap penanganan demonstrasi itu menjadi semacam tawuran. Orang yang sudah ditangkep masih dipukulin," kritiknya.
Ia melihat, cara pandang aparat dalam menghadapi demonstrasi masih menempatkan masyarakat sebagai musuh. Hal ini membuat tujuan pengamanan justru bergeser seolah untuk “menghilangkan orang” alih-alih menjaga hak konstitusional warga.
Baca Juga: Kapolri Temui Keluarga Korban Rantis Brimob, Janji Evaluasi Total!
Dalam tragedi meninggalnya Affan, Bhatara mengkritisi kalau anggota Brimop yang mengemudikan mobil barakuda itu seharusnya mengentikan kendaraanya. Bukan justru kabur begitu saja usai melindas korban.
Kendati begitu, Bhatara mengingatkan bahwa dorongan untuk mencopot Kapolri Sigit juga perlu diwaspadai.
Menurutnya, ada risiko lebih besar jika situasi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendeligitimasi kepolisian.
Sigit memang perlu di evaluasi. Tapi mencopot Kapolri dalam situasi seperti ini perlu dipertimbangkan.
Karena ada anasir yang lebih besar. Yang dikhawatirkan itu adalah ada anasir-anasir yang mulai berbicara bahwa polisi tidak mampu menangani keamanan, maka tentara yang masuk, ini juga berbahaya," kritiknya.
Berita Terkait
-
Nicholas Saputra ke Kapolri Listyo Sigit Prabowo: Mundur Pak!
-
Tragedi Meninggalnya Affan Kurniawan, Jadi Momen yang Tepat Prabowo Copot Listyo Sigit dari Kapolri?
-
Sejak Kapan Listyo Sigit Prabowo Jadi Kapolri? Didesak Mundur setelah Ojol Dilindas Rantis Brimob
-
Presiden Prabowo Diminta Copot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
-
Kapolri Temui Keluarga Korban Rantis Brimob, Janji Evaluasi Total!
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah