Presiden Prabowo Diminta Copot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Suara.com - Tragedi kematian Affan Kurniawan, driver ojol, yang dilindas kendaraan taktis atau rantis Brimob Polda Metro Jaya, Kamis (28/8) malam, memicu amarah masyarakat.

Sampai Jumat (29/8/2025) siang sekitar Pukul 14.30 WIB, massa yang didominasi pengemudi ojek online, masih mengepung Markas Komando Brimob Kwitang.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kamis tengah malam, langsung meminta maaf kepada publik atas kejadian tersebut.

“Saya menyesali terhadap peristiwa yang terjadi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk korban serta seluruh keluarga dan juga seluruh keluarga besar ojol,” kata Kapolri kepada awak media di Jakarta.

Sementara Komandan Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Metro Jaya Kompol Anton Asrar, juga meminta maaf atas perilaku anak buahnya.

"Bapak Kapolri telah menemui orang tua korban, dan sudah ada 7 anggota Brimob diamankan," kata Anton, Jumat.

Namun, masyarakat memprotes pernyataan Anton yang menyebut tragedi itu adalah ketidaksengajaan.

"Kami minta maaf, itu merupakan ketidaksengajaan untuk kami," kata Anton.

Masyarakat sipil menuntut lebih dari permintaan maaf. LBH Jakarta meminta Presiden Prabowo mencopot Kapolri Jenderal Listyo sebagai bagian pertanggungjawaban.

Baca Juga: Ibu Ungkap Kejanggalan Sikap Affan Kurniawan Siang Hari Sebelum Malamnya Dilindas

"Darurat Kekerasan Polri: Adili Polisi Brutal, Saatnya Reformasi dan Copot Kapolri," tulis LBH Jakarta dalam akun X, Jumat.

Menurut LBH Jakarta, tindakan kekerasan polisi ke masyarakat yang melakukan protes terhadap kebijakan negara, adalah bentuk kesewenangan dan pengabaian perlindungan negara kepada warganya.

"Setidaknya terdapat 600 orang ditangkap dalam aksi, sejumlah masyarakat terluka dan 1 orang meninggal dunia akibat kekerasan polisi."

Desakan untuk mencopot Kapolri Listyo Sigit Prabowo juga menggema di media-media sosial pada Jumat siang.

Tak hanya kapolri, publik melalui media sosial juga meminta Presiden Prabowo mencopot Komjen Pol Imam Widodo sebagai Komandan Korps Brimob (Dankorbrimob).

Menanggapi hal ini, Komisi III DPR RI berencana mengadakan rapat internal untuk membahas situasi yang berkembang, termasuk tuntutan tersebut.