DPR Kunker ke Australia Saat Demo, Misbakhun Malah Daftar Sydney Marathon 2025? Ini Klarifikasinya

Suara.com - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menjelaskan soal namanya yang terdaftar sebagai peserta Sydney Marathon 2025.

Sydney Marathon 2025 digelar pada Minggu (31/8/2025) bersamaan dengan rangkaian kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Australia.

Misbakhun menjelaskan bahwa pendaftaran namanya sebagai peserta Sydney Marathon 2025 harus dilakukan satu tahun sebelumnya.

“Soal terdaftar sebagai peserta marathon itu karena mekanisme pendaftaran marathon dalam kategori World Major Marathon seperti Sydney itu harus setahun sebelumnya,” kata Misbakhun saat dihubungi Suara.com, Sabtu (30/8/2025).

Dia juga mengaku, sering mendaftarkan diri pada event marathon lantaran menjadi penggemar olahraga tersebut.

Namun, Misbakhun juga mengaku sering tidak ikut acaranya meskipun sudah mendaftar.

“Saya sebagai penggemar lari marathon, sering ikut daftar marathon tapi sering tidak ikut juga saat perlombaan nya,” ujar Misbakhun.

Meski begitu, dia memastikan bahwa dirinya tidak akan mengikuti Sydney Marathon 2025 meskipun sedang berada di Australia.

“Saya pastikan kalau saya lari besok pada hari Minggu 31 Agustus, itu larinya di GBK. Semoga kawasan GBK masih bisa dipakai untuk olahraga,” tandas Misbakhun.

Baca Juga: Kawal Kasus Ojol Tewas Terlindas, Praktisi Ingatkan 3 Aspek Hukum

Diberitakan sebelumnya, Misbakhun menegaskan tidak ada agenda di luar rapat kerja dalam kunjungan kerja pihaknya ke Australia pada pada 26 Agustus hingga 1 September 2025.

Kunjungan ini menjadi polemik lantaran dilakukan di tengah rangkaian aksi unjuk rasa di Jakarta yang mempersoalkan tunjangan hunian bagi anggota DPR RI.

Terlebih, dalam rencana perjalanan kerja yang beredar di media sosial, terdapat agenda di luar rapat kerja seperti menikmati Sydney Marathon. Namun, Misbakhun membantah hal tersebut.

“Tidak ada agenda ke Sydney Marathon atau agenda lain selain rapat dengan pihak yg saya sebutkan di atas dan itinerary itu dibuat bukan oleh pihak Sekretariat Komisi XI DPR RI,” kata Misbakhun saat dihubungi Suara.com, Sabtu (30/8/2025).

Dia menduga rencana perjalanan yang beredar tersebut dibuat oleh agen perjalanan yang dipekerjakan Komisi XI DPR RI tanpa persetujuan.

“Komisi XI tidak tahu menahu serta tidak bertanggung jawan dengan isi itinerary tersebut karena sejak awal Komisi XI tidak ada agenda tersebut,” tegas Misbakhun.

Dia menjelaskan bahwa agenda tersebut sudah dijadwalkan sebelum rangkaian aksi demonstrasi.

Agenda tersebut, kata dia, dilakukan untuk kunjungan kerja dan panitia kerja (panja) Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK).

“Agendanya sudah lama dijadwalkan jauh sebelum ada peristiwa demo di Jakarta. Karena menurut agenda dan jadwalnya RUU P2SK harus diselesaikan di Panja pada 8 September 2025,” terang Misbakhun.