Suara.com - Pengamat Politik Rocky Gerung buka suara soal kerusuhan demonstrasi akhir-akhir ini hampir di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya di Ibu Kota Jakarta.
Menurut Rocky demonstrasi yang terjadi tentu tidak terjadi begitu saja, namun pasti ada sesuatu hal yang memicunya.
“Kondisi berkali-kali terjadi benturan itu, dan itu adalah hal yang pasti ada momentumnya, atau ada pemicunya sehingga terjadi bentrokan,” ujar Rocky, dikutip dari youtubenya, Sabtu (30/8/25).
Rocky menyebut bahwa demonstrasi besar-besaran yang terjadi ini hasil dari kemarahan mereka dibungkam selama 10 tahun kebelakang.
Rocky mengatakan bahwa rakyat Indonesia selama ini tidak merasakan kenikmatan menjadi warga negara, karena dihantui dengan rasa takut untuk mengungkapkan pendapat, dan menyuarakan hatinya.
“Kita coba bayangan suatu Upaya untuk menghasilkan kembali negeri yang mungkin kita merasakan kenikmatan menjadi warga negara, yaitu tidak ada rasa takut dalam mengucapkan pendapat,” ucapnya.
“Ini kondisi yang bertahun-tahun tidak dihasilkan selama 10 tahun ini seolah-olah berpendapat itu dihadang oleh UU, karena itu akan ada penjara,” imbuhnya.
Rocky menyebut bahwa pemerintahan 10 tahun kebelakang yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) penuh dengan ancaman-ancaman, bahkan menurutnya yang tidak masuk akal.
“Jadi ledakan hari ini sebetulnya adalah akumulasi dari keadaan selama 10 tahun. Dimana pemerintahan sebelumnya yaitu Presiden Jokowi menghalangi ekspresi dengan ancaman-ancaman yang sangat tidak masuk akal,” urainya.
Baca Juga: TNI-Polri Siaga Penuh: Prabowo Beri Lampu Hijau Tindak Demo Anarkis
Sehingga dengan ancaman-ancaman selama ini, akhirnya rakyat menumpahkan kemarahannya di jalanan.
“Sekarang itu seolah-olah sudah terbuka dan orang-orang tumpah kemarahannya di jalan raya,” tegasnya.
Tak hanya soal kemarahannya karena telah dibungkam selama 10 tahun, menurut Rocky demonstrasi tersebut juga dipicu dengan realita kesulitas ekonomi ditengah Masyarakat.
Sehingga, emosi – emosi tersebut Bersatu dan berakhir dengan adanya demonstrasi yang brutal.
“Ada frustasi sosial juga sebenarnya, yaitu keadaan ekonomi. Jadi jalan raya itu semacam pertemuan antara gumpalan energi selama 10 tahun tertahan dan kondisi real Masyarakat kita yang mengalami kesulitan ekonomi,” terangnya.
“Dan itulah keluhan demokrasi yang akhirnya berakhir dengan tragis,” imbuhnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa
- Terpopuler: 5 HP Samsung RAM 8 GB Termurah, Sinyal Xiaomi 17T Series Masuk Indonesia
- Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
- 4 Seri MacBook yang Harganya Terjun Bebas di Awal 2026, Mulai Rp8 Jutaan
- Promo Indomaret 26 Februari Sampai 1 Maret 2026, Diskon Besar Minyak Goreng dan Pampers
Pilihan
-
Iran Bombardir Kantor Benjamin Netanyahu Pakai Rudal Hipersonik, Kondisinya Belum Diketahui
-
Istri Ayatollah Ali Khamenei Juga Gugur Sehari Setelah Sang Suami, Dibom Israel-AS
-
Istri Ali Khamenei Meninggal Dunia Akibat Luka Serangan AS-Israel ke Iran
-
Bakal Gelap Gulita! Pemkot Solo Stop Sementara Pembayaran Listrik Keraton Surakarta ke PLN
-
Imbas Perang Iran, Pemerintah Cari Minyak dari AS demi Cegah Harga BBM Naik
Terkini
-
Modus Baru! Rp300 Ribu Jadi Umpan, Pencuri di Kramat Jati Ngaku Kasat Narkoba Gondol Motor Ojek
-
Situasi Lebanon Memanas, PBB Khawatirkan Baku Tembak di Sepanjang Garis Biru
-
Gempa Magnitudo 5,0 Guncang Maluku Barat Daya, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
-
Update Perang Iran: Kantor PM Israel Dikabarkan Jadi Sasaran, Nuklir Natanz Dihantam Rudal
-
5 Fakta Jepang yang Enggan Kutuk Serangan Israel ke Iran, Kenapa?
-
Iran Bombardir Kantor Benjamin Netanyahu Pakai Rudal Hipersonik, Kondisinya Belum Diketahui
-
AS Tambah Pasukan ke Timur Tengah, Operasi Epic Fury Dinilai Masih Panjang
-
Angkatan Udara Qatar Tembak Jatuh 2 Pesawat Tempur Iran
-
Trump Tak Tutup Opsi Kirim Pasukan Darat ke Iran, Isyaratkan Gelombang Serangan Lebih Besar
-
Boroujerdi: Masyarakat Tak Anggap Putra Shah Terakhir Iran Reza Pahlavi Ada