Suara.com - Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk para siswa mulai hari ini.
PJJ dilakukan buntut aksi demonstrasi yang terjadi di wilayah Jakarta secara masif, sejak Kamis, 28 Agustus 2025 lalu.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, mengatakan surat pemberitahuan dengan nomor 8060/PK.00.00 mulai diberlakukan pada Senin (1/9/2025).
“Bagi satuan pendidikan yang berada dekat dengan lokasi unjuk rasa atau terkendala akses atau adanya permohonan dari orang tua atau wali murid, maka satuan pendidikan diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah,” kata Chico, dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (31/8/2025).
Sementara bagi sekolah yang letaknya tidak berdekatan dengan titik aksi demonstrasi, maka masih bisa melaksanakan kegiatan belajar (KBM) mengajar secara langsung.
Atau meski berada dari lokasi aksi demonstrasi, sekolah bisa melakukan KBM melalui pembelajaran jarak jauh
“Bagi satuan pendidikan yang tidak dekat dengan lokasi unjuk rasa atau tidak terkendala akses, dapat memilih pelaksanaan proses pembelajaran baik yang dilaksanakan secara langsung di satuan Pendidikan," kata dia.
"Atau pembelajaran yang dilaksanakan dari rumah setelah melakukan komunikasi secara intensif kepada orang tua atau wali murid dan warga satuan pendidikan melalui komite sekolah,” lanjutnya.
Meski diberlakukannya PJJ, namun Kepala Sekolah diminta untuk terus melakukan pendampingan dan pemantauan dalam pelaksanaannya.
Baca Juga: Prabowo Umumkan Pencabutan Tunjangan DPR Pasca Gejolak Masyarakat
“Serta memberikan alternatif apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran dengan berkoordinasi kepada Suku Dinas Pendidikan atau Dinas Pendidikan,” ucapnya.
“Prinsipnya kami memprioritaskan untuk menjaga mobilitas siswa dengan memperhatikan aspek kenyamanan dan ekses lainnya tentunya,” Chico menambahkan.
Diketahui bersama, aksi unjuk rasa di Jakarta terus meluas. Awalnya aksi hanya berlangsung di wilayah sekitar Gedung DPR RI, lantaran masyarakat menolak adanya kenaikan tunjangan bagi anggota dewan.
Salah satu kebijakan yang disorot warga yakni soal tunjangan perumahan anggota DPR yang mencapai Rp50 juta perbulan.
Namun, pada 28 Agustus malam, massa yang menolak dipukul mundur bertambah emosi usai seorang pengemudi ojek online (Ojol) Affan Kurniawan tewas dilindas mobil rantis Brimob.
Kemarahan warga khususnya para pengemudi Ojol pun meluas. Sejumlah markas polisi seperti Polda Metro Jaya, dan Mako Brimob di Kwitang dan Kelapa Dua Depok pun menjadi sasaran massa.
Berita Terkait
-
7 Poin Pidato Prabowo Redam Amarah Massa: Tunjangan DPR Dipangkas, Kunker Dihapus!
-
Gagal ke Senayan? Tenang, Begini Cara 'Kuasai' Gedung DPR Langsung dari Server Roblox
-
Prabowo Umumkan Pencabutan Tunjangan DPR Pasca Gejolak Masyarakat
-
Jakarta World Cinema 2025 Hadir September, Tampilkan 185 Film dari 66 Negara
-
Tunjangan DPR Bakal Hangus Total, tapi Cukupkah Redam Amarah Rakyat?
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- 5 Sampo Penghitam Rambut yang Tahan Lama, Solusi Praktis Tutupi Uban
- 5 Mobil Nissan Bekas yang Jarang Rewel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- 4 Bedak Wardah Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Samarkan Kerutan
- Bukan Sekadar Wacana, Bupati Bogor Siapkan Anggaran Pembebasan Jalur Khusus Tambang Tahun Ini
Pilihan
-
John Herdman Termotivasi Memenangi Piala AFF 2026, Tapi...
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
-
Tanpa Bintang Eropa, Inilah Wajah Baru Timnas Indonesia Era John Herdman di Piala AFF 2026
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
Terkini
-
KPA: Konflik Agraria Naik 15 Persen di Tahun Pertama Prabowo, Kekerasan Aparat Melonjak
-
OPM Tembaki Pesawat Hercules, Wapres Gibran Batal ke Yahukimo dan Balik ke Jakarta
-
Buntut Kasus Aurelie Moeremans, Komisi XIII DPR Akan Gelar Rapat Gabungan Bahas 'Child Grooming'
-
AS Kirim USS Abraham Lincoln ke Timur Tengah, Ancam Keamanan Iran?
-
4 Oknum Polisi di Madiun Terlibat Kasus Peredaran Narkoba
-
Kejati Bengkulu Dalami Dugaan Mark Up Proyek PLTA, Dokumen Disita dari Tiga Lokasi
-
Refly Harun Bongkar 7 Keberatan di Kasus Ijazah Jokowi: Ijazah Asli Justru Makin Meragukan
-
Momen Haru Sidang Kasus Demo Agustus, Ayah Terdakwa Peluk Anak di PN Jakut
-
Rencana Wapres Gibran ke Yahukimo Terhenti, Laporan Intelijen Ungkap Risiko Fatal
-
Dubes WHO Yohei Sasakawa Sorot Fakta Pahit Kusta: Diskriminasi Lebih Menyakitkan dari Penyakitnya