Pada periode berikutnya, yakni 2024-2029, Deddy Sitorus kembali terpilih dan kini menduduki kursi Komisi II yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, serta reformasi birokrasi.
Dengan latar belakang sebagai pengamat politik, Deddy sering tampil di berbagai media sebagai narasumber.
Kontroversi yang Melingkupi Deddy Sitorus
Selain pernyataan "rakyat jelata" yang baru-baru ini mencuat, nama Deddy Sitorus sudah sering kali menjadi perbincangan publik karena berbagai kasus dan kontroversi. Beberapa di antaranya yang paling menonjol adalah:
1. Nyaris Adu Jotos di Acara Televisi
Pada Maret 2024, sebuah video singkat menjadi viral di internet. Video itu menampilkan adu mulut antara Deddy Sitorus dan politisi Partai Gerindra, Immanuel Ebenezer, yang hampir berujung adu jotos.
Kejadian ini berlangsung saat keduanya menjadi narasumber dalam program televisi swasta yang membahas "Keculasan Pemilu 2024." Beruntung, situasi dapat diredam oleh pihak stasiun televisi.
2. Unggahan yang Menyinggung Profesi Advokat
Pada tahun 2021, Deddy Sitorus sempat menerima somasi dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan Lembaga Bantuan Hukum Forum Pengacara Kesatuan Tanah Air (LBH Fakta).
Baca Juga: Bambang Pacul vs FX Rudy: Intip Perbedaan Latar Pendidikan Dua Politisi Senior PDIP
Somasi ini dilayangkan karena sebuah unggahan di media sosialnya yang dinilai menyinggung profesi advokat. Setelah mendapat somasi, Deddy berjanji akan memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi.
3. Dugaan Kasus Gratifikasi
Pada akhir 2024, Deddy dilaporkan ke KPK dan Polri oleh Ketua Lembaga Studi dan Advokasi Anti Korupsi (LSAK), Hariri. Laporan ini terkait dugaan pelanggaran hukum saat Deddy menggunakan helikopter kampanye.
Meski tidak ada kelanjutan dari laporan tersebut, Deddy Sitorus membantah keras tuduhan tersebut.
Kontributor : Rizqi Amalia
Berita Terkait
-
PDIP Bela Deddy Sitorus dan Sadarestuwati saat Partai Lain Beri Sanksi 'Kader Bermasalah'
-
Heboh Sahroni, Eko Patrio hingga Uya Kuya Dinonaktifkan, PDIP: Aturan DPR Tak Kenal Istilah Itu
-
Pasang Badan untuk Deddy Sitorus Cs, Petinggi PDIP Minta Maaf Tapi Sanksi Masih Gelap
-
Muncul Desakan Agar Sadarestuwati dan Deddy Sitorus Dinonaktifkan, Said Abdullah PDIP Bilang Begini
-
Sahroni, Eko Cs Disanksi Nonaktif di DPR, Formappi: Tetap Digaji, Publik Bakal Lebih Marah!
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Respons Ide 'Patungan Beli Hutan', DPR Sebut Itu 'Alarm' Bagi Pemerintah Supaya Evaluasi Kebijakan
-
Tinjau Lokasi Banjir Aceh, Menteri Ekraf Terima Keluhan Sanitasi Buruk yang 'Hantui' Pengungsi
-
Mensos Sebut Penggalang Donasi Tanpa Izin Terancam Sanksi Rp10 Ribu: Warisan UU Tahun 60-an
-
Komisi Reformasi Pertimbangkan Usulan Kapolri Dipilih Presiden Tanpa Persetujuan DPR
-
Ironi Hakordia, Silfester Matutina Si Manusia Kebal Hukum?
-
Mensos Sebut Donasi Bencana Boleh Disalurkan Dulu, Izin dan Laporan Menyusul
-
Usai dari Pakistan, Prabowo Lanjut Lawatan ke Moscow, Bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin
-
Tragedi Terra Drone: Kenapa 22 Karyawan Tewas? Mendagri Siapkan Solusi Aturan Baru
-
Solidaritas Nasional Menyala, Bantuan Kemanusiaan untuk Sumatra Tembus 500 Ton
-
Nestapa Korban Tewas di Kebakaran Kantor Drone, KemenPPPA Soroti Perlindungan Pekerja Hamil