Masyarakat Mendesak 17+8 Tuntutan untuk Reformasi dalam Waktu Singkat

Suara.com - Sejumlah tuntutan dari masyarakat sipil yang terangkum dalam "17+8 Tuntutan Rakyat" telah menjadi sorotan utama di media sosial dan berbagai platform lainnya dalam beberapa hari terakhir.

Tuntutan ini diunggah di akun Instagram @malakaproject, tuntutannya mendesak reformasi menyeluruh di berbagai sektor pemerintahan, mulai dari kepresidenan, legislatif, kepolisian, hingga militer dan kementerian ekonomi.

Gerakan ini menekankan pentingnya transparansi, reformasi, dan empati dari para pemimpin negara, dikutip (1/9/2025).

17 Tuntutan dalam 1 Minggu:

Deadline 5 September 2025, tuntutan mendesak ini menyoroti berbagai isu krusial yang harus diselesaikan dalam waktu satu minggu.

Di bawah “Tugas Presiden Prabowo,” masyarakat mendesak penarikan TNI dari pengamanan sipil dan penegasan tidak adanya kriminalisasi demonstran.

Selain itu, pembentukan Tim Investigasi Independen untuk kasus kekerasan aparat terhadap demonstran 28-30 Agustus juga menjadi prioritas.

“Kami menuntut kejelasan dan pertanggungjawaban atas insiden kekerasan yang terjadi pada demonstran. Tidak ada ruang untuk impunitas,” demikian bunyi salah satu sentimen yang tersebar luas.

“Tugas Dewan Perwakilan Rakyat” juga menjadi fokus, dengan desakan untuk membekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan membatalkan fasilitas baru, serta publikasi anggaran secara transparan.

Baca Juga: Bukan Hanya Mahasiswa, Deretan Artis Top Ikut Suarakan 17+8 Tuntutan Rakyat: Bismillah, Kita Kawal

Masyarakat juga mendorong Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa kasus-kasus yang bermasalah.

Dalam lingkup “Tugas Kepolisian Republik Indonesia,” pembebasan seluruh demonstran yang ditahan dan penghentian tindakan kekerasan polisi menjadi poin utama.

Penangkapan dan proses hukum transparan bagi aparat yang melanggar HAM juga ditekankan.

Sementara itu, “Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia)”mencakup kembali ke barak, menghentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil, dan penegakan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.

Masyarakat juga menuntut komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil saat krisis demokrasi.

“Tugas Kementerian Sektor Ekonomi,” menuntut kepastian upah layak untuk seluruh angkatan kerja dan langkah darurat untuk mencegah PHK massal. Dialog dengan serikat buruh untuk upah minimum dan outsourcing juga menjadi fokus.

8 Tuntutan dalam 1 Tahun: Deadline 31 Agustus 2026.

Selain tuntutan jangka pendek, ada juga delapan tuntutan reformasi struktural yang diharapkan terealisasi dalam satu tahun.

Ini termasuk “Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran,” dengan audit independen dan peninjauan ulang kinerja pejabat publik.

“Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif,” mendorong publikasi laporan keuangan partai dan oposisi yang berfungsi sebagaimana mestinya.

“Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil,” bertujuan untuk mengembalikan transfer APBN ke daerah dan merevisi UU Pajak.Pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor dan Reformasi Kepemimpinan & Sistem di Kepolisian agar Profesional & Humanis juga menjadi prioritas.

“TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian,” menekankan penghentian proyek-proyek bisnis TNI.

Terakhir, "Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen" serta "Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan" menjadi bagian dari agenda reformasi jangka panjang.

Pada unggahan tersebut juga terdapat kalimat bahwa masyarakat Indonesia menunggu pemerintah agar segera mendengarkan tuntutan dari masya karat Indonesia.

“Kami menunggu. Trust is earned, not given,” 
“Kami menunggu. Buktikan suara rakyat didengar,”

Pesan ini menggarisbawahi harapan masyarakat akan perubahan nyata dan kepercayaan yang harus dibangun kembali oleh pemerintah.

Kalimat ini menegaskan desakan masyarakat agar aspirasi mereka tidak hanya didengar, tetapi juga diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan konkret.

Tuntutan-tuntutan ini adalah hasil rangkuman dari berbagai sumber, termasuk gerakan "Tuntutan 7 hari @salsaer @jeromepolin @cherylmarella," desakan 211 organisasi masyarakat sipil yang dipublikasikan oleh YLBHI, siaran pers PSHK, pernyataan sikap Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI, pernyataan sikap Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia, Tuntutan Demo Buruh 28 Agustus 2025, dan 12 Tuntutan Rakyat Menuju Reformasi Transparansi & Keadilan di Change.org.

Pada unggahan yang berbeda, malaka juga mengatakan bahwa masyarakat Indonesia sudah melakukan aksi secara luas biasa dengan saling menjaga satu sama lain.

Perintah selanjutnya, giliran negara yang harus memenuhi permintaan masyarakat Indonesia, penuhi tuntutan 17+8 pada saat ini juga.

Masyarakat kini menantikan respons dan tindakan nyata dari pemerintah untuk memenuhi tuntutan-tuntutan ini sebagai bukti komitmen terhadap reformasi dan kesejahteraan rakyat.

Reporter: Safelia Putri